Connect with us

Uncategorized

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

Published

on

JAKARTA – Polri mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia–Malaysia dan beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap empat tersangka serta menyita aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika senilai Rp150 miliar.

Pengungkapan dilakukan melalui operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidikan turut menelusuri aliran keuangan jaringan yang mencatat transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama periode 2018–2024.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap jaringan yang berada di balik peredarannya.

“Perlu kami sampaikan komitmen Bapak Kapolri terkait dengan pencegahan, penegakan hukum, dan penuntasan terhadap kejahatan tindak pidana narkoba dari hulu sampai dengan hilir. Ini adalah wujud nyata yang sudah dalam beberapa bulan ini diwujudkan melalui penemuan dan penangkapan terhadap tersangka dalam beberapa kasus besar,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam operasi yang berlangsung pada awal November 2026 di Bangkalan, Malang, dan Surabaya, petugas menangkap FA alias F yang berperan sebagai koordinator keuangan, J alias E sebagai koordinator gudang, MS yang diduga menerima sekaligus menyamarkan uang hasil narkoba, serta M alias S yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengendali jaringan.

Penangkapan dilakukan secara bertahap. FA alias F dan J alias E ditangkap pada 6 November 2026, disusul MS pada 9 November 2026. Sementara M alias S ditangkap pada 11 November 2026 di Bangkalan, Madura. Dari hasil penyidikan sementara, sabu yang diedarkan jaringan tersebut diduga berasal dari seorang warga negara India berinisial G yang berada di Malaysia.

Penyidik juga menelusuri aliran keuangan jaringan melalui CV AJ. Berdasarkan analisis PPATK, rekening yang terkait dengan perusahaan tersebut memiliki nilai transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama 2018–2024. Transaksi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan narkotika yang bercampur dengan kegiatan usaha perusahaan.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Kristian Parluhutan Siagian mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pemetaan jaringan dan wilayah rawan peredaran narkoba melalui pengolahan data, informasi, intelijen, serta pengembangan kasus sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku dan memutus jalur distribusi narkotika.

Dari hasil pemetaan, penyidik mengidentifikasi lima titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika di Madura. Polri juga menempatkan personel di wilayah Bangkalan untuk memperkuat pengawasan dan memutus suplai narkoba menuju Madura, Surabaya, dan Kalimantan.

Selain menangkap empat tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 5.244 butir pil ekstasi, satu pucuk senjata api, serta sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Nilai aset yang telah disita diperkirakan mencapai Rp150 miliar.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Penelusuran TPPU dilakukan untuk mengungkap aliran keuntungan hasil kejahatan sekaligus merampas aset yang diduga berasal dari perdagangan narkoba.

Kristian menegaskan penindakan tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga pengendali jaringan dan pihak yang diduga menyamarkan keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.

“Jangan pernah menganggap Indonesia sebagai tempat yang aman untuk menjalankan bisnis narkoba. Jangan menganggap hasil kejahatan dapat disembunyikan selamanya. Polri akan terus mengejar pelakunya, membongkar jaringannya, dan menelusuri keuntungan hasil kejahatannya,” tegas Kristian.

Ia menambahkan, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak semata-mata diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap atau besarnya barang bukti yang diamankan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perlindungan masyarakat dan generasi muda dari bahaya narkotika.

Continue Reading

Uncategorized

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Published

on

Jakarta – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan serangkaian penegakan hukum terhadap 15 tersangka tindak pidana terorisme di enam provinsi pada 13–18 November 2026. Penindakan tersebut menyasar sejumlah jaringan kelompok terorisme, yakni Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta kelompok Anshor Daulah (AD) yang terafiliasi dengan ISIS.

Juru Bicara Densus 88 AT Polri Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana mengatakan, penegakan hukum dilaksanakan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari keseluruhan tersangka yang diamankan, beberapa di antaranya diketahui berstatus mantan narapidana terorisme (eks napiter).

“Penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya Densus 88 AT Polri dalam mencegah berkembangnya jaringan terorisme, termasuk aktivitas propaganda, perekrutan, penggalangan dana, hingga pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme,” ujar Mayndra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Di Provinsi Aceh, penindakan dilakukan pada 17 November 2026 terhadap tiga tersangka berinisial HN (66), JN (51), dan HB (54). Ketiganya diamankan di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh.

