SURABAYA – Satgas Pangan Polda Jawa Timur bersama Perum Bulog dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Pucang, Surabaya, pada Senin (7/9/2026). Langkah taktis ini diambil untuk memantau langsung ketersediaan pasokan serta pergerakan harga komoditas pokok, khususnya beras dan Minyakita di tingkat pengecer. Tim gabungan menyisir sejumlah lapak pedagang guna merespons laporan masyarakat terkait lonjakan harga beras premium belakangan ini.Dirreskrimsus Polda Jatim sekaligus Kasatgas Pangan Jatim, Kombes Pol Dodi Ruyatman, mengungkapkan bahwa operasi gabungan ini sangat krusial untuk memvalidasi kondisi riil suplai pangan di lapangan.”Satgas Pangan turun bersama untuk mengecek suplai beras, terutama varian premium. Kami mengonfirmasi adanya informasi mengenai kelangkaan dan tingginya harga beras premium di pasar,” ujar Kombes Pol Dodi Ruyatman di sela-sela sidak.Berdasarkan hasil pantauan di Pasar Pucang, stok beras premium sebenarnya relatif aman dan tersedia. Beberapa merek dagang terpantau masih dijual sesuai ketentuan standar. Meski begitu, petugas tidak menampik adanya beberapa merek lain yang harganya sudah melambung di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).Menyikapi temuan tersebut, Kombes Pol Dodi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Ditreskrimsus Polda Jatim berkomitmen melakukan pendalaman intensif terhadap rantai pasok hilir guna mengurai pemicu utama lonjakan harga tersebut.”Kami akan menelusuri dari mana asal pasokan beras yang dijual di atas HET ini. Kita harus tahu rantai distribusinya hingga harganya bisa melonjak di tingkat pedagang,” tegasnya.Selain mengawasi pergerakan harga, Satgas Pangan Jatim juga memperketat pengawasan untuk mengantisipasi praktik curang dan spekulan. Salah satu yang diwaspadai adalah modus pengoplosan atau repacking, di mana beras medium dikemas ulang menggunakan karung premium demi meraup keuntungan sepihak.”Kami memonitor ketat potensi perilaku menyimpang dari oknum pengusaha. Misalnya, memanipulasi beras medium menjadi kemasan beras premium. Namun, khusus di Pasar Pucang hari ini, kami belum menemukan indikasi kecurangan tersebut. Monitoring akan terus kami lakukan secara berkala,” jelas Kombes Pol Dodi.Sementara itu, perwakilan Bulog Divre Jatim memastikan distribusi pangan tetap normal dan lancar. Untuk meredam gejolak harga, Bulog terus menggelontorkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke pasar-pasar. “Suplai dari kami lancar dan beras premium tetap tersedia di pasar. Selain itu, beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) terus kami gelontorkan secara masif untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di seluruh wilayah Jawa Timur,” kata perwakilan Bulog.Menurut Bulog, kenaikan harga beras premium saat ini lebih dipicu oleh faktor musiman akibat penurunan volume produksi pasca-panen raya terlewati.Tak hanya beras, tim gabungan juga memastikan pasokan Minyakita aman di tingkat hilir dengan harga dari Bulog sebesar Rp15.700 demi menjaga keterjangkauan masyarakat. (*)

JAKARTA — Polri melakukan sejumlah langkah awal mitigasi untuk mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang meluas ke sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan dengan mengerahkan personel dan sarana pendukung untuk membantu masyarakat sekaligus mengurangi dampak abu vulkanik terhadap kesehatan dan aktivitas warga.Salah satu upaya yang dilakukan jajaran Polri yakni mengerahkan kendaraan Armored Water Cannon (AWC) untuk menyemprot sejumlah ruas jalan yang terdampak abu vulkanik. Penyemprotan dilakukan untuk membersihkan endapan abu di permukaan jalan sekaligus mengurangi potensi abu kembali beterbangan akibat terpaan angin maupun aktivitas kendaraan.Selain penyemprotan jalan, personel Polri di sejumlah wilayah juga membagikan masker secara gratis kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan dan warga yang tetap harus beraktivitas di luar rumah. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengurangi paparan abu vulkanik terhadap saluran pernapasan.Polri juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak, termasuk di kawasan bandara, sebagai bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh pertolongan dan pelayanan yang dibutuhkan di tengah dampak erupsi.