JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersilaturahmi dengan jajaran pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dan ulama dalam menjaga keamanan, kerukunan, serta mendukung kemajuan bangsa.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menekankan pentingnya kolaborasi antara ulama dan kepolisian. Menurutnya, keamanan, kesejahteraan, dan keimanan merupakan unsur yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Situasi yang aman dan stabil memungkinkan masyarakat menjalankan ibadah, menuntut ilmu, mendidik generasi muda, serta bekerja mencari nafkah dengan baik.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) merupakan tanggung jawab Polri. Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk MUI dan para ulama. Semangat ini sejalan dengan prinsip Polisi Bersama Masyarakat, yang menempatkan kolaborasi sebagai bagian penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

“Kami menyadari bahwa harkamtibmas adalah tanggung jawab kami. Namun, Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari segenap elemen masyarakat, khususnya Majelis Ulama Indonesia. Karena itu, sinergi dan kolaborasi perlu terus diperkuat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan di tengah masyarakat,” ujar Suyudi, Selasa (13/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Anwar menjelaskan peran MUI sebagai pengayom umat melalui misi himayatul ummah serta sebagai mitra strategis pemerintah melalui shodiqul hukumah. Ia juga mendorong penguatan kerja sama antara Polri dan pesantren, termasuk membuka kesempatan bagi santri dan santriwati untuk mengabdi sebagai anggota Polri.

Anwar turut menyampaikan harapan agar kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Polri dapat menghadirkan kesejukan dalam penegakan hukum serta membawa manfaat bagi masyarakat. Ia menilai hubungan yang erat antara ulama dan kepolisian diperlukan untuk mendukung kehidupan bangsa yang aman dan harmonis.

Kediriselaludihati.com – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kediri Kota menggelar sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada pedagang dan pengunjung Pasar Grosir Buah dan Sayur di Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri, pada Selasa (13/10/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dilaksanakan Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polres Kediri Kota sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Berbeda dengan kegiatan edukasi yang dilakukan di sekolah, kali ini petugas mendatangi langsung pusat aktivitas perdagangan untuk menjangkau masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan raya.

Pasar Grosir Buah dan Sayur menjadi salah satu lokasi yang memiliki aktivitas mobilitas pedagang, pembeli, dan kendaraan pengangkut komoditas perdagangan.

Kondisi tersebut menjadikan kesadaran berlalu lintas sebagai hal penting, baik bagi pengendara kendaraan pribadi maupun masyarakat yang menjalankan kegiatan distribusi barang.

Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Septia Intan Putri, S.T.K., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan dan penyuluhan atau binluh dilakukan untuk mengajak masyarakat lebih disiplin saat berkendara.

“Melalui kegiatan ini, kami mengimbau pedagang dan pengunjung pasar agar selalu mematuhi rambu-rambu serta peraturan lalu lintas. Keselamatan harus menjadi kebutuhan dalam setiap perjalanan,” kata AKP Septia.

Dalam kegiatan tersebut, Kanit Kamsel bersama anggota Satlantas memberikan imbauan secara langsung kepada pedagang dan pengunjung pasar.

Petugas menekankan pentingnya kepatuhan terhadap rambu lalu lintas sebagai salah satu dasar terciptanya keamanan dan ketertiban di jalan.

Kedisiplinan berlalu lintas tidak hanya bertujuan menghindari pelanggaran, tetapi juga mengurangi risiko kecelakaan yang dapat membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Pengendara perlu memahami bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata kewajiban ketika terdapat petugas kepolisian di jalan.

Melalui pendekatan dialogis di kawasan pasar, pesan keselamatan diharapkan lebih mudah diterima oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

Pedagang dan pengunjung pasar merupakan kelompok pengguna jalan yang memiliki pola perjalanan beragam, mulai dari menggunakan sepeda motor dan mobil hingga kendaraan pengangkut barang.

Karena itu, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Satlantas Polres Kediri Kota juga mengajak masyarakat berperan sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas.

Ajakan tersebut menekankan pentingnya membangun kebiasaan berkendara yang aman atas kesadaran pribadi.

“Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan,” demikian pesan utama yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Upaya edukasi di ruang publik menjadi bagian dari langkah preventif kepolisian untuk membangun budaya tertib berlalu lintas.

