JAKARTA — Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) langsung bergerak cepat memperkuat fondasi kelembagaannya. Langkah besar ini diambil demi menjawab jeritan masyarakat yang mendambakan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan di atas tanah mereka sendiri.

Strategi ini dimatangkan dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kewenangan antara BRAN dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Rapat krusial ini dihadiri langsung oleh Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, bersama Direktur Jenderal Penataan Agraria ATR/BPN. Forum ini menjadi ajang penting untuk menyamakan frekuensi kerja agar tidak ada lagi ego sektoral dalam mengurus masalah tanah rakyat.

Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Dedi Prasetyo blak-blakan membahas rentetan konflik agraria yang selama ini dihadapi ATR/BPN. Menurutnya, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa batas kewenangan antarlembaga harus klir sejak awal.

Ia menegaskan, BRAN lahir bukan untuk menjadi “saingan” atau mengambil alih tugas kementerian yang sudah ada.
Justru, BRAN hadir sebagai jembatan yang mengorkestrasi penyelesaian kasus-kasus tanah super kompleks yang melibatkan banyak instansi.

Di sisi lain, ATR/BPN akan tetap fokus penuh pada fungsi administrasi pertanahan.

“Masyarakat itu butuh kepastian, dan negara wajib hadir. Rakyat tidak perlu pusing memikirkan rumitnya birokrasi atau pembagian wewenang antarinstansi. Yang mereka mau, begitu ada masalah tanah, negara langsung kasih solusi,” tegas Jenderal Dedi.

Mantan Wakapolri ini juga mengingatkan bahwa keberhasilan Reforma Agraria tidak boleh cuma dihitung di atas kertas. Menurut Jenderal Dedi suksesnya program ini bukan sekadar pamer angka luas lahan atau banyaknya dokumen yang ditandatangani.

“Efeknya harus dirasakan langsung di dompet dan kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Melalui penataan aset, masyarakat memang mendapatkan kepastian hukum lewat sertifikat. Namun yang tidak kalah penting adalah penataan akses.

BRAN ingin memastikan tanah yang dimiliki rakyat bisa produktif. Caranya? Dengan menggandeng lintas sektor untuk memberikan modal usaha, teknologi, pendampingan, hingga akses ke pasar penampung hasil bumi.

Untuk memotong jalur birokrasi yang berbelit dan memberantas mafia tanah, BRAN bakal meluncurkan program One Data Agraria.
Sistem basis data tunggal yang terintegrasi ini akan memetakan status tanah secara transparan.

Dengan data yang akurat dan objektif, negara bisa mendeteksi akar konflik lebih cepat sekaligus mencegah munculnya sengketa baru di kemudian hari.

Sebagai gebrakan awal, BRAN saat ini sedang memprioritaskan finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), serta membentuk tim ad hoc untuk tancap gas di lapangan.

Pihak ATR/BPN pun menyambut baik kolaborasi ini. Dengan pembagian tugas yang jelas, setiap lembaga bisa bekerja lebih fokus dan saling menguatkan tanpa perlu berebut kewenangan.

“BRAN ini dibangun murni untuk kepentingan rakyat. Kita harus satu visi agar Reforma Agraria benar-benar menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata,” tutup Jenderal Dedi. (*)

Kediriselaludihati.com – Polsek Mojo, Polres Kediri Kota melakukan pendampingan dua kegiatan masyarakat di Desa Ngadi dan Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, pada Selasa (6/10/2026) malam. Kegiatan meliputi koordinasi pengelolaan tempat parkir di Ngadi serta penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas akibat pekerjaan pengaspalan di Kedawung.

Kedua kegiatan berlangsung mulai sekitar pukul 20.00 WIB dengan melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa maupun unsur tiga pilar di masing-masing wilayah.

Di Desa Ngadi, Bhabinkamtibmas Aiptu Rudi Sutanto bersama Babinsa menghadiri rapat koordinasi antara ketua Panitia Hari Besar Nasional (PHBN) dengan koordinator tempat parkir.

Pertemuan dilaksanakan di Balai Desa Ngadi. Koordinasi tersebut secara khusus membahas pengelolaan tempat parkir yang berkaitan dengan kegiatan PHBN.

Kapolsek Mojo Iptu Mahmud Satriawan, S.H. mengatakan, kehadiran Bhabinkamtibmas dan Babinsa merupakan bagian dari pendampingan terhadap persiapan kegiatan masyarakat.

“Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Ngadi menghadiri rapat koordinasi ketua PHBN bersama koordinator tempat parkir di Balai Desa Ngadi,” kata Mahmud berdasarkan keterangan kegiatan Polsek Mojo.

Laporan kegiatan belum menjelaskan secara rinci agenda PHBN yang akan dilaksanakan, jumlah titik parkir maupun perkiraan jumlah peserta yang nantinya hadir.

