Connect with us

Uncategorized

Polsek Kediri Kota Tegur Lisan 5 Pedagang dan Pembeli di Pasar Selowarih dan Ngadirejo

Published

on

Kediriselaludihati.com – Polsek Kediri Kota melaksanakan kegiatan Operasi Yustisi dipimpin Pawas & Padal pada Hari Kamis 19 – 05- 2022 pukul 08.30 WIB – selesai.

Pelaksanaan Giat Ops Yustisi berdasarkan. Inmendagri Nomor 43 tahun 2021, tentang PPKM LEVEL 3, 2, 1. Perda Prov Jatim Nomor 2 tahun 2020. Perwalikota Kediri Nomor 32 tahun 2020. Keputusan Walikota Kediri Nomor 188.45/264/419.033/2021 tentang. Perpanjngan PPKM (Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat)

Kegiatan Operasi Yustisi dilaksanakan secara mobiling dan untuk Polsek Kediri Kota dipimpin oleh Pawas Iptu Henry mudy Y SH MH, PADAL Ipda Suprapto. Melaksanakan kegiatan Ops Yustisi.

Tempat giat razia protokol kesehatan di Pasar Selowarih Kel Ngadirejo Kota Kediri. Sanksi operasi yustisi teguran lisan 5 orang. Himbauan lisan masyarakat 5 orang memakai masker kurang benar.

“Selama pelaksanaan kegiatan Ops Yustisi berlangsung mancarli,” kata Kapolsek Kediri Kota AKP H Mustakim, SH. (res/an).

Continue Reading

Uncategorized

Layanan Humanis Polda Jatim Bagikan Ribuan Paket Makanan dan Minuman untuk Massa Aksi Buruh di Surabaya

Published

on

SURABAYA – Polda Jawa Timur menggelar aksi simpatik dan humanis dengan membagikan ribuan paket minuman serta makanan ringan kepada massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang tengah menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, pada Jumat (20/11/2026).

Langkah ini dilakukan sebagai wujud nyata bahwa Polda Jawa Timur mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan proporsional dalam memberikan pelayanan serta menjalin komunikasi yang harmonis dengan elemen masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, tim dari Biro Logistik Polda Jatim mendistribusikan lebih kurang 1.000 botol serta 17 dus camilan roti (setara dengan 1.000 bungkus) langsung kepada para peserta aksi.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan bahwa kehadiran personel kepolisian merupakan bentuk pelayanan, perlindungan, dan pengamanan kepada seluruh masyarakat, baik yang menyampaikan aspirasi maupun masyarakat lainnya yang sedang beraktivitas.

Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan, pada prinsipnya Polri menghormati dan menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kehadiran personel kepolisian bertujuan memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan damai,” tegas Kombes Pol Abast.

Selain memberikan pelayanan dan pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi, Polda Jatim bersama jajaran serta stakeholder terkait lainnya juga menyiapkan langkah-langkah pengaturan arus lalu lintas, termasuk pengalihan arus secara situasional apabila diperlukan.

“Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, meminimalkan potensi kemacetan, serta menjaga keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat,” terang Kombes Pol Abast.

Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol Abast juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan bertanggung jawab, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun ajakan yang berpotensi memicu gangguan keamanan.

“Kepolisian akan berupaya memberikan pelayanan terbaik, sehingga kegiatan penyampaian aspirasi dari rekan – rekan buruh dapat berlangsung dengan baik dan aktivitas masyarakat tetap terlayani,” pungkas Kombes Pol Abast.

Kehadiran personel kepolisian yang membawa bantuan logistik di tengah teriknya cuaca dan padatnya aksi disambut positif oleh massa buruh.

Seluruh rangkaian pendistribusian air mineral dan roti berlangsung dengan tertib, lancar, serta turut mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif hingga kegiatan selesai dilaksanakan. (*)

Continue Reading

Uncategorized

Polri Fokus Lindungi Nelayan dari Bom Ikan dan Kapal Ilegal Lewat Blue Policing

Published

on

Jakarta-Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan penguatan pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, racun, dan aktivitas kapal ilegal yang mengancam mata pencaharian nelayan tradisional. Langkah tersebut menjadi salah satu prioritas dalam program Blue Policing yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Melalui program ini, Polri mengedepankan pendekatan pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan dengan masyarakat pesisir untuk melindungi sumber daya laut sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri menekankan pentingnya perlindungan laut yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Pitoyo, Sabtu (21/11/2026).

Pitoyo menjelaskan bahwa pengamanan wilayah perairan akan diarahkan melalui patroli berbasis risiko, deteksi dini aktivitas ilegal, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan masyarakat dan kelestarian sumber daya laut.

Pengawasan juga mencakup praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) yang berpotensi menimbulkan ketimpangan akses sumber daya ikan dan konflik wilayah tangkap antara kapal penangkap ikan dengan nelayan tradisional.

Menurut Pitoyo, upaya tersebut tidak dapat dilakukan kepolisian sendiri. Keterlibatan nelayan, pemerintah daerah, instansi terkait, serta komunitas pesisir menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran dan mencegah konflik di wilayah perairan.

