Jakarta – Indonesia Development Monitoring (IDM) merilis hasil survei terbaru terkait keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Survei dilakukan terhadap 1.580 responden di 34 provinsi di Indonesia pada periode 7–20 April 2026.

Direktur Eksekutif IDM, Dedi Rohman mengatakan hasil survei menunjukkan respons masyarakat terhadap keterlibatan Polri dalam program pemerintah tersebut cenderung positif.

“Survei Indonesia Development Monitoring (IDM) menunjukkan sebanyak 52,3 persen responden yang mengetahui adanya peran kepolisian dalam program Ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sementara sebanyak 45,2 persen tidak mengetahui peran Polri dalam program Ketahanan pangan dan selebihnya 2,5 persen tidak menjawab,” kata Dedi Rohman dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (25/4/2026).

Dalam survei tersebut, sebanyak 78,7 persen responden mengapresiasi keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan dan menilai kinerja kepolisian berjalan baik dalam mendukung program pemerintah.

“Salah satunya, membantu mewujudkan swasembada pangan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan sebanyak 17,4 % kurang mengapresiasi dan menyatakan itu bukan tugas Polri atau peran kepolisian di luar fungsi utamanya, dan selebihnya 3,9 persen tidak menjawab,” ujar Dedi.

Tak hanya itu, tingkat apresiasi masyarakat terhadap keterlibatan Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga tercatat tinggi. Sebanyak 83,8 persen responden memberikan penilaian positif terhadap peran aktif kepolisian dalam program tersebut.

“Polri dinilai berhasil meningkatkan citra humanis melalui pengawasan mutu pangan (Security food) dan distribusi yang tertib, terutama melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ungkap Dedi Rohman.

Sementara itu, sebanyak 13,8 persen responden kurang mengapresiasi keterlibatan Polri dalam program MBG dan 2,4 persen lainnya tidak menjawab.

Menurut Dedi, tingginya apresiasi publik terhadap keterlibatan Polri dalam program MBG juga berkorelasi dengan adanya perhatian internasional terhadap pelaksanaan program tersebut.

“Temuan apresiasi masyarakat yang positif terhadap keikutsertaan Polri dalam Program MBG memiliki korekasi positif dengan adanya sorotan internasional dari Delegasi Kedutaan Besar Prancis dan Tim Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kunjungan diplomatik ke SPPG Polri Pejaten,” jelasnya.

Ia menambahkan, kunjungan tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap peran Polri dalam memastikan program MBG berjalan cepat, masif, aman, higienis, dan berstandar tinggi.

“Juga Rockefeller Foundation yang mengapresiasi inovasi Polri dalam membangun sistem penyediaan pangan bergizi yang efisien, aman, dan memberdayakan masyarakat,” tambahnya.

Selain menyoroti program pangan dan MBG, survei IDM juga mengukur persepsi masyarakat terhadap keamanan dan pelayanan publik oleh Polri. Hasilnya, sebanyak 88,7 persen responden mengaku merasa aman berjalan di luar rumah pada malam hari.

“Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Indonesia berada dalam kondisi yang baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Dedi.

Dalam aspek pelayanan publik, sebanyak 81,2 persen responden menyatakan puas terhadap pelayanan Polri, mulai dari pengurusan SIM, pelayanan laporan masyarakat hingga pengaturan arus lalu lintas saat libur dan mudik. Sementara 16,6 persen responden menyatakan belum puas dan 2,2 persen tidak menjawab.

Kemudian terkait penegakan hukum, sebanyak 75,1 persen responden mengaku puas terhadap kinerja Polri, khususnya dalam pemberantasan judi, perdagangan manusia, narkoba, kejahatan ekonomi hingga penimbunan BBM dan pangan. Sebanyak 20,7 persen responden menyatakan tidak puas dan 4,2 persen tidak menjawab.

Sementara pada aspek pengawasan internal, sebanyak 76,7 persen responden mengaku puas terhadap langkah Polri dalam menindak anggota yang melakukan pelanggaran. Adapun 20,4 persen responden menyatakan tidak puas dan 2,9 persen tidak menjawab.

Survei juga mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 79,2 persen. Angka tersebut disebut menunjukkan tren pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri pasca kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025 lalu.

“Hasil survei kinerja Polri ini juga memiliki korelasi yang kuat dengan kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Dedi.

Dalam survei yang sama, sebanyak 80,7 persen responden mengaku puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam program ketahanan pangan, MBG, ketersediaan BBM dan pangan, serta kondisi keamanan nasional.

Dedi menjelaskan survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,47 persen.

