Jakarta – Polri menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai kompas etika dalam menghadapi tantangan era disrupsi digital dan keterbukaan informasi. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Dialog Kebangsaan bertajuk “Tribrata dan Catur Prasetya sebagai Kompas Etika Polri Presisi di Era Disrupsi Digital dan Keterbukaan Informasi” yang digelar di Swasana Lippo Kuningan Grand Ballroom, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, di antaranya Dr. Yudi Latif, M.A., Ph.D., Prof. Dr. (H.C.) Ary Ginanjar Agustian, serta Kapusjarah Polri Brigjen Pol Abas Basuni, S.I.K., M.H.

Usai kegiatan, sejumlah narasumber menyampaikan pandangannya kepada awak media terkait pentingnya penguatan etika dan karakter sebagai fondasi utama transformasi Polri menuju institusi yang modern, profesional, dan dipercaya masyarakat.

Cendekiawan Dr. Yudi Latif, M.A., Ph.D., menilai bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama bagi institusi kepolisian dalam menjalankan perannya sebagai penjaga ketertiban sipil dan keutuhan negara. Menurutnya, fondasi dari kepercayaan tersebut adalah etika yang harus terus diperkuat di seluruh jajaran Polri.

“Untuk negara majemuk seperti Indonesia yang begitu luas, modal terpenting dalam menjaga publik dan menjaga republik ini adalah kepercayaan. Dan inti dari kepercayaan, sebagai perekat utamanya, adalah etika,” ujar Yudi kepada media.

Sementara itu, motivator dan pakar pengembangan sumber daya manusia, Prof. Dr. (H.C.) Ary Ginanjar Agustian, mengapresiasi keterbukaan Polri yang melibatkan pihak eksternal dalam memberikan masukan dan perspektif objektif terhadap upaya pembenahan institusi.

Menurut Ary, untuk mewujudkan Polri sebagai institusi kepolisian berkelas dunia menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan tiga pilar utama, yakni right people, right system, dan right values.

“Melalui konsep tiga pilar tersebut, yaitu right people, right system, dan right values, maka akan lahir Polri yang bermoral dan berkelas dunia,” kata Ary.

Ary juga mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan tingginya semangat perubahan di lingkungan Polri.

“Ternyata dorongan anggota Polri untuk maju dan berubah mencapai hampir 95 persen. Ini menunjukkan bahwa Polri memiliki energi yang sangat besar untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

Selain itu, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom. saat doorstop menyampaikan bahwa dialog kebangsaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-80 yang bertujuan memperkuat internalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman etika dan perilaku anggota Polri.

Menurutnya, berbagai pandangan, hasil riset, serta masukan yang disampaikan para narasumber menjadi modal penting bagi Polri dalam melanjutkan transformasi menuju institusi yang semakin profesional dan dekat dengan masyarakat.

Trunoyudo juga menegaskan komitmen Polri untuk terus terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan.

“Kami terbuka terhadap masukan, tidak anti kritik, dan terus berupaya mendorong perubahan sosial yang lebih baik,” tegasnya.

Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polri berharap penguatan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dapat semakin terinternalisasi dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga mampu memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan puncak bakti kesehatan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Tingkat III Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026).

Sigit mengungkapkan, kegiatan ini merupakan komitmen dari Polri untuk memberikan pelayanan terbaik khususnya di bidang kesehatan bagi seluruh masyarakat dan anggota kepolisian.

“Tentunya kami terus berkomitmen untuk terus bisa memberikan pelayanan terbaik khususnya di bidang kesehatan baik bagi masyarakat maupun bagi anggota kita. Agar kondisi kesehatannya selalu terjaga, selalu prima di dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam memberikan pelayanan pada masyarakat,” kata Sigit dalam jumpa pers.

Bakti kesehatan dalam rangka Hari Bhayangkara ini sendiri digelar sejak 1 Juni hingga 1 Juli 2026 di seluruh Indonesia. Kegiatan ini melibatkan kurang lebih 5.354 tenaga kesehatan.