“Nelayan adalah mitra strategis Polri. Mereka memahami kondisi laut dan aktivitas di wilayah tangkapnya. Karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang lebih kuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat diketahui lebih awal dan diselesaikan bersama,” jelasnya.

Kemitraan tersebut dikembangkan melalui pilar Blue Community dengan memperkuat forum dialog dan pemolisian masyarakat pesisir. 

Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk menyerap aspirasi nelayan, memetakan persoalan keamanan, serta mencari penyelesaian secara partisipatif.

Pendekatan Blue Policing juga memberikan ruang bagi kearifan lokal masyarakat bahari, termasuk aturan adat Awig-awig, Sasi, dan Panglima Laot, dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut dan pemeliharaan keamanan wilayah pesisir.

Selain ancaman penangkapan ikan ilegal, Polri memberikan perhatian terhadap distribusi bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan kecil. Pengawasan diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan distribusi agar kebutuhan operasional nelayan dapat terpenuhi sesuai ketentuan.

Aspek keselamatan melaut turut menjadi perhatian melalui patroli perairan, pengamanan jalur pelayaran rakyat, serta edukasi penggunaan jaket pelampung dan perlengkapan navigasi.

Pitoyo mengatakan, perlindungan terhadap nelayan merupakan bagian dari pendekatan Blue Policing yang lebih luas. Program ini dijalankan melalui enam pilar strategis, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.

“Keenam pilar tersebut mengintegrasikan pencegahan gangguan keamanan, kemitraan masyarakat, deteksi dini, penegakan hukum, perlindungan ekosistem, serta evaluasi dampak terhadap kondisi wilayah perairan,” ungkapnya.

Melalui pendekatan tersebut, keberhasilan pengamanan laut tidak hanya dinilai dari jumlah patroli dan penindakan, tetapi juga dari berkurangnya gangguan keamanan, meningkatnya keselamatan nelayan, serta terjaganya keberlanjutan sumber daya ikan.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan nelayan dapat melaut dengan aman, sumber daya ikan tetap tersedia, dan ekonomi masyarakat pesisir terus berkembang. Inilah semangat Polisi Bersama Masyarakat yang diwujudkan melalui Blue Policing, menjaga keamanan sekaligus melindungi kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut,” pungkasnya.

Continue Reading

Uncategorized

Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan

Published

on

JAKARTA – Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran berhasil menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 238 tersangka berhasil diamankan dengan jumlah korban mencapai 510 orang.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa pelaksanaan KRYD tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, khususnya penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.

“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan,” ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menyampaikan bahwa dari total 510 korban, sebanyak 448 orang merupakan korban dewasa dan 62 orang lainnya merupakan anak-anak. Berdasarkan komposisi korban, sebanyak 50 persen merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.

“Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban,” ujar Nurul.

Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka memiliki beragam peran dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari. Polri juga terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk pengendali jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan orang.

Adapun modus operandi yang ditemukan selama pelaksanaan KRYD didominasi oleh pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen. Sementara itu, modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.

Selain penegakan hukum, Polri juga mengintensifkan langkah pencegahan melalui program Rise and Speak. Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 279 kegiatan edukasi telah dilaksanakan dengan total 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya perempuan, anak, pencari kerja, dan masyarakat di wilayah yang memiliki potensi kerawanan TPPO.

Dalam aspek perlindungan korban, Polri bersama instansi terkait juga telah memulangkan 84 korban selama periode 13–19 November 2026. Penanganan dilanjutkan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI sesuai kewenangannya.

Langkah tersebut mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa. Upaya ini dilakukan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman sekaligus mencegah mereka kembali terjebak dalam praktik perdagangan orang.

“Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” jelas Nurul.

Dalam kesempatan tersebut, Nurul juga menjelaskan perkembangan penanganan kasus Almisri. Polri melalui Dittipid PPA-PPO Bareskrim terus berkomunikasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk berkoordinasi dengan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice. Upaya pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih terus dilakukan.

Sementara terkait perkara yang melibatkan Bupati Kupang, penanganannya dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri selaku pembina fungsi terus memberikan asistensi sejak awal penanganan perkara. Ia sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut.

“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan bahwa data korban anak yang disampaikan merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Pihaknya masih melakukan pengecekan kepada masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan dan kondisi terkini para korban.

Terkait modus perekrutan tentara bayaran, Yolanda menyampaikan bahwa perkara yang sejauh ini ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia. Korban berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Adapun informasi mengenai keberangkatan ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum termasuk perkara yang secara resmi ditangani dalam data tersebut.

Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur pemberangkatan. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.

Melalui pelaksanaan KRYD tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memutus jaringan perdagangan orang melalui penegakan hukum serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat. Pemberantasan TPPO tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang berhasil diamankan, tetapi juga dari keberhasilan menyelamatkan korban, memutus jaringan kejahatan, dan mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page