SURABAYA – Usai memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Mapolda Jawa Timur, Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono melanjutkan agenda penguatan sinergi TNI–Polri melalui kunjungan silaturahmi atau Courtesy Call kepada Komandan Pasukan Marinir (Danpasmar) 2, Mayjen TNI (Mar) Oni Junianto, Rabu (4/11/2026).Kunjungan yang berlangsung di Batalyon Arhanud 2 Marinir, Karangpilang, Surabaya, tersebut menjadi momentum untuk mempererat soliditas kedua institusi, sekaligus memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam di Jawa Timur.Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Jatim didampingi Wakapolda Jatim beserta sejumlah Pejabat Utama Polda Jatim dan disambut langsung oleh Danpasmar 2 bersama jajaran.Pada kesempatan itu, Kapolda Jatim bersama Wakapolda Jatim menerima penyematan Brevet Kavaleri Korps Marinir dari Danpasmar 2.Penyematan brevet tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus simbol eratnya hubungan dan semangat kebersamaan antara Polda Jawa Timur dan jajaran Korps Marinir.Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menyampaikan apresiasi atas sambutan dan hubungan baik yang selama ini terjalin antara Polda Jatim dan Pasmar 2.Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jatim menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun penanggulangan bencana.Salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut adalah penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Jawa Timur.Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi yang sebelumnya dipimpin Kapolda Jatim pada hari yang sama.Kapolda Jatim menilai bahwa penanggulangan bencana membutuhkan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas instansi agar penanganan di lapangan dapat berlangsung cepat, tepat, dan efektif.Karena itu, komunikasi dan kerja sama antara Polda Jatim dan Pasmar 2 diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mendukung upaya penanganan bencana sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.Selain kesiapsiagaan bencana, Kapolda Jatim juga menekankan pentingnya sinergi TNI–Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran berbagai kegiatan masyarakat.Koordinasi yang baik antarinstitusi dinilai menjadi bagian penting dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman.Sementara itu, Danpasmar 2 Mayjen TNI (Mar) Oni Junianto menyambut baik kunjungan Kapolda Jatim beserta rombongan.Pertemuan tersebut juga menjadi ruang komunikasi untuk mempererat hubungan kelembagaan dan meningkatkan koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan tugas di Jawa Timur.Danpasmar 2 turut menyampaikan kesiapan jajarannya untuk terus menjalin koordinasi dan memberikan dukungan sesuai ketentuan serta kewenangan yang berlaku.Melalui pertemuan tersebut, Polda Jatim dan Pasmar 2 berharap soliditas dan kerja sama yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan, baik dalam menjaga situasi Kamtibmas maupun mendukung kesiapsiagaan menghadapi bencana.Sinergi TNI–Polri diharapkan tidak hanya tercermin melalui hubungan kelembagaan, tetapi juga diwujudkan dalam kerja sama nyata untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jawa Timur. (*)

