GRESIK – Ratusan warga Kampung Nelayan di Kelurahan Lumpur, Kabupaten Gresik, mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan sosial dari Peserta Didik (Serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Sespim Lemdiklat Polri Angkatan ke-76 Tahun Anggaran 2026. 

Aksi nyata ini menjadi bukti konkret komitmen Polri yang selalu hadir di tengah masyarakat dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat.

Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, paket bantuan disalurkan kepada 125 nelayan, 35 tukang becak, serta 45 warga panti asuhan. 

Tidak hanya itu, sebanyak 150 warga juga memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis, ditambah pemberian santunan khusus kepada sejumlah anak yatim. 

Kegiatan humanis ini merupakan bagian dari rangkaian Praktik Kerja Profesi (PKP) Serdik Sespimma Polri di wilayah hukum Polres Gresik.

Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Victor Togi Tambunan, S.H., S.I.K., menjelaskan bahwa PKP tidak hanya dirancang untuk mengasah kemampuan profesional, tetapi juga untuk memupuk kepekaan sosial para calon pemimpin Polri. 

Menurutnya, calon perwira harus memahami langsung dinamika dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah melatih serta menumbuhkan kepekaan dan kepedulian para serdik terhadap kondisi masyarakat, khususnya di wilayah tempat mereka akan mengabdi nanti,” ujar Brigjen Pol Victor, Selasa (10/11/2026).

Menurut Brigjen Pol Victor Togi Tambunan, total terdapat 126 peserta didik yang mengikuti PKP di wilayah hukum Polda Jawa Timur.

Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kepercayaan menjad lokasi PKP. 

Momen ini menjadi ruang strategis bagi para serdik untuk mengimplementasikan ilmu kepemimpinan sekaligus mengasah ketajaman analisis persoalan di lapangan. 

“Melalui sinergi ini, para calon pemimpin Polri masa depan diharapkan tidak sekadar unggul secara manajerial, tetapi juga memiliki empati tinggi terhadap persoalan masyarakat luas,” ujar AKBP Ramadhan.(*)

SURABAYA – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah restoran di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), yang merupakan pemilik restoran sekaligus pemegang KITAS investor, sebagai tersangka atas dugaan eksploitasi terhadap 19 orang, termasuk satu anak.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Rabu (11/11/2026).

Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud komitmen Polda Jawa Timur dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari berbagai bentuk eksploitasi.

“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” ujar Kombes Pol Abast.

Ia menegaskan, penanganan perkara TPPO tidak hanya berorientasi pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memastikan para korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.

“Bagi kami, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara ini. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya, dapat terpenuhi,” tambahnya.

Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, praktik eksploitasi terhadap para pekerja tersebut berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.

Tersangka merekrut para pekerja melalui media sosial dan mengikat mereka dengan perjanjian kerja.

Berdasarkan keterangan para korban dan alat bukti yang diperoleh penyidik, meskipun restoran tersebut belum beroperasi, para korban dipaksa melakukan pekerjaan dengan beban kerja yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.

Para pekerja diketahui menerima upah berkisar antara Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.

Selain itu, para korban juga diancam dengan pengenaan denda sebesar Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan.

“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” jelas Kombes Pol Ganis.

Dalam pengembangan perkara, penyidik juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki.

Pendalaman dilakukan dengan tetap mengutamakan perlindungan identitas, privasi, serta kondisi psikologis para korban.

Penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen kontrak kerja yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.

Untuk ketentuan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan memperhatikan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

“Polda Jawa Timur memastikan proses penyidikan terus berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga berkomitmen memastikan para korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang dibutuhkan,” ujar Kombes Pol Ganis.

Sementara itu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada para korban, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman serta layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan para korban.

Polda Jatim juga berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda terkait status keimigrasian tersangka. Adapun langkah administratif keimigrasian selanjutnya menjadi kewenangan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kombes Pol Ganis kembali mengimbau kepada masyarakat, agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan untuk menjadi tenaga kerja terutama yang akan ditempatkan di negara – negara yang sedang konflik.

“Polda Jatim mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur untuk bekerja diluar negeri dengan gaji besar,” pungkas Kombes Pol Ganis.(*)

JAKARTA – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap terduga pelanggar AS dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divpropam Polri, Selasa (10/11/2026). Putusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara objektif, transparan, serta akuntabel tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. mengatakan, sidang KKEP terhadap AS dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujar Johnny Isir dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Sidang yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB tersebut dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si., serta tiga anggota komisi lainnya.

Dalam persidangan, AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan tersebut, AS telah menggunakan haknya dengan mengajukan banding. Selanjutnya, permohonan banding akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.

Johnny menegaskan, putusan tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam melakukan pembenahan internal serta memastikan setiap personel bertanggung jawab atas perbuatannya.

“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan, penegakan kode etik terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran lainnya juga akan dilanjutkan. Polri menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan. Pelaksanaannya akan disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H. menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan seluruh proses persidangan berjalan sesuai prosedur serta menjamin terpenuhinya hak setiap pihak yang terlibat.

Menurut Anam, proses persidangan telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan.

“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” ungkap Anam.

Selain penegakan kode etik, Johnny juga menjelaskan perkembangan penanganan sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Ia menyebut Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut.

Sementara itu, penyelidikan terkait dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik juga masih berjalan di Dittipidsiber Bareskrim Polri. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan Polri telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi.

“Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Johnny kembali menegaskan bahwa Polri berkomitmen menjalankan pembenahan internal secara konsisten. Ia mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk terus mengawal proses penegakan hukum dan kode etik sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas institusi.

“Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik. Polisi bersama masyarakat,” pungkasnya.