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan berbagai langkah tersebut merupakan langkah awal mitigasi Polri dalam merespons dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurutnya, jajaran Polri terus melakukan pemantauan dan akan menyesuaikan langkah penanganan dengan perkembangan situasi di lapangan.“Langkah-langkah yang dilakukan jajaran Polri ini merupakan upaya awal mitigasi untuk membantu masyarakat menghadapi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kami melakukan penyemprotan jalan, membagikan masker, serta memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Isir.Isir menegaskan, Polri akan terus hadir dan bergerak bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah yang terdampak. Jajaran di daerah juga diminta terus memantau perkembangan situasi serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai kondisi di lapangan.Di sisi lain, Isir mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi kondisi tersebut. Masyarakat diharapkan tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan memperhatikan faktor keselamatan dan kesehatan serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah maupun instansi terkait.“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Yang paling penting adalah menjaga kesehatan, terutama dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan abu vulkanik,” kata Isir.Terkait masyarakat yang mengalami gangguan perjalanan maupun penerbangan akibat sebaran abu vulkanik, Isir mengimbau agar tetap bersabar dan mengikuti arahan dari otoritas bandara, maskapai, maupun instansi terkait. Penyesuaian jadwal, penundaan, maupun pembatalan penerbangan merupakan langkah yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan keselamatan bersama.“Bagi masyarakat yang perjalanan maupun penerbangannya terdampak, kami mengimbau untuk tetap tenang dan bersabar. Ikuti seluruh arahan dan informasi dari otoritas bandara serta pihak terkait. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas bersama,” ujar Isir.Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait perkembangan erupsi. Masyarakat diminta mengacu pada informasi resmi dari instansi berwenang dan segera mencari pertolongan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik.Untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan kepolisian, Polri juga menyediakan akses pelayanan melalui Super App Polri dan Call Center 110. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh bantuan maupun menyampaikan laporan kepada kepolisian.“Polri bersama seluruh stakeholder akan terus memonitor perkembangan situasi dan melakukan langkah mitigasi lanjutan sesuai kebutuhan. Kami ingin memastikan masyarakat tetap merasa aman, tenang, dan mendapatkan pelayanan yang diperlukan. Apabila membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat memanfaatkan Super App Polri maupun Call Center 110,” tutup Isir.

JAKARTA – Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tidak lagi dapat mengandalkan pola reaktif berupa pemadaman setelah api muncul. Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mendorong perubahan menuju multi-approach policing yang menggabungkan prediksi, pencegahan, teknologi, masyarakat, ekologi, respons kedaruratan, penegakan hukum dan komunikasi krisis.Strategi tersebut menjadi salah satu pokok pembekalan Wakapolri kepada 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua di Lapangan Bhara Daksa STIK PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Senin (7/9/2026).Sebanyak 322 personel terdiri dari 64 peserta Sespimti, 207 peserta Sespimmen, 29 peserta SPPK dan 22 pendamping. Mereka ditugaskan selama 10 hari ke Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.Sebelumnya, 189 peserta didik telah lebih dahulu diberangkatkan, sehingga pemberangkatan gelombang kedua ini sekaligus menjadi bagian dari kesinambungan dan lintas ganti penugasan di wilayah.Wakapolri menegaskan bahwa para peserta harus melakukan pembelajaran sekaligus audit terhadap manajemen penanganan Karhutla di lapangan.