Kediriselaludihati.com – Satlantas Polres Kediri Kota terus mengintensifkan sosialisasi Operasi Zebra Semeru 2025 yang berlangsung 17–30 November 2025. Selasa (25/11), Unit Kamsel Satlantas melakukan himbauan keselamatan berlalu lintas sekaligus membagikan brosur kepada para pengunjung wisata Taman Brantas Kota Kediri.

Kegiatan berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 10.00 WIB dipimpin Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota bersama anggota. Petugas memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berkendara dan ancaman kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas.

Dalam sosialisasi tersebut, petugas menyampaikan tujuh pelanggaran prioritas Operasi Zebra Semeru 2025, yaitu berboncengan lebih dari satu orang, melebihi batas kecepatan, pengendara di bawah umur, pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm SNI, pengemudi mobil yang tidak memakai sabuk keselamatan, menggunakan handphone saat berkendara, berkendara di bawah pengaruh alkohol, serta melawan arus.

Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Afandy Dwi Takdir, S.T.K., S.I.K. menegaskan bahwa edukasi keselamatan merupakan langkah preventif dalam menekan angka kecelakaan.

“Operasi Zebra Semeru bukan hanya tentang penindakan, tetapi bagaimana masyarakat sadar bahwa keselamatan adalah kebutuhan. Pelanggaran-pelanggaran yang kami sasar adalah pemicu utama kecelakaan dan korban jiwa,” jelasnya.

Ia mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat di kawasan wisata terhadap penyampaian materi keselamatan. Dirinya berharap kesadaran tertib lalu lintas dapat diterapkan tidak hanya saat operasi berlangsung, tetapi menjadi kebiasaan dalam aktivitas sehari-hari.

“Kami ingin mencegah, bukan menunggu korban. Tertib dan selamat adalah kemenangan terbesar saat berkendara,” tambahnya.

Kegiatan sosialisasi berlangsung aman dan kondusif. Satlantas Polres Kediri Kota dijadwalkan terus melaksanakan himbauan di berbagai pusat aktivitas masyarakat hingga berakhirnya Operasi Zebra Semeru 2025. (res/an)

Jabar – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan dalam acara Apel Kasatwil di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengarahannya, Sigit menyinggung soal semangat Polri dalam meningkatkan pelayanan prima untuk seluruh masyarakat.

Menurut Sigit, Apel Kasatwil ini sendiri juga membahas untuk melakukan penguatan internal Kepolisian. Kegiatan ini juga mengingat kembali doktrin Tribrata dan Catur Prasetya.

“Intinya yang kita harapkan pada apel kasatwil ini tentunya ini menjadi semangat Polri untuk kemudian konsolidasikan ulang dan kemudian mewujudkan institusi Polri yang responsif, adaptif dan kemudian betul-betul bisa mewujudkan institusi Polri seperti apa yang diharapkan masyarakat,” kata Sigit di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2025).

Apel Kasatwil bertajuk ‘Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat’ ini, kata Sigit sengaja dilaksanakan di Satlat Brimob Cikeas. Para Kapolda dan Kapolres bakal bermalam di tenda selama tiga hari ke depan.

“Tentunya kegiatan ini yang pertama meningkatkan soliditas internal kekompakan utamanya. Bagaimana kita melakukan preview penanaman ulang doktrin kita Tribrata dan Catur Prasetya. Dan tentunya hakikat dari tugas Polri di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai pelaksana alat negara di bidang harkamtibmas di bidang penegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman pelayanan terhadap keamanan yang di dalam negeri,” ujar Sigit.

Menurut Sigit, Apel Kasatwil juga menjadi wadah untuk melakukan refleksi apa saja yang sudah dilakukan dan melakukan perbaikan terhadap segala kekurangan yang ada. Di antaranya merespons Komisi Percepatan Reformasi Polri.

“Semangat upaya Polri untuk respons komisi reformasi ini juga bagian dari upaya kita lakukan perbaikan,” ucap Sigit.

Dalam kesempatan ini, Sigit menyebut, selain menghadirkan pembicara dalam negeri, Apel Kasatwil juga mengundang Kepolisian Hongkong. Hal itu untuk mencari model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia.

Menurut Sigit, ke depannya, Polri akan mengubah doktrin penanganan demonstrasi yang tadinya menjaga menjadi melayani. Hal ini komitmen sesuai dengan komitmen polisi yang sejak awal menjamin hak kebebasan berpendapat masyarakat.

“Di satu sisi kita juga tentunya miliki konsep dalam menghadapi rusuh massa yang tentunya apabila tidak kita kendalikan akan berdampak stabilitas kamtibmas, terganggunya fasilitas publik, sektor ekonomi yang tentunya harus kita jaga. Ini menjadi bagian kita evaluasi sekaligus pembahasan dalam apel kasatwil,” ucap Sigit.

Lebih dalam, Apel Kasatwil ini juga melaunching seragam Pamapta. Hal ini merupakan simbol komitmen Polri yang terus merespons cepat pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan pelayanan digital 110.

“Sehingga saat ada pengaduan, Polri bisa segera turun, termasuk bagaimana kita menguatkan interaksi pelayanan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Tadi kita juga perkenalkan beberapa model paket terkait pelayanan kepolisian ke depan. Supaya masyarakat lebih mudah dapatkan pelayanan,” tutup Sigit.

Jakarta – Baintelkam Polri meluncurkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan SKCK di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (24/11/1025). Survei yang digelar bersama Pusat Riset Ilmu Kepolisian (Pripol) Universitas Syiah Kuala itu menunjukkan peningkatan signifikan kepuasan publik di tahun 2025.

Kabid Yanmas Baintelkam Kombes Pol Yosef Sriyono mengatakan kerja sama survei ini sudah berjalan selama 10 tahun. Polri menyebut transformasi digital SKCK menjadi faktor utama peningkatan layanan.
“Tujuannya agar masyarakat lebih mudah mengakses SKCK dari mana saja. Untuk wilayah Metro Jaya, pengambilan juga sudah bisa dilakukan di sejumlah polsek,” katanya.

Kemudian Kabid Yanmas Baintelkam menegaskan survei ini menjadi tolak ukur penting layanan publik Polri.
“Survei ini adalah cermin bagi kami. Digitalisasi SKCK adalah komitmen kami menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” ujar Kombes Yosef.

Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Pripol Universitas Syiah Kuala, DR. M. Gausyah, menyebut angka kepuasan publik meningkat dari 86 menjadi 88,03.
“Digitalisasi SKCK membuat proses lebih sederhana. Masyarakat kini tak perlu lagi sidik jari karena sudah terintegrasi dengan NIK Dukcapil,” jelasnya.

Dari sisi pengawasan eksternal, Ombudsman RI juga melihat tren positif. Siti Uswatun Hasanah, Kepala Keasistenan Penegakan Hukum Ombudsman, mengatakan layanan SKCK kini hampir bebas keluhan.
“Di Ombudsman sudah lama tidak ada laporan soal SKCK. Kami juga lakukan mystery shopping, hasilnya petugas ramah, prosedur jelas, bahkan tidak ada pungli. Review resmi Ombudsman terkait layanan SKCK akan kami rilis Desember atau Januari nanti,” ujar Siti.