SURABAYA – Polda Jawa Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Jawa Timur.Langkah tersebut dilakukan melalui pengecekan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi lintas instansi guna memastikan penanganan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terpadu.Hal itu ditegaskan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Lapangan Mapolda Jatim, Rabu (4/11/2026).Kapolda Jatim menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.”Kesiapsiagaan ini adalah bentuk kehadiran negara untuk lebih siap memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam di wilayah Jawa Timur,” ujar Irjen Pol Dekananto.Menurut Kapolda, kesiapan menghadapi bencana tidak hanya diukur dari jumlah personel yang disiagakan, tetapi juga dari kesiapan peralatan, efektivitas koordinasi, serta kecepatan respons ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.Oleh karena itu, seluruh sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana perlu dipastikan dalam kondisi siap digunakan serta disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan potensi bencana yang dihadapi.Memasuki periode meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, Polda Jatim bersama pemerintah daerah dan instansi terkait meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman banjir, tanah longsor, angin kencang, serta berbagai dampak cuaca ekstrem lainnya.Kapolda Jatim juga menyoroti pentingnya evaluasi penanganan bencana yang telah terjadi, termasuk di wilayah Kabupaten Lumajang, sebagai bahan penguatan kesiapan personel, akses penyaluran bantuan, dan dukungan bagi masyarakat terdampak.Selain kesiapan operasional, pemetaan wilayah rawan bencana menjadi perhatian penting agar langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan lebih dini.Untuk memperkuat koordinasi tersebut, Polda Jatim mendorong pelaksanaan simulasi penanganan bencana melalui Tactical Floor Game (TFG) bersama BPBD dan instansi terkait.Melalui simulasi tersebut, diharapkan seluruh unsur yang terlibat memiliki kesamaan pemahaman mengenai pola koordinasi, pembagian tugas, serta langkah penanganan apabila terjadi situasi darurat.Kapolda Jatim menyampaikan bahwa pihaknya bersama Gubernur Jawa Timur, Pangdam, dan seluruh pemangku kepentingan terkait akan terus mengevaluasi kebutuhan personel maupun peralatan pendukung penanggulangan bencana.Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh unsur dalam memberikan bantuan kemanusiaan secara cepat dan efektif.”Negara harus hadir. Kami akan bersama-sama dengan Ibu Gubernur dan Pak Pangdam mengevaluasi kebutuhan tersebut. Karena ini menyangkut kemanusiaan, tentu harus ada upaya percepatan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegas Irjen Pol Dekananto.Melalui penguatan kesiapsiagaan dan sinergi lintas instansi, Polda Jatim berkomitmen mendukung upaya mitigasi serta penanganan bencana dengan mengutamakan keselamatan dan perlindungan masyarakat. (*)

Jakarta – Masyarakat yang menghadapi persoalan tanah membutuhkan kepastian, bukan proses pengaduan berulang tanpa kejelasan. Data yang tersebar dan belum terintegrasi antarlembaga menyulitkan penelusuran kasus, memperlambat koordinasi, dan memicu pencatatan laporan ganda.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mendorong integrasi satu peta dan satu data agraria nasional. Langkah ini dibahas dalam audiensi Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Rachmat Pambudy mendukung penguatan koordinasi lintas kementerian oleh BRAN. Ia menyoroti tantangan Indonesia dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia namun luas daratan di peringkat ke-16. Kondisi ini menuntut tata kelola tanah yang terintegrasi demi melindungi hak masyarakat.

Kepala Pusdatin Bappenas, Agung M. H. Dorodjatoen, menyebut pengaduan konflik agraria kerap masuk ke beberapa kanal sekaligus, sehingga rawan tercatat berulang.

BRAN pun mendorong integrasi data penguasaan tanah, objek/subjek reforma agraria, aduan, hingga peta konflik.

Melalui basis data terhubung, pemerintah bisa memetakan lokasi konflik, pihak terlibat, objek tanah, dan status kasus secara transparan. Bagi warga, hal ini memangkas birokrasi dan memberi kepastian tindak lanjut.

BRAN kini tengah menyusun Perpres Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ditargetkan rampung dalam 100 hari pertama. Struktur ini mencakup tiga deputi: Perencanaan Strategis; Pencegahan dan Penyelesaian Konflik; serta Penataan Aset dan Akses.

BRAN juga menyiapkan lima Koordinator Wilayah (Korwil) untuk mempercepat penanganan kasus di daerah.

Kepala BRAN,Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menekankan, reforma agraria harus berjalan beriringan dengan pembukaan akses ekonomi agar tanah menjadi produktif.

Salah satu agenda utama adalah mengoordinasikan redistribusi 23.000 hektare tanah oleh Badan Bank Tanah pada 2027 agar tepat sasaran dan terintegrasi dengan program pertanian, modal, serta pendampingan usaha.

Bappenas turut mengingatkan pentingnya menyelaraskan pengalihan fungsi dari Kementerian ATR/BPN ke BRAN dengan penyesuaian anggaran.

Kepala BRAN berharap dukungan Bappenas dalam perencanaan anggaran TA 2027 untuk memperkuat operasional, SDM, dan sistem informasi kelembagaan demi mewujudkan tata kelola agraria yang berpihak pada rakyat. (*)

Kediriselaludihati.com – Warga lanjut usia menjalani pemeriksaan kesehatan dalam layanan bulanan Posyandu Duku di RW 02, Kelurahan Kaliombo, Kota Kediri, pada Selasa (3/11/2026).

Posyandu itu juga melayani pemeriksaan kesehatan dan tumbuh kembang balita. Bhabinkamtibmas Kaliombo memantau kegiatan tersebut sekitar pukul 11.00 WIB, bersamaan dengan kunjungan Bhabinkamtibmas Jagalan ke kantor kelurahan setempat.

Di Kaliombo, Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Duku menyediakan empat jenis pemeriksaan bagi lansia, yakni pengukuran tekanan darah serta pemeriksaan kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol. Untuk balita, petugas memeriksa kondisi kesehatan serta memantau pertumbuhan dan perkembangan anak.

Layanan bagi kedua kelompok usia itu berlangsung sebulan sekali. Bhabinkamtibmas Kaliombo Ajun Inspektur Polisi Dua Andrey V.M., S.H., hadir di lingkungan RW 02 saat kegiatan berlangsung.

Di Kantor Kelurahan Jagalan, Bhabinkamtibmas setempat menemui Leny, warga RT 01 RW 02, yang sedang mengurus pendaftaran perlindungan sosial. Dalam percakapan itu, petugas mengajak warga ikut menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Kepala Kepolisian Sektor Kediri Kota Komisaris Polisi Bowo Wicaksono, S.Sos., sebelumnya menyebut kunjungan ke tempat pelayanan warga sebagai kesempatan bagi petugas untuk berbicara langsung dengan masyarakat. Ia menyampaikan hal itu terkait kunjungan ke Posyandu Srigading di Kelurahan Kampung Dalem pada Kamis (29/10/2026).

“Melalui Bhabinkamtibmas bersama tiga pilar, kami mengajak warga menjaga kesehatan, ketertiban lingkungan, dan meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan bersama,” ujar Kompol Bowo. (res/an)