Tuban – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan panen raya jagung serentak kuartal II dan Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026, disambut antusias oleh para petani dan kelompok tani setempat. Kehadiran Presiden dinilai membawa harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan petani, termasuk petani hutan di wilayah Tuban.

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Ngudi Makmur, Tasmuri, mengaku senang atas kunjungan Presiden Prabowo ke wilayahnya yang menurutnya menjadi momen bersejarah bagi masyarakat tani setempat. “Kalau Pak Presiden Prabowo ke sini, saya melihatnya sangat-sangat senang. Karena tidak pernah dikunjungi Pak Presiden di wilayah kami, baru ini, saya sangat semangat dan senang,” ujar Tasmuri.

Tasmuri menilai kebijakan pemerintah saat ini mulai dirasakan petani, terutama terkait kemudahan memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau. “Kalau sekarang banyak perubahan. Kalau dulu, masalah pupuk, tetap pupuk yang diandalkan petani. Yang dulu sangat sulit, ngantri-ngantri. Ada perubahan, (oleh) Pak Prabowo harganya diturunkan. Yang dulu lebih mahal, sekarang turun dan pelayanannya sangat sederhana, ya, mudah dicari,” tuturnya.

Poktan Ngudi Makmur sendiri mengelola lahan seluas 631,7 hektare dengan sekitar 750 petani penggarap. Meski kondisi pupuk dinilai makin membaik, Tasmuri berharap pemerintah dapat membantu kebutuhan pengeboran air untuk irigasi karena wilayah pertanian mereka masih sangat bergantung pada hujan.

“Karena di sini, wilayah saya ini kan kalau kadang tidak ada hujan, sudah gagal yang panen kedua. Itu petani rugi sangat besar, karena jagungnya tidak bisa jadi,” ungkapnya.

Selain persoalan irigasi, Tasmuri juga mengapresiasi membaiknya harga jual jagung yang kini mencapai lebih dari Rp6.000 per kilogram dan dinilai mampu membantu petani menutup biaya produksi.

“Kalau jual hasil tani, alhamdulillah sudah baik. Dulu harga jagung hanya Rp3.800-Rp4.000. Tapi sekarang sampai 6 (ribu) lebih. Sekarang sampai 6 (ribu) lebih, Rp6.200 per kilo. Berarti petani sangat gembira, karena biayanya banyak,” katanya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Lestari, Sudarlim, berharap kehadiran Presiden dapat membawa perhatian lebih bagi petani hutan. “Kami petani hutan itu 90 persen di Tuban itu menanam jagung, harapannya ke depannya bisa mendapat perhatian yang lebih atau paling tidak sama dengan petani yang ada di luar kawasan hutan,” ujar Sudarlim.

Sudarlim juga menilai kondisi pupuk mulai membaik. Di sisi lain, ia berharap pemerintah memberikan dukungan fasilitas pascapanen seperti alat pengering agar petani dapat memenuhi standar Bulog dan memperoleh harga jual maksimal.

“Yang kita harapkan ada fasilitas untuk proses pengolahannya pascapanen, sehingga kita bisa mengakses Bulog dan mendapatkan harga maksimal,” tuturnya.

Sudarlim juga optimistis program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat berjalan sukses dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani.

“Dengan kehadiran Pak Presiden, saya optimis kesejahteraan petani, bukan hanya petani hutan, tapi program swasembada pangan yang dicanangkan beliau akan sukses,” tuturnya.

Selain fasilitas pascapanen, Sudarlim berharap pemerintah dapat membantu pembangunan irigasi atau sumur dalam agar petani dapat meningkatkan frekuensi tanam dan mengurangi risiko gagal panen. Menutup keterangannya, Sudarlim menyampaikan doa bagi kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Saya doakan sukses selalu Pak Prabowo dalam memimpin negara kita tercinta Indonesia, sebagai anugerah terbesar dari Yang Maha Esa, dengan adanya zamrud katulistiwa yang ada di negara kita. Itu anugerah terbesar Pak,” tandasnya.

Tuban — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ekosistem pangan nasional menuju Indonesia Emas.

Pada momentum kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Polri mendukung agenda peresmian operasional 166 SPPG di 24 Polda jajaran yang dilaksanakan secara serentak dan terhubung secara daring dari masing-masing wilayah.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, hingga saat ini Polri telah mengembangkan 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 736 SPPG telah beroperasi, 172 SPPG dalam tahap persiapan operasional, dan 468 SPPG masih dalam proses pembangunan, termasuk 33 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta masyarakat dan menyerap 68.000 tenaga kerja,” ujar Kapolri saat menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal II di Tuban.