“Metode survei dilakukan secara tatap muka langsung guna memastikan validitas dan kedalaman jawaban responden terhadap berbagai isu kepolisian, pelayanan publik, dan penegakan hukum di tanah air,” pungkasnya.

Kediriselaludihati.com – Bhabinkamtibmas Kelurahan Setonopande, Polsek Kediri Kota melakukan sambang dan pemantauan kegiatan sosialisasi rencana penertiban serta relokasi pedagang di kawasan Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Setonopande, Kota Kediri, pada Kamis (7/5/2026).

Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di area Pasar Setonobetek dan dihadiri unsur Satpol PP Kota Kediri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), PD Pasar Joyoboyo, serta Bhabinkamtibmas.

Sosialisasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan penataan kawasan Jalan Sam Ratulangi melalui rencana penertiban dan relokasi pedagang agar aktivitas perdagangan lebih tertib serta mendukung kelancaran fungsi ruang publik.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Setonopande Aiptu Syaifudin Yuri mengatakan kehadiran aparat kepolisian dalam kegiatan ini bertujuan memastikan proses sosialisasi berjalan aman dan kondusif.

“Kami melaksanakan pemantauan dan pendampingan agar proses penyampaian informasi kepada pedagang dapat berjalan lancar, tertib, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan,” ujar Syaifudin.

Menurut dia, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pedagang menjadi faktor penting dalam pelaksanaan penataan kawasan.

“Harapannya seluruh pihak dapat memahami tujuan penataan ini demi kepentingan bersama, baik dari sisi kenyamanan, ketertiban, maupun kelancaran aktivitas masyarakat,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Satpol PP dan dinas terkait memberikan penjelasan mengenai rencana teknis penertiban serta relokasi pedagang yang selama ini beraktivitas di kawasan Jalan Sam Ratulangi.

Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari kebijakan penataan lingkungan perdagangan agar area pasar dan sekitarnya lebih tertib serta mendukung mobilitas masyarakat.

Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono, S.Sos., menegaskan kepolisian siap mendukung seluruh tahapan penataan wilayah selama dilakukan melalui pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik.

“Kehadiran Bhabinkamtibmas dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah daerah sekaligus menjaga agar seluruh proses berjalan aman, tertib, dan humanis,” ujar Bowo.

Ia juga mengimbau masyarakat dan pedagang untuk tetap menjaga situasi kondusif serta mengedepankan dialog dalam menyikapi kebijakan penataan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan terkendali tanpa adanya gangguan kamtibmas.

Melalui koordinasi lintas instansi ini, penataan kawasan Jalan Sam Ratulangi diharapkan dapat berjalan efektif serta menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib, nyaman, dan representatif bagi masyarakat Kota Kediri. (res/an)

Kediriselaludihati.com – Bhabinkamtibmas Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, mendampingi penyaluran bantuan sosial berupa kursi roda kepada warga penyandang disabilitas fisik di RT 27 RW 07 Kelurahan Singonegaran, pada Kamis (7/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB itu dilaksanakan Bripka Mohamad Rifai bersama Kepala Kelurahan Singonegaran dengan mendampingi petugas Dinas Sosial Kota Kediri dalam proses penyaluran bantuan.

Bantuan kursi roda diberikan kepada Rini Afianti, warga penyandang disabilitas fisik, sebagai bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan mobilitas dan peningkatan kualitas hidup penerima manfaat.

Bripka Mohamad Rifai mengatakan pendampingan tersebut merupakan bagian dari peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung kegiatan sosial dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

“Kami hadir untuk mendampingi penyaluran bantuan agar berjalan lancar serta memastikan bantuan sosial dapat diterima langsung oleh warga yang membutuhkan,” ujar Rifai.

Ia berharap bantuan kursi roda tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Semoga kursi roda ini bisa membantu mobilitas Ibu Rini sehingga lebih mudah beraktivitas dan meningkatkan kemandirian,” katanya.

Kegiatan penyaluran bantuan juga menjadi wujud kolaborasi antara pemerintah kelurahan, kepolisian, dan Dinas Sosial dalam memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat rentan.

Kapolsek Pesantren Kompol Siswandi, S.H., menyatakan kehadiran Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sosial merupakan bentuk pelayanan Polri yang humanis dan dekat dengan masyarakat.

“Bhabinkamtibmas tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan keamanan, tetapi juga hadir dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ini bagian dari upaya membangun kedekatan serta kepedulian terhadap warga,” ujar Siswandi.

Menurut dia, sinergi lintas instansi sangat penting untuk memastikan program bantuan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar tanpa kendala berarti.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan bantuan yang diberikan mampu meringankan kebutuhan warga penyandang disabilitas sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. (res/an)