Jakarta – Divisi Humas Polri memperingati Hari Jadi ke-75 yang jatuh pada 30 Oktober 2026 dengan menggelar acara syukuran di Aula Lantai 9 Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran fungsi kehumasan dalam menjaga dan membangun citra serta reputasi Polri, sekaligus meneguhkan komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui semangat “Polri Bersama Masyarakat”.Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., mengatakan bahwa peringatan HUT ke-75 Humas Polri bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan fungsi kehumasan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.”Momentum Hari Jadi ke-75 Humas Polri ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus meneguhkan fungsi Humas sebagai penjaga dan penguat citra serta reputasi Polri. Hal ini harus sejalan dengan semangat Polri Bersama Masyarakat,” ujar Johnny.Dalam kesempatan tersebut, Kadivhumas Polri juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers atas peran dan kontribusinya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Secara khusus, Polri memberikan penghargaan kepada lima insan pers sebagai bentuk perhatian dan penghormatan atas keberanian serta dedikasi mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik.Menurutnya, hubungan Polri dan media merupakan kemitraan strategis yang harus terus dijaga melalui keterbukaan informasi, profesionalisme, serta pemberitaan yang objektif berdasarkan fakta dan kebenaran.”Kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada rekan-rekan insan pers. Dedikasi dan keberanian dalam menjalankan tugas jurnalistik menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menyampaikan informasi secara objektif berdasarkan fakta yang ada di tengah masyarakat,” ungkapnya.Lebih lanjut, Johnny menyampaikan enam penekanan Kapolri dalam pelaksanaan tugas kehumasan. Salah satu penekanan utamanya adalah bahwa setiap personel Polri pada hakikatnya mengemban fungsi kehumasan, sehingga setiap sikap, perilaku, perkataan, dan tindakan anggota harus mencerminkan nilai-nilai Polri Bersama Masyarakat.”Setiap personel Polri adalah insan Humas. Karena itu, setiap pikiran, sikap, perilaku, perkataan, dan tindakan anggota harus selaras dengan semangat Polri Bersama Masyarakat. Setiap interaksi dengan masyarakat harus mampu memberikan kesan yang baik dan menghadirkan manfaat,” jelasnya.Ia menambahkan, Polri juga harus senantiasa terbuka dalam menerima masukan, informasi, maupun kritik dari masyarakat sebagai bagian dari evaluasi dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.Dalam kegiatan tersebut, Johnny turut menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Publik, organisasi pers, serta seluruh jurnalis yang selama ini telah menjadi mitra strategis Polri.”Kami berharap sinergi, solidaritas, dan kolaborasi antara Polri dengan seluruh insan pers dapat terus terjalin dengan baik. Polri sebagai organisasi besar harus selalu terbuka untuk mendengar masukan dan kritik sebagai bahan evaluasi agar kehadirannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.Ia berharap, peringatan HUT ke-75 Humas Polri semakin memperkuat semangat seluruh jajaran kehumasan untuk meningkatkan profesionalisme, menjaga kepercayaan publik, serta membangun komunikasi yang sehat dan konstruktif dengan masyarakat maupun insan pers.”Melalui semangat Polri Bersama Masyarakat, kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, mendengar aspirasi, dan menghadirkan komunikasi publik yang transparan serta bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) sepakat memperkuat sinergi untuk mempercepat agenda reforma agraria di Indonesia. Langkah ini diambil guna memastikan penataan aset tanah dapat memperluas kesempatan ekonomi sekaligus menekan angka ketimpangan di masyarakat.Kesepakatan tersebut mengemuka dalam audiensi antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., dengan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (2/11/2026).Menteri PPN Rachmat Pambudy menyoroti tantangan pengelolaan pertanahan di Indonesia, di mana kebutuhan tanah terus meningkat seiring besarnya jumlah populasi. Guna mengoptimalkan koordinasi lintas sektor, Bappenas menyatakan dukungan penuh terhadap BRAN dan akan menugaskan Wakil Menteri PPN untuk mengawal agenda strategis ini.Salah satu