Kapolri menegaskan, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG pada tahun 2026 guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi dan menghadirkan dampak nyata terhadap peningkatan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

“Pada tahun 2026, Polri menargetkan melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Kapolri.

Sementara itu, Kasatgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri, Irjen Pol. Nurworo Danang, menyampaikan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan bergizi, namun juga membangun ekosistem pangan berkelanjutan melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, koperasi lokal, hingga penguatan rantai pasok pangan nasional.

“Program ini bukan sekadar menghadirkan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui rantai pasok pangan yang inklusif. Karena itu, keberlanjutan program menjadi prioritas utama yang terus diperkuat Polri,” jelas Irjen Pol. Nurworo Danang.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas layanan, seluruh operasional SPPG Polri menerapkan standar keamanan pangan yang ketat mulai dari produksi hingga distribusi. Setiap fasilitas didukung sertifikat penjamah makanan, sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikasi halal, sertifikat uji laboratorium air, serta pemeriksaan food safety oleh tenaga kesehatan Dokkes Polri guna memastikan makanan yang didistribusikan aman, higienis, layak konsumsi, dan bebas kontaminasi zat berbahaya.

Polri juga menghadirkan inovasi operasional melalui penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bahan bakar utama yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk mendukung layanan memasak skala besar.

Selain memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, Polri bergerak dari hulu hingga hilir dalam membangun ketahanan pangan nasional. Sebanyak 714 kelompok tani jagung binaan Polri di 42 Polres pada 8 Polda telah memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total penyaluran mencapai Rp30,3 miliar guna mendukung pengolahan lahan hingga pembelian pupuk.

Untuk menjaga stabilitas pasokan hasil panen, Polri bersama mitra terkait juga memperkuat infrastruktur logistik pangan. Saat ini telah dibangun 18 gudang ketahanan pangan di 12 Polda, dan pada tahun 2026 akan ditambah 10 gudang baru, sehingga total mencapai 28 gudang. Gudang-gudang tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas 1.000 ton per unit, ditambah satu gudang utama berkapasitas 10.000 ton yang ditargetkan selesai pada Juni 2026.

Agenda Presiden RI di Tuban juga dirangkaikan dengan Panen Raya Jagung Kuartal II dan peletakan batu pertama pembangunan gudang ketahanan pangan, sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan nasional.

Mengutip arahan Presiden RI, Kapolri menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam membangun masa depan bangsa.

“Sebagaimana amanat Bapak Presiden, menghasilkan pangan dan makanan adalah melanjutkan peradaban. Kami memahami bahwa penyediaan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing,” tutur Kapolri.

Seluruh langkah strategis tersebut menjadi wujud nyata dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden RI, sekaligus menegaskan peran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi, penguatan ketahanan pangan, dan pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas

Jakarta — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama Mabes Polri serta beberapa Kapolda di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri melantik Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si. sebagai Kalemdiklat Polri. Selain itu juga dilakukan pelantikan Brigjen Pol Nasri, S.I.K., M.H. sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H. sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, serta Brigjen Pol Arif Budiman, S.I.K., M.H. sebagai Kapolda Maluku Utara.

Sementara itu, sertijab juga dilaksanakan terhadap Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H. sebagai Kapolda NTB menggantikan Irjen Pol Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., kemudian Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K. sebagai Kapolda Bengkulu menggantikan Irjen Pol Mardiyono, S.I.K., M.Si., serta Kombes Pol Yudi Arkara Oktabera, S.I.K., M.H. sebagai Kayanma Polri menggantikan Brigjen Pol Abas Basuni, S.I.K., M.H.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier serta penguatan kelembagaan.

“Mutasi jabatan pada institusi polri merupakan bentuk penyegaran sekaligus pengembangan karier personel. Diharapkan para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat langsung bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Johnny kepada wartawan di Jakarta Minggu (17/05/2026).

Johnny menambahkan, pergantian pejabat di lingkungan Polri juga menjadi bagian dari upaya institusi untuk terus meningkatkan profesionalitas, soliditas internal, dan efektivitas pelaksanaan tugas di berbagai wilayah.

“Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki para pejabat yang dilantik maupun melaksanakan sertijab hari ini, kami optimistis kinerja organisasi akan semakin baik dan mampu menjawab berbagai tantangan tugas ke depan,” tutupnya.