Sementara itu, di Sumatera Barat, Densus 88 mengamankan satu tersangka berinisial MRZ (45) di Kota Padang pada 13 November 2026. Pada hari yang sama, penegakan hukum juga dilakukan di Provinsi Riau dengan mengamankan tiga tersangka, yakni RB (43), AHD (52), dan MNZ (41), di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Di Jawa Barat, tiga tersangka berinisial HRW (40), TKD (40), dan NM (24) diamankan pada 17 November 2026. Penindakan berlangsung di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Indramayu.

Adapun di Jawa Tengah, Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap empat tersangka yang terafiliasi dengan jaringan kelompok Anshor Daulah (AD) Solo. Keempatnya masing-masing berinisial SO (33), AJ (35), MO (50), dan IB (57). Penindakan dilakukan pada 17 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo, kemudian berlanjut pada 18 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Pekalongan.

Selanjutnya, di Nusa Tenggara Barat, satu tersangka berinisial EA (38) diamankan di Kota Bima pada 17 November 2026.

Mayndra menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, para tersangka diduga memiliki peran dan aktivitas yang beragam dalam jaringan kelompok terorisme. Aktivitas tersebut meliputi penyebaran propaganda ideologi ekstrem, perekrutan anggota dari kalangan masyarakat, penggalangan dana untuk mendukung kegiatan kelompok, serta penyelenggaraan pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

“Dari hasil penyelidikan, ditemukan berbagai peran dan aktivitas para tersangka dalam jaringan kelompok terorisme. Penyidik juga masih mendalami keterkaitan masing-masing tersangka, termasuk terhadap jaringan maupun pihak lain yang berpotensi terlibat,” jelasnya.

Saat ini, penyidik Densus 88 AT Polri masih melanjutkan proses penyidikan dengan mengumpulkan dan melengkapi alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

Densus 88 AT Polri juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran paham radikal dan propaganda kelompok terorisme, khususnya melalui ruang digital dan media sosial.

Masyarakat diminta membentengi diri dari provokasi, manipulasi informasi, serta narasi ekstrem yang dapat mendorong keterlibatan seseorang dalam aktivitas terorisme. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan remaja yang rentan menjadi sasaran propaganda dan proses radikalisasi melalui penggunaan gawai maupun platform digital.

“Peran keluarga dan lingkungan sangat penting dalam mencegah proses radikalisasi. Kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan kepada aparat keamanan apabila menemukan indikasi aktivitas mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana terorisme,” tutup Mayndra.

Continue Reading

Peristiwa

Ngopi Bareng Kelompok Tani di Kebun Garang Asem, Kapolres Kediri Kota: Silakan Kritik Kinerja Polri

Published

on

Kediriselaludihati.com – Kelompok tani Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mengeluhkan pasokan listrik untuk pompa air tanah (submersible) yang mereka gunakan mengairi sawah. Keluhan itu disampaikan dalam kegiatan ngopi bareng bersama Kapolres Kediri Kota Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kresno Wisnu Putranto di Kebun Garang Asem, Dusun Ngolaan, Desa Cerme, pada Rabu (18/11/2026).

“Kami petani di Desa Cerme adalah pengguna air tanah atau sibel. Kendala kami, jika musim tanam bersamaan, kami berebut aliran listrik. Kami mohon ada trafo tambahan untuk menunjang kegiatan petani di sini,” kata salah seorang petani.

Menanggapi hal itu, Wisnu berjanji membantu menjembatani keluhan petani kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN). “Terkait hal itu, nanti kita komunikasikan dengan PLN. Bila ada biaya untuk penambahan aliran listrik, nanti kita bantu,” ujarnya.

Petani lain juga menyampaikan persoalan serupa. Menurut dia, pompa air selama ini hanya bisa dipasang di pinggir jalan karena dekat dengan jaringan listrik. Padahal, pompa juga dibutuhkan di area sawah bagian tengah yang jauh dari jaringan listrik utama.

Wisnu meminta warga terus menyampaikan setiap keluhan melalui Bhabinkamtibmas. “Setiap permasalahan yang belum tersampaikan di sini, tolong sampaikan kepada Bhabinkamtibmas, lalu bisa diteruskan kepada saya. Nanti kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait,” katanya.

Camat Grogol Galuh Triad Madi menambahkan, pemerintah kecamatan akan menampung seluruh aspirasi warga. “Setiap keluh kesah warga Cerme akan kami tampung dan kami komunikasikan dengan dinas terkait untuk menangani permasalahan yang disampaikan,” ujarnya.

Silakan kritik Polri

Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00 hingga 11.30 WIB itu dihadiri Kasat Intelkam AKP Laksono Setiawan, Kasat Binmas AKP Cahyo Widodo, Kasat Lantas AKP Septia Intan Putri, Kasat Narkoba AKP Endro Purwandi, serta Kapolsek Grogol AKP Andang Wastiyono. Hadir pula Kepala Desa Cerme Saiful beserta perangkat desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

Dalam sambutannya, Wisnu mengatakan pertemuan sengaja dikemas santai agar polisi dan warga lebih dekat. Ia juga mempersilakan warga menyampaikan kritik terhadap kinerja kepolisian.