program konkret yang disiapkan adalah rencana Badan Bank Tanah membagikan atau meredistribusikan sekitar 23.000 hektare tanah kepada subjek reforma agraria pada tahun 2027. BRAN akan bertindak sebagai koordinator pelaksana agar penataan aset ini tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan penerima.”Reforma agraria bukan sekadar tentang berapa luas tanah yang dibagikan, tetapi bagaimana tanah tersebut memberikan kepastian hak, membuka kesempatan berusaha, meningkatkan produktivitas, dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat,” ujar Rachmat.Senada dengan hal itu Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo menekankan pentingnya aspek penataan akses pasca-redistribusi. Menurut Dedi Prasetyo masyarakat tidak boleh hanya menerima sertifikat atau kepastian hukum semata, melainkan harus didukung dengan akses permodalan, pendampingan usaha, serta integrasi ke sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.Di sisi lain, integrasi satu data dan satu peta agraria juga menjadi prioritas jangka pendek. Langkah konsolidasi data ini mendesak dilakukan demi mengatasi tumpang tindih laporan konflik pertanahan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Data yang terpadu akan membantu pemerintah memetakan konflik dan menentukan wilayah prioritas secara lebih akurat.Terkait masa transisi kelembagaan, Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Bappenas, Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, mengingatkan bahwa pengalihan fungsi dari ATR/BPN ke BRAN wajib dibarengi dengan sinkronisasi anggaran. Kepala BRAN pun secara khusus mengharapkan pengawalan Bappenas dalam penyusunan perencanaan dan alokasi anggaran BRAN untuk Tahun Anggaran 2027, agar lembaga baru ini dapat mengawali mandatnya secara optimal. (*)

JAKARTA – Polri melakukan mutasi terhadap tiga Perwira Menengah (Pamen). Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026, yang salah satunya menyangkut pergantian jabatan Kapolres Sukoharjo, Jawa Tengah.Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, mutasi tersebut merupakan bagian dari langkah organisasi sekaligus komitmen Polri dalam melakukan evaluasi internal. Khusus pergantian Kapolres Sukoharjo, langkah ini dilakukan di tengah proses pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri.“Polri tidak mengabaikan setiap aspirasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat. Setiap peristiwa yang menjadi perhatian publik harus menjadi bahan evaluasi, termasuk memastikan pelaksanaan tugas anggota di lapangan berjalan sesuai prosedur. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/11/2026).Dalam mutasi tersebut, AKBP Andhika Dharma Sena, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Kapolres Sukoharjo, dimutasikan sebagai Pamen Stamaops Polri. Posisinya digantikan oleh AKBP Indra Maulana Saputra, S.H., S.I.K., yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali.Sementara itu, jabatan Kapolres Boyolali selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Christopher Adhikara Lebang, S.I.K., S.H., M.Si., yang sebelumnya menjabat Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah.Trunoyudo menjelaskan, proses pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri terhadap AKBP Andhika Dharma Sena tetap berjalan untuk mendalami aspek pelaksanaan tugas dan prosedur dalam peristiwa tersebut. Pergantian jabatan tidak serta-merta menghentikan proses pemeriksaan maupun menjadi kesimpulan atas hasil pemeriksaan.“Pemeriksaan internal tetap berjalan secara objektif dan sesuai mekanisme yang berlaku. Polri ingin memastikan setiap persoalan ditangani secara proporsional, sekaligus memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat dan perlindungan bagi anak-anak santri yang terdampak,” jelasnya.Ia menambahkan, setiap personel yang mendapatkan penugasan baru diharapkan dapat segera menjalankan tanggung jawabnya dan memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat. Polri juga berkomitmen menjadikan setiap evaluasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan tugas kepolisian.Melalui langkah tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan internal serta memastikan setiap pelaksanaan tugas kepolisian mengedepankan profesionalitas, prosedur yang berlaku, dan kepentingan masyarakat.