SURABAYA – Polda Jawa Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Jawa Timur.Langkah tersebut dilakukan melalui pengecekan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi lintas instansi guna memastikan penanganan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terpadu.Hal itu ditegaskan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Lapangan Mapolda Jatim, Rabu (4/11/2026).Kapolda Jatim menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.”Kesiapsiagaan ini adalah bentuk kehadiran negara untuk lebih siap memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam di wilayah Jawa Timur,” ujar Irjen Pol Dekananto.Menurut Kapolda, kesiapan menghadapi bencana tidak hanya diukur dari jumlah personel yang disiagakan, tetapi juga dari kesiapan peralatan, efektivitas koordinasi, serta kecepatan respons ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.Oleh karena itu, seluruh sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana perlu dipastikan dalam kondisi siap digunakan serta disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan potensi bencana yang dihadapi.Memasuki periode meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, Polda Jatim bersama pemerintah daerah dan instansi terkait meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman banjir, tanah longsor, angin kencang, serta berbagai dampak cuaca ekstrem lainnya.Kapolda Jatim juga menyoroti pentingnya evaluasi penanganan bencana yang telah terjadi, termasuk di wilayah Kabupaten Lumajang, sebagai bahan penguatan kesiapan personel, akses penyaluran bantuan, dan dukungan bagi masyarakat terdampak.Selain kesiapan operasional, pemetaan wilayah rawan bencana menjadi perhatian penting agar langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan lebih dini.Untuk memperkuat koordinasi tersebut, Polda Jatim mendorong pelaksanaan simulasi penanganan bencana melalui Tactical Floor Game (TFG) bersama BPBD dan instansi terkait.Melalui simulasi tersebut, diharapkan seluruh unsur yang terlibat memiliki kesamaan pemahaman mengenai pola koordinasi, pembagian tugas, serta langkah penanganan apabila terjadi situasi darurat.Kapolda Jatim menyampaikan bahwa pihaknya bersama Gubernur Jawa Timur, Pangdam, dan seluruh pemangku kepentingan terkait akan terus mengevaluasi kebutuhan personel maupun peralatan pendukung penanggulangan bencana.Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh unsur dalam memberikan bantuan kemanusiaan secara cepat dan efektif.”Negara harus hadir. Kami akan bersama-sama dengan Ibu Gubernur dan Pak Pangdam mengevaluasi kebutuhan tersebut. Karena ini menyangkut kemanusiaan, tentu harus ada upaya percepatan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegas Irjen Pol Dekananto.Melalui penguatan kesiapsiagaan dan sinergi lintas instansi, Polda Jatim berkomitmen mendukung upaya mitigasi serta penanganan bencana dengan mengutamakan keselamatan dan perlindungan masyarakat. (*)

Jakarta – Masyarakat yang menghadapi persoalan tanah membutuhkan kepastian, bukan proses pengaduan berulang tanpa kejelasan. Data yang tersebar dan belum terintegrasi antarlembaga menyulitkan penelusuran kasus, memperlambat koordinasi, dan memicu pencatatan laporan ganda.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mendorong integrasi satu peta dan satu data agraria nasional. Langkah ini dibahas dalam audiensi Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Rachmat Pambudy mendukung penguatan koordinasi lintas kementerian oleh BRAN. Ia menyoroti tantangan Indonesia dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia namun luas daratan di peringkat ke-16. Kondisi ini menuntut tata kelola tanah yang terintegrasi demi melindungi hak masyarakat.

Kepala Pusdatin Bappenas, Agung M. H. Dorodjatoen, menyebut pengaduan konflik agraria kerap masuk ke beberapa kanal sekaligus, sehingga rawan tercatat berulang.

BRAN pun mendorong integrasi data penguasaan tanah, objek/subjek reforma agraria, aduan, hingga peta konflik.

Melalui basis data terhubung, pemerintah bisa memetakan lokasi konflik, pihak terlibat, objek tanah, dan status kasus secara transparan. Bagi warga, hal ini memangkas birokrasi dan memberi kepastian tindak lanjut.

BRAN kini tengah menyusun Perpres Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ditargetkan rampung dalam 100 hari pertama. Struktur ini mencakup tiga deputi: Perencanaan Strategis; Pencegahan dan Penyelesaian Konflik; serta Penataan Aset dan Akses.

BRAN juga menyiapkan lima Koordinator Wilayah (Korwil) untuk mempercepat penanganan kasus di daerah.

Kepala BRAN,Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menekankan, reforma agraria harus berjalan beriringan dengan pembukaan akses ekonomi agar tanah menjadi produktif.

Salah satu agenda utama adalah mengoordinasikan redistribusi 23.000 hektare tanah oleh Badan Bank Tanah pada 2027 agar tepat sasaran dan terintegrasi dengan program pertanian, modal, serta pendampingan usaha.

Bappenas turut mengingatkan pentingnya menyelaraskan pengalihan fungsi dari Kementerian ATR/BPN ke BRAN dengan penyesuaian anggaran.

Kepala BRAN berharap dukungan Bappenas dalam perencanaan anggaran TA 2027 untuk memperkuat operasional, SDM, dan sistem informasi kelembagaan demi mewujudkan tata kelola agraria yang berpihak pada rakyat. (*)