JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) siap memberikan pelayanan dan pengawalan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi pada 24 September 2026. Kehadiran personel di lapangan diarahkan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Polri menjaga ruang demokrasi agar tetap terbuka bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Polri mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, serta pengaturan yang terukur dengan melibatkan jajaran di kewilayahan dan unsur terkait sesuai kebutuhan di lapangan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Kehadiran Polri diarahkan untuk melayani dan mengawal proses penyampaian aspirasi, sekaligus memastikan kepentingan masyarakat lainnya tetap terlindungi.

“Polri menghormati dan menjamin ruang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Kehadiran Polri adalah untuk melayani dan mengawal agar penyampaian pendapat dapat berlangsung secara aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat lainnya,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Johnny mengatakan, ruang publik merupakan ruang bersama yang digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, menjalankan kegiatan ekonomi dan pemerintahan, hingga aktivitas sosial. Karena itu, penyampaian aspirasi dan aktivitas masyarakat lainnya perlu berjalan secara berdampingan dengan mengedepankan sikap saling menghormati.

“Demokrasi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan aspirasinya. Pada saat yang sama, ruang publik juga menjadi tempat masyarakat menjalankan berbagai aktivitas. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga agar hak menyampaikan pendapat dapat berjalan, tanpa mengganggu hak masyarakat lainnya,” katanya.

Dalam rangka pelayanan penyampaian aspirasi pada Kamis (24/9/2026), Polda Metro Jaya telah mematangkan kesiapan personel dan pola pelayanan di sejumlah lokasi kegiatan. Persiapan dilakukan melalui Tactical Floor Game (TFG) yang dipimpin Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri pada Rabu (23/9/2026).

Melalui persiapan tersebut, jajaran kepolisian menyamakan persepsi mengenai penempatan personel, pengawalan massa, komunikasi, pengaturan lalu lintas, hingga kendali operasi agar pelayanan di lapangan dapat menyesuaikan perkembangan situasi. Pengaturan lalu lintas juga disiapkan secara situasional untuk menjaga mobilitas masyarakat tetap berjalan.

Johnny menambahkan, pelayanan Polri tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi, tetapi juga kepada seluruh masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi kegiatan. Keseimbangan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ruang demokrasi sekaligus memastikan kehidupan masyarakat tetap berjalan.

“Polri hadir untuk melayani seluruh masyarakat. Kepada saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasi, kami memberikan ruang dan pelayanan agar dapat menyampaikan pendapat dengan aman dan tertib. Kepada masyarakat lainnya, kami juga memastikan aktivitas, mobilitas, pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan sosial tetap dapat berjalan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan penyampaian aspirasi membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Masyarakat yang menyampaikan pendapat diharapkan tetap menjaga ketertiban, mengikuti ketentuan yang berlaku, serta menghormati kepentingan masyarakat lainnya.

“Demokrasi akan tumbuh dengan baik ketika ruang perbedaan dapat dikelola dengan saling menghormati. Karena itu, mari kita jaga bersama suasana yang aman, damai, dan tertib. Aspirasi dapat disampaikan dengan tegas, namun tetap dengan cara-cara yang bertanggung jawab dan menghormati hak warga negara lainnya,” ujar Johnny.

Polri juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan dapat memperkeruh situasi. Setiap perkembangan di lapangan menjadi perhatian jajaran kepolisian dengan mengedepankan komunikasi serta langkah pelayanan yang disesuaikan dengan situasi.

“Polri untuk Demokrasi berarti Polri hadir untuk melayani, mengawal, dan menjaga agar ruang demokrasi dapat digunakan masyarakat dengan baik. Mari kita bersama-sama menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan memastikan penyampaian aspirasi maupun aktivitas masyarakat lainnya dapat berjalan secara aman, damai, tertib, dan nyaman,” pungkas Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