Pada waktu yang hampir bersamaan, personel Polsek Mojo juga melakukan pendampingan di Desa Kedawung.

Bhabinkamtibmas Desa Kedawung Aipda Hendrik K., S.H. bersama unsur tiga pilar berada di persimpangan menuju Dusun Jatiwekas untuk mendampingi penutupan jalan sementara.

Penutupan dilakukan karena terdapat pekerjaan perbaikan berupa pengaspalan jalan. Arus kendaraan yang biasanya melintas menuju kawasan Dusun Jatiwekas dan Pamongan harus dialihkan selama pekerjaan berlangsung.

“Di Desa Kedawung, Bhabinkamtibmas bersama tiga pilar melakukan pendampingan penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas karena terdapat pekerjaan perbaikan atau pengaspalan jalan,” ujar Mahmud.

Pendampingan pengalihan arus diperlukan agar pengguna jalan mengetahui perubahan jalur selama proses pengerjaan dan tidak memaksakan melintas pada ruas yang sedang diperbaiki.

Dalam laporan tersebut belum disebutkan berapa lama penutupan diberlakukan maupun jalur alternatif secara terperinci. Pengguna jalan yang melintas di kawasan itu perlu mengikuti arahan petugas dan pengaturan yang diterapkan di lapangan.

Mahmud mengatakan, Bhabinkamtibmas akan tetap membangun koordinasi dengan pemerintah desa dan unsur terkait dalam setiap kegiatan yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Kehadiran aparat kewilayahan pada dua kegiatan tersebut terutama diarahkan untuk membantu koordinasi, menjaga keamanan lingkungan serta meminimalkan gangguan terhadap mobilitas warga selama kegiatan dan pekerjaan jalan berlangsung. (res/an)

Kediriselaludihati.com – Empat rumah warga di Kelurahan Semampir, Kota Kediri, menjadi sasaran revitalisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026. Proses pengerjaan tersebar di empat titik, yakni RT 13, RT 16, RT 17 dan RT 18.

Pemantauan pelaksanaan revitalisasi dilakukan tiga pilar Kelurahan Semampir, pada Rabu (7/10/2026) mulai pukul 07.30 WIB.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Semampir Aiptu Dodik Bagoes Riyadi bersama Babinsa Sertu Muhtadin dan Lurah Semampir Merta Ayu Galuh Puspita, S.H. mendatangi langsung rumah-rumah yang menjadi sasaran program.

Empat rumah tersebut masing-masing milik Sri Asih di RT 13, Dahlan di RT 16, Waluyo di RT 17 dan Suratin di RT 18.

Pemantauan juga melibatkan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Semampir Dimas Teo, S.STP. serta Pengawas RTLH Kelurahan Semampir Lukman, S.Pd.

Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono, S.Sos. mengatakan, Bhabinkamtibmas hadir bersama unsur tiga pilar untuk melihat pelaksanaan revitalisasi rumah warga di wilayah binaannya.

“Bhabinkamtibmas Kelurahan Semampir bersama tiga pilar melakukan sambang dan pemantauan revitalisasi RTLH tahun 2026 di empat titik yang tersebar di RT 13, RT 16, RT 17 dan RT 18,” kata Kompol Bowo.

Revitalisasi dilakukan agar kondisi rumah yang sebelumnya masuk kategori tidak layak huni dapat diperbaiki sehingga menjadi tempat tinggal yang lebih layak bagi penghuninya.

Dalam pemantauan tersebut, petugas mendatangi masing-masing lokasi untuk melihat perkembangan pengerjaan.

Kehadiran unsur kelurahan dan pengawas RTLH juga menjadi bagian dari pemantauan pelaksanaan program di lapangan.

Namun, laporan kegiatan tersebut belum mencantumkan besaran bantuan untuk masing-masing rumah, sumber anggaran, bentuk pekerjaan yang dilakukan maupun target penyelesaian revitalisasi.

Karena itu, Bowo menegaskan keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan tersebut berada pada fungsi sambang, pemantauan wilayah dan menjaga komunikasi dengan masyarakat.

“Selain melakukan pemantauan, Bhabinkamtibmas juga menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat agar keamanan lingkungan tetap dijaga selama proses revitalisasi berlangsung,” ujar Bowo.

Pemantauan bersama tiga pilar diharapkan mempermudah koordinasi apabila ditemukan persoalan selama pengerjaan rumah. Pemerintah kelurahan dan pengawas program dapat menangani aspek pelaksanaan revitalisasi, sedangkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa mendukung dari sisi komunikasi serta keamanan lingkungan.

Program revitalisasi terhadap empat RTLH tersebut diharapkan membuat rumah Sri Asih, Dahlan, Waluyo dan Suratin lebih layak serta aman untuk ditempati setelah proses perbaikan selesai. (res/an)