Melalui kegiatan pembinaan, masyarakat diharapkan memahami bahwa pelanggaran lalu lintas dapat menimbulkan risiko bagi diri sendiri maupun orang lain.

Selain itu, kepatuhan terhadap aturan turut mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas perdagangan dan distribusi kebutuhan sehari-hari.

Laporan Satlantas Polres Kediri Kota tidak menyebutkan jumlah pedagang dan pengunjung yang mengikuti sosialisasi maupun adanya penindakan pelanggaran selama kegiatan berlangsung.

Kegiatan tersebut berfokus pada penyampaian imbauan dan edukasi, bukan operasi penegakan hukum terhadap pengunjung pasar.

Sosialisasi ini juga berlangsung di tengah pelaksanaan Operasi Sikat Semeru 2026 yang dijadwalkan pada 10 hingga 21 Oktober 2026.

Namun, kegiatan Unit Kamsel merupakan program pembinaan keselamatan berlalu lintas dan tidak disebut sebagai bagian dari penugasan khusus dalam operasi tersebut.

Melalui kegiatan edukasi di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, Satlantas Polres Kediri Kota berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan semakin meningkat.

Pesan yang ditekankan adalah bahwa tertib berlalu lintas bukan sekadar menghindari sanksi, melainkan kebiasaan yang perlu diterapkan setiap kali menggunakan jalan raya. (res/an)

Jakarta, 13 Oktober 2026 — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A., menerima Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi lintas sektor untuk mempercepat reforma agraria, mendukung penyelesaian konflik pertanahan, serta mendorong pemanfaatan tanah yang lebih produktif bagi kesejahteraan rakyat.Sinergi ini diarahkan agar reforma agraria tidak berhenti pada penataan dan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga terhubung dengan pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, dan pembukaan akses ekonomi bagi rakyat.Kepala BRAN Dedi Prasetyo menjelaskan, salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pembangunan Sistem Satu Data Agraria yang mengintegrasikan informasi pertanahan dan aset dari kementerian, lembaga, serta badan usaha milik negara (BUMN). Data terpadu tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memetakan potensi tanah, mengidentifikasi persoalan agraria, dan menentukan prioritas pemanfaatan tanah secara lebih terukur.“Reforma agraria harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Data yang akurat dan status tanah yang jelas menjadi fondasi untuk menentukan pemanfaatan tanah sesuai peruntukannya, mendukung ketahanan pangan, serta mendorong produktivitas dan kesejahteraan rakyat,” ujar Dedi.Pertemuan juga membahas pentingnya pemetaan konflik agraria secara menyeluruh, termasuk identifikasi lokasi, status tanah, pihak terkait, dan kewenangan instansi yang bertanggung jawab. BRAN tengah menyiapkan mekanisme pengaduan keagrariaan untuk menghimpun laporan rakyat dan mengoordinasikan tindak lanjut bersama kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah laporan mengenai sekitar 20.000 warga di Pasuruan yang menghadapi kendala pemasangan listrik akibat persoalan alas hak tanah. Penanganannya memerlukan verifikasi status tanah dan koordinasi lintas instansi agar solusi yang ditempuh memiliki dasar hukum yang jelas.Dedi menegaskan, reforma agraria perlu menghubungkan penataan aset dengan penataan akses. Tanah yang telah ditata perlu didukung infrastruktur dan kesempatan ekonomi agar dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.“Tanah yang tertata perlu didukung akses dan infrastruktur agar manfaatnya dapat dirasakan rakyat. Karena itu, sinergi lintas sektor diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan, memperjelas pembagian kewenangan, dan memastikan pelaksanaan reforma agraria berjalan secara terukur serta akuntabel,” tegasnya.BRAN juga tengah mematangkan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) serta mekanisme koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola aset negara. Langkah ini ditujukan untuk memperjelas pembagian tugas, memperkuat integrasi data, dan mendukung penentuan prioritas penanganan persoalan agraria.Melalui penguatan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, BRAN mendorong reforma agraria yang menghubungkan kepastian hukum atas tanah, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan produktivitas ekonomi.“Keberhasilan reforma agraria harus diukur dari kemajuan nyata dalam penataan tanah, penyelesaian persoalan agraria, dan manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat,” pungkas Dedi.BRAN berkomitmen memperkuat penataan tanah dan sinergi lintas sektor untuk mendorong tanah lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.