GRESIK – Ratusan warga Kampung Nelayan di Kelurahan Lumpur, Kabupaten Gresik, mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan sosial dari Peserta Didik (Serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Sespim Lemdiklat Polri Angkatan ke-76 Tahun Anggaran 2026. 

Aksi nyata ini menjadi bukti konkret komitmen Polri yang selalu hadir di tengah masyarakat dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat.

Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, paket bantuan disalurkan kepada 125 nelayan, 35 tukang becak, serta 45 warga panti asuhan. 

Tidak hanya itu, sebanyak 150 warga juga memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis, ditambah pemberian santunan khusus kepada sejumlah anak yatim. 

Kegiatan humanis ini merupakan bagian dari rangkaian Praktik Kerja Profesi (PKP) Serdik Sespimma Polri di wilayah hukum Polres Gresik.

Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Victor Togi Tambunan, S.H., S.I.K., menjelaskan bahwa PKP tidak hanya dirancang untuk mengasah kemampuan profesional, tetapi juga untuk memupuk kepekaan sosial para calon pemimpin Polri. 

Menurutnya, calon perwira harus memahami langsung dinamika dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah melatih serta menumbuhkan kepekaan dan kepedulian para serdik terhadap kondisi masyarakat, khususnya di wilayah tempat mereka akan mengabdi nanti,” ujar Brigjen Pol Victor, Selasa (10/11/2026).

Menurut Brigjen Pol Victor Togi Tambunan, total terdapat 126 peserta didik yang mengikuti PKP di wilayah hukum Polda Jawa Timur.

Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kepercayaan menjad lokasi PKP. 

Momen ini menjadi ruang strategis bagi para serdik untuk mengimplementasikan ilmu kepemimpinan sekaligus mengasah ketajaman analisis persoalan di lapangan. 

“Melalui sinergi ini, para calon pemimpin Polri masa depan diharapkan tidak sekadar unggul secara manajerial, tetapi juga memiliki empati tinggi terhadap persoalan masyarakat luas,” ujar AKBP Ramadhan.(*)

JAKARTA – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap terduga pelanggar AS dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divpropam Polri, Selasa (10/11/2026). Putusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara objektif, transparan, serta akuntabel tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. mengatakan, sidang KKEP terhadap AS dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujar Johnny Isir dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Sidang yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB tersebut dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si., serta tiga anggota komisi lainnya.

Dalam persidangan, AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan tersebut, AS telah menggunakan haknya dengan mengajukan banding. Selanjutnya, permohonan banding akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.

Johnny menegaskan, putusan tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam melakukan pembenahan internal serta memastikan setiap personel bertanggung jawab atas perbuatannya.

“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan, penegakan kode etik terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran lainnya juga akan dilanjutkan. Polri menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan. Pelaksanaannya akan disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H. menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan seluruh proses persidangan berjalan sesuai prosedur serta menjamin terpenuhinya hak setiap pihak yang terlibat.

Menurut Anam, proses persidangan telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan.

“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” ungkap Anam.

Selain penegakan kode etik, Johnny juga menjelaskan perkembangan penanganan sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Ia menyebut Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut.

Sementara itu, penyelidikan terkait dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik juga masih berjalan di Dittipidsiber Bareskrim Polri. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan Polri telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi.

“Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Johnny kembali menegaskan bahwa Polri berkomitmen menjalankan pembenahan internal secara konsisten. Ia mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk terus mengawal proses penegakan hukum dan kode etik sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas institusi.

“Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik. Polisi bersama masyarakat,” pungkasnya.

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Iman Santoso, Kapolri ke-5 periode 1968–1971, dalam upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Penganugerahan tersebut menjadi bentuk penghormatan negara atas pengabdian, perjuangan, dan keteladanan Jenderal Hoegeng bagi bangsa dan negara.

Menanggapi penganugerahan tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa keteladanan Jenderal Hoegeng menjadi nilai penting yang harus terus dihidupkan dalam pelaksanaan tugas dan kepemimpinan di lingkungan Polri.

Jenderal Hoegeng memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang bagi bangsa dan negara. Beliau turut berperan dalam masa mempertahankan kemerdekaan, membangun kepolisian pascakedaulatan, hingga mengemban berbagai jabatan strategis, termasuk sebagai Kapolri.

Dalam kepemimpinannya, beliau mendorong penguatan fungsi Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan integritas. Berbagai kontribusinya juga tercermin dalam penguatan fungsi penegakan hukum berbasis kriminologi dan kriminalistik, pengembangan kerja sama kepolisian internasional melalui Interpol, serta kebijakan keselamatan masyarakat melalui Maklumat Helm tahun 1971.

“Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memandang Jenderal Hoegeng sebagai sosok polisi yang memiliki keteguhan prinsip, kesederhanaan, keberanian, dan integritas. Beliau menunjukkan bahwa jabatan bukanlah sarana untuk memperoleh keistimewaan atau memenuhi kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, Kapolri menjadikan spirit keteladanan Jenderal Hoegeng sebagai landasan arah kepemimpinan Polri 2026–2029. Nilai kesederhanaan, keberanian dalam menegakkan kebenaran, integritas dalam menjalankan kewenangan, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat menjadi spirit yang harus hidup dalam setiap pelaksanaan tugas anggota Polri.

“Seorang polisi tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Polisi harus hadir, dekat, mendengarkan, memahami, dan menjadi bagian dari masyarakat yang dilayaninya. Kedekatan dengan masyarakat harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata dalam menjalankan tugas sehari-hari,” jelasnya.

Menurutnya, keteladanan Jenderal Hoegeng mengajarkan bahwa kehormatan seorang polisi tidak ditentukan oleh pangkat maupun jabatannya, melainkan oleh sikap, integritas, dan pengabdiannya kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjadikan spirit Jenderal Hoegeng tidak hanya berhenti sebagai catatan sejarah, tetapi benar-benar menjadi nilai yang hidup dalam tubuh Polri. Kesederhanaan dalam kehidupan, keberanian dalam memegang prinsip, integritas dalam menjalankan kewenangan, serta pengabdian yang mengutamakan kepentingan masyarakat harus menjadi karakter kepemimpinan dan seluruh anggota Polri.

Polri berharap penetapan Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Iman Santoso sebagai Pahlawan Nasional menjadi momentum bagi seluruh keluarga besar Polri untuk semakin memperkuat komitmen dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

“Polri kuat karena kepercayaan masyarakat. Polri hadir untuk masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan mengabdi untuk masyarakat,” tutup Kadiv Humas.