“Sedangkan total layanan kesehatan yang diberikan sampai dengan saat ini sebesar 664.975 layanan yang meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan umum, kemudian pemeriksaan gigi, pemeriksaan dan pengobatan spesialis, operasi katarak, operasi bibir sumbing, operasi bedah minor, donor darah, pemeriksaan laboratorium, khitan massal, pembagian vitamin dan paket imunitas, pemeriksaan stunting, penyuluhan dan pelayanan KB atau KIA, pemberian kacamata gratis, pemeriksaan dan pengobatan TBC, pelayanan kesehatan dan pemberian bantu alat bantu disabilitas,” ujar Sigit.

Sedangkan, jumlah peserta puncak bakti kesehatan hari ini dihadiri sekitar 8.000 masyarakat. Dalam kesempatan ini, Polri juga melibatkan elemen buruh.

“Khusus buruh kita memberikan kartu untuk buruh dengan nama Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh, untuk buruh bisa melaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan di seluruh layanan Rumah Sakit Polri yang ada di Indonesia,” ucap Sigit.

Menurut Sigit, kartu tersebut merupakan bentuk komitmen dan kerja sama untuk bisa membantu memberikan layanan kesehatan bagi rekan-rekan buruh di seluruh Indonesia.

“Kemudian hari ini kami juga meresmikan Rumah Sakit Bhayangkara di Jombang. Dimana rumah sakit ini pun kita bangun dan kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan juga khususnya tentu anggota-anggota kami yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan,” tutup Sigit.

Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Tahun 2026 yang mengusung tema “Pemerintah Bersih, Buruh Sejahtera” di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).

Komitmen Polri dalam melindungi hak-hak pekerja terus diwujudkan melalui langkah nyata. Melalui Desk Ketenagakerjaan, Polri telah menyelesaikan puluhan perkara ketenagakerjaan, memfasilitasi ribuan pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk kembali bekerja, serta membuka ruang dialog dan penyampaian aspirasi bagi kalangan buruh. Upaya tersebut menjadi bagian dari sinergi Polri dan pekerja dalam menjaga hubungan industrial yang sehat, adil, dan kondusif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D., Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Ketua Umum KSPI sekaligus Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, serta para pimpinan serikat pekerja dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa buruh merupakan fondasi sekaligus roda penggerak utama perekonomian nasional. Karena itu, perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan peningkatan kesejahteraan buruh menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan ekonomi dan stabilitas nasional.

“Buruh merupakan fondasi dan roda penggerak utama perekonomian. Setiap capaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para pekerja Indonesia,” ujar Wakapolri.

Menurutnya, Polri dan buruh memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan iklim kerja yang aman, produktif, dan berkeadilan. Karena itu, hubungan yang terjalin selama ini tidak hanya sebatas pengamanan kegiatan ketenagakerjaan, tetapi berkembang menjadi kemitraan strategis dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja.

“Polri berkomitmen untuk terus membersamai para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya. Kami menjaga ruang penyampaian aspirasi agar tetap terbuka, aman, tertib, dan konstruktif, sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan secara humanis dan berkeadilan,” kata Komjen Dedi.

Data Desk Ketenagakerjaan Polri menunjukkan sepanjang tahun 2025 telah diselesaikan 35 perkara tindak pidana ketenagakerjaan, dengan 34 perkara di antaranya melalui pendekatan restorative justice. Sementara pada tahun 2026, sebanyak 9 perkara telah diselesaikan dan seluruhnya melalui mekanisme restorative justice. Selain itu, Polri juga telah memfasilitasi 4.216 pekerja terdampak PHK untuk kembali memperoleh pekerjaan.

Wakapolri menegaskan, berbagai langkah tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam mengawal perlindungan hak pekerja sekaligus menjaga hubungan industrial tetap harmonis.

Ia juga mengajak seluruh elemen buruh untuk terus meningkatkan kompetensi, keterampilan, produktivitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan industri modern agar tenaga kerja Indonesia semakin kompetitif di tingkat global.

Rakernas KSPI 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi buruh sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memperkuat kolaborasi antara buruh, pemerintah, dunia usaha, dan Polri.

“Ketika hak-hak pekerja terlindungi, hubungan industrial berjalan harmonis, dan kesejahteraan buruh meningkat, maka stabilitas nasional serta pertumbuhan ekonomi bangsa akan semakin kuat. Untuk itu, sinergi antara Polri dan buruh harus terus diperkuat,” pungkas Wakapolri.