Kediriselaludihati -Pemerintah Kota Kediri melaksanakan rapat lanjutan untuk membahas penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di ruas Jalan PK. Bangsa hingga Jalan Hayam Wuruk pada Selasa, 17 September 2024. 

Rapat digelar di Ruang Pertemuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERDAGIN) ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya mengenai penataan ruang publik di area tersebut.

Rapat dipimpin oleh Kepala DISPERDAGIN, Wahyu Kusuma W., S.STP., MM, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari berbagai instansi terkait. 

Di antaranya Kasatintelkam, Kasatlantas, Kasatsamapta, Kapolsek Kediri Kota, serta kepala dinas dari DPUPR dan DLHKP. Jajaran camat dan lurah dari wilayah yang terdampak juga turut serta dalam pembahasan ini, mengingat pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penataan PKL.

Wahyu Kusuma menegaskan, “Tujuan utama kami adalah memastikan penataan yang rapi tanpa mengesampingkan kepentingan PKL. Kami ingin menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi lokal dan ketertiban umum.” terangnya.

Rapat kali ini diharapkan mampu menghasilkan solusi yang lebih konkret terkait ruang publik yang digunakan oleh PKL.

Dalam pertemuan sebelumnya pada 13 September 2024, salah satu solusi yang dibahas adalah alokasi zona khusus bagi PKL. 

Hal ini bertujuan agar tidak ada tumpang tindih antara area berjualan dengan ruang pejalan kaki. Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, melalui Kasat Lantas AKP Afandy Dwi Takdir, juga menekankan bahwa trotoar tetap harus menjadi hak pejalan kaki, sementara PKL akan diberi area khusus di badan jalan.

Selain itu, sejumlah pembahasan penting pada rapat hari ini juga disampaikan dalam rapat. Di antaranya adalah penataan PKL di area PK Bangsa yang direncanakan dilakukan secara vertikal untuk menghemat ruang parkir. 

Juga ditegaskan bahwa PKL tidak diperbolehkan berjualan di depan Taman Makam Pahlawan (TMP), meski belum ada keputusan pasti mengenai lokasi relokasi mereka.

Rapat ini juga membahas sejumlah lokasi relokasi yang diusulkan, antara lain di kawasan Perhutani di selatan Hutan Joyoboyo dan di sebelah Mess Persik. 

Meskipun begitu, beberapa kendala masih harus diselesaikan, termasuk regulasi parkir yang dapat memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD).

Di samping itu, salah satu masalah yang muncul adalah PKL di depan SDN Banjaran Komplek dan TK Bhayangkari yang kini mulai membludak, mengganggu ketertiban lalu lintas di sekitar lokasi. 

Upaya untuk menata parkir di area ini menjadi salah satu prioritas yang harus segera diatasi oleh Dinas Perhubungan dan UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Kediri Provinsi Jawa Timur.

Dalam rapat ini, juga dibahas mengenai rencana relokasi PKL di area Kediri Mall dan sekitarnya, terutama PKL yang berada di pertigaan yang dinilai melanggar aturan penataan kota. 

Selain itu, warung kopi di samping Bank Jatim juga menjadi fokus, dengan rencana pengarahan agar tidak ada trotoar yang dibuat semi permanen.

Keputusan akhir rapat mengharuskan PKL di area Tebek dan depan Asrama Polisi ditata dengan baik, dan tidak boleh ada penambahan PKL di area tersebut. 

Penegakan aturan juga akan diperketat, di mana setiap PKL akan diberikan tanda khusus berupa kartu atau stiker. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya PKL baru yang tidak terdaftar.

Sebagai langkah akhir, direncanakan rapat lanjutan yang akan melibatkan pihak Perhutani dan UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Kediri Provinsi Jawa Timur pada 19 September 2024, guna menentukan langkah konkret dalam penyediaan lahan parkir dan area relokasi PKL. (res/aro)