“Bila ada keluh kesah terhadap kinerja Polri, silakan dikritik, tidak apa-apa, demi kebaikan Polri ke depan. Program yang baru pasti belum sempurna, jadi saya harap ada masukan untuk menyempurnakan layanan kami,” kata Wisnu.

Wisnu juga mengingatkan warga untuk memanfaatkan layanan darurat 110. “Bila ada kejadian apa pun, bisa langsung menghubungi 110. Saya harap layanan ini jangan dibuat mainan, agar kedekatan antara Polri dan masyarakat terus terjaga,” ujarnya.

Selain itu, Wisnu meminta warga mewaspadai informasi bohong di media sosial yang kerap dimanfaatkan oknum untuk memecah belah masyarakat. Ia juga mengingatkan bahaya penipuan dan pinjaman online yang banyak menyasar warga yang kurang memahami teknologi informasi.

Menurut Wisnu, para Bhabinkamtibmas telah mengikuti sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kejahatan perbankan, seperti penipuan dan pinjaman online. “Bhabinkamtibmas kami sudah dibekali, sehingga bisa meneruskan imbauan ini kepada warga,” katanya. (res/an)

#polisibersamamasyarakat

Continue Reading

Peristiwa

Kapolres Kediri Kota: Kami Sering Tahu Masalah Saat Sudah Besar, FKUB Diharapkan Jadi Mata dan Telinga

Published

on

Kediriselaludihati.com – Kapolres Kediri Kota Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kresno Wisnu Putranto menerima kunjungan silaturahmi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Bale Sekartaji, Mapolres Kediri Kota, Jawa Timur, pada Rabu (18/11/2026). Dalam pertemuan itu, Wisnu meminta FKUB segera menginformasikan setiap persoalan di masyarakat sebelum berkembang menjadi besar.

“Selama ini kami mengetahui permasalahan ketika masalah itu sudah menjadi besar, karena kami kurang memonitor saat permasalahan tersebut masih kecil. Kami berharap FKUB dapat memberi tahu kami apabila terjadi permasalahan, sebelum masalah itu membesar, sehingga kami bisa mencari solusi bersama,” kata Wisnu.

Pertemuan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 09.45 WIB itu dihadiri Ketua FKUB KH Misbahul Munir, Wakil Ketua I Pendeta Yosia Prasetijanto, serta jajaran pengurus dan koordinator lintas agama. Dari Polres Kediri Kota, Wisnu didampingi Kasat Intelkam AKP Laksono Setiawan, Kasat Binmas AKP Cahyo Widodo, dan Kanit 3 Satintelkam Ipda Didik Tarwanto.

Wisnu mengungkapkan, ia baru sekitar empat bulan bertugas di Kediri. Karena itu, masukan dari tokoh lintas agama sangat ia butuhkan untuk memahami situasi di Kota maupun Kabupaten Kediri.

“Kami selalu mendukung semua kegiatan FKUB, karena sebagian wilayah hukum kami juga berada di Kabupaten Kediri,” ujarnya.

Wilayah hukum lintas daerah

Perwakilan FKUB menjelaskan, kunjungan ini penting karena wilayah hukum Polres Kediri Kota tidak hanya mencakup Kota Kediri. Lima kecamatan di sisi barat Sungai Brantas yang masuk wilayah Kabupaten Kediri juga berada di bawah Polres Kediri Kota, yakni Mojo, Semen, Banyakan, Grogol, dan Tarokan.

Ketua FKUB KH Misbahul Munir menilai, silaturahmi lintas wilayah seperti ini perlu terus dilakukan. “Saya rasa perlu untuk bersilaturahmi lintas wilayah, karena ada wilayah Kabupaten Kediri yang masuk dalam wilayah hukum Polres Kediri Kota,” kata Misbahul.

Ia juga menyinggung maraknya penggiringan opini di media sosial. Menurut dia, banyak warganet yang menghubung-hubungkan suatu peristiwa dan menggiring opini terhadap kelompok maupun perorangan tertentu. Situasi ini perlu diwaspadai bersama agar tidak memicu gesekan di masyarakat.

Misbahul menambahkan, saat ini masih ada dua agama yang belum terwakili dalam kepengurusan FKUB, yakni Buddha dan Konghucu. (res/an)

polisibersamamasyarakat

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page