SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono mengukuhkan Dai Polri dan Dai Kamtibmas tingkat desa serta kelurahan jajaran Polda Jatim. Pengukuhan yang dikemas dalam agenda silaturahmi tersebut berlangsung di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Kamis (5/11/2026).

Momentum ini mempererat sinergi antara kepolisian dengan tokoh agama, ulama, akademisi, serta elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam sambutannya, Irjen Pol. Dekananto menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh tokoh yang konsisten berkontribusi menjaga kondusivitas di wilayah Jawa Timur.

Kapolda Jatim menegaskan bahwa peran ulama memiliki keselarasan dengan korps Bhayangkara melalui prinsip amar ma’ruf nahi mungkar—mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sinergi ini dinilai mutlak karena kedua pihak saling melengkapi dalam kehidupan berbangsa.

“Tokoh agama berperan menjaga moral dan akhlak umat, sementara Polri bertanggung jawab menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, khususnya di Jawa Timur,” tegas Irjen Pol. Dekananto.

Lebih lanjut, Kapolda Jatim menjelaskan kolaborasi ini sejalan dengan tagline Kapolri, yakni Polisi Bersama Masyarakat. Implementasinya di Jawa Timur diwujudkan melalui program pendekatan humanis seperti Subuh Keliling dan Jumat Keliling yang rutin digelar setiap pekan.

Di hadapan para undangan, Kapolda Jatim juga mengingatkan kompleksitas tantangan keamanan modern, mulai dari dampak negatif media sosial hingga ancaman peredaran narkoba. Ia mengajak semua pihak membentengi lingkungan sekitar demi menyelamatkan generasi muda.

“Kita harus bersama-sama merawat rumah kita. Kita tidak ingin generasi penerus terjerumus pengaruh negatif karena kita harus berhasil mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045,” tutur Irjen Dekananto.

Melalui pengukuhan ini, Dai Polri dan Dai Kamtibmas diharapkan mampu menjalankan peran optimal di lapangan sebagai mitra strategis kepolisian.

“Semoga ikhtiar yang telah kita lakukan guna mewujudkan rasa aman dan nyaman di Jawa Timur diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT, ” pungkas Kapolda Jatim. (*)

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menegaskan komitmen Polda Jatim mengawal persoalan ketenagakerjaan, mulai dari penetapan upah minimum 2027, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga penyelesaian kasus buruh Pakerin.

Komitmen tersebut disampaikan saat Kapolda Jatim bersilaturahmi dengan pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur di Sekretariat DPW FSPMI Jatim, Surabaya, Rabu (4/11/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri pengurus KSPI, sejumlah pejabat utama Polda Jatim, serta Kapolrestabes Surabaya.

Kapolda Jatim mengatakan, silaturahmi tersebut menjadi sarana memperkuat komunikasi sekaligus menyerap aspirasi pekerja terkait persoalan upah, PHK, dan pemenuhan hak-hak buruh.

“Persoalan upah dan PHK memang bukan semata-mata menjadi ranah kepolisian. Namun, Polda Jatim akan berupaya membantu menyelesaikan persoalan buruh, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum,” ujar Irjen Dekananto.

Kapolda Jatim meminta KSPI terus menyampaikan perkembangan penetapan upah minimum menjelang 21 November 2026. Ia juga menginstruksikan jajaran Ditreskrimsus yang terlibat dalam Desk Ketenagakerjaan agar merespons cepat setiap laporan pekerja.

Terkait kasus Pakerin yang menjadi perhatian nasional, Kapolda Jatim menyampaikan bahwa Polda Jatim telah menetapkan tiga tersangka.

Selain itu, Kapolda Jatim meminta personel Ditreskrimsus dan Ditintelkam dilibatkan dalam Satgas PHK yang direncanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkah tersebut sejalan dengan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).

Selain itu, Irjen Pol Dekananto juga menegaskan dukungan Polda Jatim terhadap iklim investasi yang kondusif guna mendorong penciptaan lapangan kerja.

“Investasi yang berjalan dengan baik tentu akan berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jawa Timur,” jelas Irjen Pol Dekananto.

Sementara itu, Ketua PERDA KSPI Jawa Timur Apin Sirait mengapresiasi kehadiran Kapolda Jatim. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi momentum penyampaian aspirasi buruh menjelang penetapan upah minimum 2027.

Ketua DPW KSPI Jawa Timur Jazuli turut menyampaikan persoalan perbedaan upah minimum antarkabupaten/kota, PHK, pemenuhan hak pesangon, serta harapan agar kepolisian dilibatkan dalam Satgas PHK dan penanganan kasus Pakerin segera dituntaskan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kapolda menegaskan Polda Jatim terbuka terhadap masukan serikat pekerja.

“Kami sangat terbuka menerima berbagai masukan dan aspirasi. Harapan kami, silaturahmi ini menjadi sarana bersama menjaga situasi kamtibmas Jawa Timur tetap aman dan kondusif,” pungkas Irjen Pol Dekananto.

Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi kepolisian dan serikat pekerja dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan serta menjaga stabilitas kamtibmas di Jawa Timur. (*)

Puluhan pengendara kendaraan bermotor yang melintasi di Simpang Empat Muning  terjaring razia dalam pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026 Rabu (4/11/2026).

Pasalnya, puluhan pengendara itu kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas selama pelaksanan Operasi Patuh Semeru 2026.

Kanit Turjawali, Satlantas Polres Kediri Kota Ipda Arifin mengatakan razia ini digelar di simpang empat Muning dikarenakan ruas jalan ini merupakan lokasi yang ramai dan sering terjadi pelanggaran lalu lintas.

Selama razia berlangsung, petugas berhasil menjaring sebanyak 23 pengendara yang melanggar lalu lintas. Rinciannya, tanpa STNK 20 pelangar, tidak mempunyai SIM 1 Pelanggar.

Selain itu, terdapat dua kendaraan yang terpaksa ditahan oleh petugas karena melakukan pelanggaran lalu lintas. Diantaranya empat unit sepeda motor dan satu mobil karena pengendaranya tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK.

“Terdapat sebanyak 23 pelanggar lalu lintas yang terjaring dan dikenakan sanksi tilang. Serta ada lima unit kendaraan yang disita karea tidak punya SIM dan tidak bawa STNK,” ungkapnya.

Selama menindak tegas para pelanggar, petugas juga masih mendapati adanya pelanggar lalu lintas yang mencoba untuk berdamai. Kikis memastikan jika petugas di lapangan bersikap profesional sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Melalui penindakan ini, petugas kepolisian berharap agar masyarakat semakin patuh, sehingga angka kecelakaan menurun.

“Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara di jalan raya, sehingga angka kecelakaan menurun,” pungkasnya.