Kediriselaludihati.com – Satlantas Polres Kediri Kota meningkatkan pengawasan lalu lintas selama akhir pekan melalui pengamanan kegiatan bersepeda malam, patroli pencegahan balap liar, hingga pemantauan arus kendaraan menggunakan mobil patroli yang dilengkapi kamera dasbor atau dashcam.

Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung sejak Jumat (30/10/2026) malam hingga Sabtu (31/10/2026) pagi, bertepatan dengan pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026.

Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Septia Intan Putri, S.T.K., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa peningkatan patroli dilakukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus mengantisipasi gangguan keamanan pada waktu dan lokasi yang berbeda.

“Pada akhir pekan, aktivitas masyarakat di jalan raya cukup beragam, mulai dari kegiatan bersepeda malam hingga mobilitas kendaraan pada dini hari. Karena itu, kami menempatkan personel di sejumlah titik untuk membantu menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas,” ujar AKP Septia.

Pengamanan diawali pada Jumat sekitar pukul 18.30 WIB melalui program Sapa Malam untuk mendukung kegiatan bersepeda malam yang dikenal dengan sebutan KLFR atau goes malam.

Personel Satlantas ditempatkan di tujuh lokasi, yakni Simpang Empat Ringin Sirah, Lonceng, Sumur Bor, Jembatan Brawijaya, Nabatiyasa, Kodim Selatan, serta kawasan Pagora.

Kehadiran petugas di sejumlah persimpangan tersebut bertujuan membantu kelancaran pergerakan peserta kegiatan sekaligus mengantisipasi potensi gangguan terhadap pengguna jalan lainnya.

Menurut AKP Septia, kegiatan bersepeda di ruang publik perlu memperhatikan keselamatan bersama, terutama ketika berlangsung pada malam hari.

“Kami mendukung aktivitas masyarakat yang positif, termasuk kegiatan bersepeda. Namun, keselamatan tetap harus menjadi prioritas. Peserta diharapkan mengikuti pengaturan petugas, menjaga ketertiban, dan menghormati hak pengguna jalan lainnya,” katanya.

Pengawasan lalu lintas kemudian dilanjutkan melalui kegiatan Strong Point Blue Light sebagai bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

Patroli yang dilaporkan berlangsung mulai pukul 00.30 WIB tersebut menyasar Bundaran Sekarang, sisi timur Jembatan Brawijaya, Simpang Empat Nabatiyasa, serta Simpang Empat Lonceng.

Petugas melakukan pemantauan untuk mengantisipasi aksi balap liar dan gangguan keamanan yang berpotensi membahayakan masyarakat.

AKP Septia mengingatkan bahwa balap liar bukan hanya membahayakan pelakunya, tetapi juga pengguna jalan lain yang tidak terlibat.

“Jalan umum bukan tempat untuk balapan. Selain membahayakan diri sendiri, aksi balap liar juga dapat mengancam keselamatan masyarakat. Kami mengimbau anak-anak muda agar tidak menjadikan jalan raya sebagai arena adu kecepatan,” ujarnya.

Memasuki Sabtu pagi, mulai pukul 06.00 WIB, Satlantas kembali melaksanakan patroli Mahameru Quick Response (MQR) menggunakan kendaraan roda empat yang dilengkapi dashcam.

Patroli tersebut menyusuri Jalan Mayor Bismo, Diponegoro, Hasanudin, Pemuda, Hayam Wuruk, Dhoho, hingga Yos Sudarso.

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui kondisi arus kendaraan sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Rangkaian patroli ini juga menjadi bagian dari upaya preventif selama Operasi Patuh Semeru 2026 yang berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Dalam operasi tersebut, kepolisian memberikan perhatian terhadap sejumlah pelanggaran berisiko, antara lain melawan arus, berkendara melebihi batas kecepatan, menggunakan ponsel saat mengemudi, tidak mengenakan helm SNI, serta mengendarai kendaraan bermotor tanpa memenuhi persyaratan usia dan kepemilikan SIM.

AKP Septia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas harus menjadi kebiasaan, bukan hanya ketika ada operasi kepolisian.

“Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Kami berharap masyarakat tetap disiplin, baik saat berangkat bekerja, beraktivitas pada malam hari, maupun menikmati akhir pekan. Jangan sampai kelalaian sesaat menimbulkan akibat yang merugikan diri sendiri dan orang lain,” katanya.

Melalui pengamanan kegiatan masyarakat, patroli Blue Light, serta pemantauan menggunakan kendaraan dashcam, Satlantas Polres Kediri Kota berupaya menjaga ruang lalu lintas tetap aman dan dapat digunakan bersama. (res/an)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Dr. Sujudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.H., memperkuat sinergi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui edukasi bahaya narkotika, penguatan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba), serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan penyaluran tenaga kerja.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menerima audiensi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal beserta jajaran di Lobby Utama Gedung Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Kapolri mengatakan, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi langkah penting untuk mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas, khususnya yang dipicu oleh penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, dan minuman keras.

“Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang sering kali menjadi pemicu terjadinya kejahatan konvensional, seperti pencurian, kekerasan, tawuran, kejahatan jalanan, hingga perkelahian antarkampung dan antargeng. Ini menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga kita ingin bekerja sama lebih erat lagi dengan Kementerian Desa untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat, termasuk anak-anak kita,” ujar Kapolri.

Salah satu langkah yang akan diperkuat adalah program Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN). Program tersebut diharapkan dapat menjangkau seluruh provinsi di Indonesia sehingga generasi muda memiliki pemahaman yang memadai mengenai bahaya narkotika, jenis-jenisnya, perkembangan peredarannya, hingga konsekuensi hukum penyalahgunaannya.

Selain itu, Kapolri juga mendorong penguatan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) melalui kolaborasi dengan Kemendes PDT. Program ini ditujukan untuk mewujudkan lingkungan desa yang memiliki ketahanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Kita berharap seluruh desa di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bisa menjadi Desa Bersinar. Tentunya ada indikator penilaiannya, sehingga sebuah desa benar-benar memenuhi persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai Desa Bersinar,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri turut memperkenalkan program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Menurutnya, persoalan pengangguran juga perlu menjadi perhatian bersama karena dapat meningkatkan kerentanan terhadap berbagai permasalahan sosial dan gangguan kamtibmas.

Melalui program tersebut, Bhabinkamtibmas akan berperan dalam mengidentifikasi dan merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, dengan dukungan pendamping desa. Selanjutnya, masyarakat akan mendapatkan pelatihan melalui sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah sebelum disalurkan ke perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Kapolri menegaskan, program Poliran juga menyasar masyarakat yang telah menyelesaikan rehabilitasi ketergantungan narkotika agar memiliki kesempatan untuk kembali produktif dan tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

“Sering kali setelah direhabilitasi, mereka kembali menggunakan narkoba karena tidak punya pekerjaan. Inilah yang kita cegah. Kita latih mereka, termasuk dari sisi soft skill, sehingga masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dapat kembali produktif setelah mengikuti pelatihan,” ungkap Kapolri.

Pelaksanaan program tersebut nantinya turut melibatkan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, serta didukung kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, agar pelatihan yang diberikan dapat berlanjut pada kesempatan kerja yang nyata.

Kapolri menekankan bahwa upaya menjaga kamtibmas tidak dapat dilakukan oleh Polri sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Harapannya, masyarakat yang menganggur maupun mereka yang berkebutuhan pascarehabilitasi bisa mendapatkan pekerjaan dan menjadi produktif, sehingga angka kriminalitas menurun dan situasi kamtibmas tetap kondusif,” tutup Kapolri.

PONTIANAK – Bareskrim Polri menetapkan 245 tersangka perorangan dan 20 korporasi dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers penegakan hukum karhutla yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10/2026).Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menegaskan, penegakan hukum dilakukan secara tegas dan objektif terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi.“Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti melalui Scientific Crime Investigation sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Asep.Dalam penanganan perkara perorangan, Polri mencatat 287 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare. Polda Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, yakni 68 laporan, disusul Polda Riau 59 laporan dan Polda Kalimantan Tengah 43 laporan.Sementara itu, penanganan perkara korporasi mencakup 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat merupakan perusahaan penanaman modal asing dan 16 lainnya merupakan perusahaan dalam negeri.Penyidik Bareskrim Polri juga merekomendasikan pencabutan izin usaha terhadap 23 korporasi berdasarkan hasil penyidikan dan sejumlah indikator, antara lain kebakaran berulang, titik awal api yang berasal dari wilayah konsesi, serta ketidakmemadaian sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari penegakan hukum hingga pencegahan di tingkat masyarakat. Kehadiran Kabareskrim di Kalimantan Barat merupakan tindak lanjut arahan Kapolri untuk melihat langsung kondisi lapangan dan memastikan perkembangan penanganan perkara berjalan.“Penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Polri tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga mendorong langkah pencegahan melalui edukasi dan keterlibatan masyarakat, dengan dukungan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh unsur terkait. Kami ingin upaya pencegahan berjalan seiring dengan penindakan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Trunoyudo di Pontianak.Dalam mendukung penanganan karhutla, Polri mengerahkan 1.000 personel BKO dari berbagai unsur, termasuk Korps Brimob, serta 403 personel untuk mendukung edukasi pencegahan kepada masyarakat. Polri juga memberikan dukungan tenaga medis bagi masyarakat terdampak dan petugas yang bekerja di lapangan.Polri mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan. Penanganan perkara karhutla, baik terhadap perorangan maupun korporasi, akan terus dikembangkan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.