“Jangan hanya datang untuk penyuluhan. Rekan-rekan adalah middle dan top manager. Lihat bagaimana organisasi bekerja, bagaimana kondisi wilayah, bagaimana kebijakan dilaksanakan dan apa yang masih kurang,” tegasnya.Karhutla Harus Diprediksi Sebelum TerjadiWakapolri mendorong predictive policing dengan mengintegrasikan data hotspot, cuaca, kondisi muka air tanah, gambut, riwayat kebakaran serta teknologi seperti drone, satelit dan artificial intelligence.Data tersebut harus menjadi dasar untuk menentukan wilayah prioritas dan menggerakkan sumber daya sebelum kebakaran berkembang.Hingga 6 September 2026, tercatat 113.616 hotspot dengan luas lahan terbakar mencapai 202.010 hektare di 38 provinsi.Hotspot tertinggi tercatat pada Agustus sebanyak 58.243 titik dan September 38.237 titik.Dari keseluruhan hotspot, 23.228 titik (20,4 persen) telah diverifikasi sebagai titik api, 26.302 titik (23,1 persen) belum terverifikasi dan 64.086 titik (56,4 persen) dinyatakan bukan titik api. Sementara tindakan pemadaman telah dilakukan terhadap 18.085 titik.Ekologi Menjadi Bagian dari PolicingPendekatan Karhutla juga harus memperhatikan kondisi ekologis, khususnya gambut.Data SiTMAT KLH per 6 September menunjukkan muka air tanah berada pada kondisi sangat rawan di sejumlah wilayah, antara lain Kalteng -143 cm, Kalbar -163 cm, Sumsel -231,1 cm, Kaltim -142,6 cm, Riau -209 cm dan Kaltara -137 cm.Wakapolri menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemadaman saja tidak cukup. Pengelolaan tata air melalui sekat kanal, embung, sumur bor dan restorasi hidrologis harus menjadi bagian dari strategi.“Jangan hanya mengejar api. Kalau akar masalahnya kondisi gambut yang kering, tata airnya harus kita benahi,” katanya.Collaborative PolicingSeluruh pendekatan tersebut harus berjalan melalui collaborative policing.Kolaborasi dibangun dari tingkat nasional yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, BMKG, BRIN, Polri dan TNI, hingga tingkat daerah dan tapak.Di daerah melibatkan Polda, Polres, BPBD, KPH dan pemerintah daerah, sedangkan di tingkat tapak melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, MPA, kepala desa, tokoh adat, masyarakat dan korporasi.Dalam kondisi darurat, pemerintah daerah menjadi leading sector dengan dukungan seluruh stakeholder sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.Penegakan Hukum: Individual dan KorporasiWakapolri juga meminta penegakan hukum melihat persoalan secara utuh.Hingga 6 September 2026 terdapat 200 laporan polisi, terdiri dari 192 perkara perorangan dan 8 perkara korporasi, dengan 138 tersangka serta luas areal perkara 8.637,35 hektare.“Kalau ditemukan fakta dan alat bukti mengenai tanggung jawab korporasi, jangan berhenti pada pelaku di lapangan. Lihat seluruh rantai pertanggungjawabannya,” tegasnya.Pengelola informasi di ruang publik. Penanganan Karhutla juga berlangsung di ruang digital.Periode 1 Agustus–6 September 2026 tercatat 117.022 penyebutan dengan jangkauan 1,67 miliar tayangan.Sentimen terdiri dari 83,2 persen netral, 13 persen negatif dan 3,8 persen positif.Volume tertinggi terjadi pada 2 September sebanyak 7.466 penyebutan, sedangkan sentimen negatif tertinggi mencapai 27,7 persen pada 21 Agustus bersamaan dengan #PrayForKalimantan.Sebaran percakapan berasal dari media daring 47,4 persen, Instagram dan TikTok 30,2 persen, serta X dan Facebook 20,5 persen. Sementara bobot suara institusi hanya 2,48 persen.Wakapolri meminta komunikasi krisis menjadi bagian dari strategi penanganan.“Kerja lapangan yang intensif harus diikuti komunikasi yang baik agar kehadiran negara dapat terbaca oleh masyarakat,” ujarnya.Tiga Perubahan FundamentalWakapolri menegaskan transformasi penanganan Karhutla harus diarahkan pada tiga perubahan.Pertama, reaktif menjadi antisipatif.Kedua, individual menjadi individual dan korporasi.Ketiga, sektoral menjadi multi-stakeholder.“Jangan hanya melihat bagaimana api dipadamkan. Audit manajemennya. Lihat apa yang sudah dilakukan, apa yang kurang dan bagaimana memperbaikinya. Dari sana harus lahir rekomendasi yang konkret,” pungkas Wakapolri.Melalui penugasan 322 personel tersebut, Polri memperkuat transformasi penanganan Karhutla dari sekadar memadamkan api menjadi membangun sistem yang mampu memprediksi risiko, mencegah kebakaran, melibatkan masyarakat, menjaga ekosistem, mengintegrasikan sumber daya, menindak pelanggaran dan mengelola komunikasi publik.