JAKARTA — Polda Metro Jaya mematangkan kesiapan pengamanan dan pelayanan masyarakat menjelang sejumlah kegiatan penyampaian aspirasi yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 24 September 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional. Kesiapan dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan pendapat dengan aman dan tertib, sekaligus menjaga aktivitas warga tetap berjalan dengan baik.Sebagai bagian dari kesiapan tersebut, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri memimpin Tactical Floor Game (TFG) di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Rabu (23/9/2026). Kegiatan ini digelar untuk menyamakan persepsi seluruh unsur serta memastikan pelayanan, komunikasi, pengaturan lalu lintas, dan pengamanan di lapangan berjalan terarah serta menyesuaikan perkembangan situasi.“TFG ini harus bisa menyamakan persepsi dan mematangkan seluruh rencana pengamanan, mulai dari plotting personel, pengawalan massa, pengaturan lalu lintas, cara bertindak, komunikasi, sampai kendali operasi yang terarah,” ujar Komjen AsepPolda Metro Jaya juga memperkuat komunikasi dengan koordinator lapangan dan terus memperbarui perkembangan kegiatan. Koordinasi tersebut menjadi bagian penting agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib, sementara personel di lapangan tetap mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan terukur.Mobilitas masyarakat turut menjadi perhatian. Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan 1.550 personel di sejumlah kawasan, antara lain Semanggi, Sudirman, kawasan UOB, Senayan,Gedung DPR/MPR RI, Bundaran Patung Kuda, dan Monas. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional apabila terjadi peningkatan kepadatan maupun penutupan ruas jalan akibat kegiatan di sejumlah lokasi.Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan kepolisian menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sekaligus memastikan hak masyarakat lainnya untuk beraktivitas tetap terjaga.“Kami menghormati ruang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Pada saat yang sama, kami juga ingin memastikan masyarakat yang bekerja, bersekolah, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari tetap dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujarnya.Masyarakat yang akan melintas di sekitar lokasi kegiatan diimbau menyesuaikan waktu perjalanan, memperhatikan informasi lalu lintas, mempertimbangkan jalur alternatif bila diperlukan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Polda Metro Jaya berharap seluruh kegiatan pada 24 September dapat berlangsung aman, tertib, dan saling menghormati, sehingga ruang penyampaian aspirasi dan aktivitas masyarakat lainnya dapat berjalan berdampingan dengan baik.

Kediriselaludihati.com – Sebanyak 1.747 porsi makanan diproduksi dan disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kedawung di Dusun Jatimalang, Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.

Untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan, Puskesmas Ngadi melakukan supervisi langsung ke lokasi, pada Rabu (23/9/2026).

Supervisi berlangsung mulai pukul 12.00 WIB dengan pendampingan lintas sektor. Hadir Camat Mojo, unsur Pemerintah Kecamatan Mojo, Puskesmas Ngadi, Bhabinkamtibmas Kedawung Aipda Hendrik K., S.H., serta Babinsa Kedawung.

SPPG Kedawung saat ini melayani penerima manfaat di sejumlah wilayah, meliputi Kedawung, Pamongan dan Blimbing.

Penerimanya tidak hanya siswa sekolah. Sebanyak 1.747 porsi tersebut disalurkan untuk sejumlah kelompok sasaran mulai anak PAUD, TK, SD dan MI hingga ibu hamil dan balita.

Kapolsek Mojo Iptu Mahmud Satriawan, S.H. mengatakan keterlibatan Bhabinkamtibmas dilakukan dalam bentuk pendampingan terhadap supervisi yang dilaksanakan petugas kesehatan.

“Bhabinkamtibmas bersama Babinsa, Camat Mojo dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Mojo melakukan pendampingan supervisi dari Puskesmas Ngadi di SPPG Jatimalang, Desa Kedawung,” kata Iptu Mahmud.

Menurut Mahmud, berdasarkan data yang diterima saat kegiatan, kapasitas pelayanan SPPG Kedawung saat ini mencapai 1.747 porsi makanan.

“SPPG Kedawung saat ini menyuplai sebanyak 1.747 makanan untuk penerima manfaat mulai PAUD, SD, MI, TK, ibu hamil dan balita di wilayah Kedawung, Pamongan dan Blimbing,” ujarnya.

Jumlah tersebut membuat proses produksi dan distribusi makanan membutuhkan pengawasan, terutama karena penerima manfaat berasal dari kelompok usia dan kondisi yang berbeda.

Supervisi Puskesmas menjadi bagian penting dalam pelayanan makanan karena aspek kesehatan tidak berhenti pada jumlah porsi yang diproduksi. Proses pengolahan, kebersihan lingkungan dan penanganan makanan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam operasional dapur pelayanan gizi.

Dalam kegiatan kali ini, laporan yang diterima kepolisian tidak merinci temuan maupun hasil penilaian Puskesmas Ngadi terhadap SPPG Kedawung. Karena itu, belum dapat disimpulkan apakah terdapat catatan atau rekomendasi tertentu dari tim supervisi.

Mahmud menegaskan kepolisian berada dalam kapasitas mendampingi kegiatan lintas sektor tersebut.

“Kami melakukan pendampingan. Untuk supervisi berkaitan dengan aspek kesehatan tentunya menjadi kewenangan petugas Puskesmas Ngadi yang memiliki kompetensi di bidang tersebut,” kata Mahmud.

Dengan jangkauan 1.747 porsi untuk beberapa desa dan kelompok penerima, supervisi menjadi penting agar pelayanan SPPG Kedawung tidak hanya mengejar jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga memperhatikan proses pelayanan kepada penerima manfaat. (res/an)