Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi mendeklarasikan perang terbuka terhadap praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri. 

Ketegasan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sekaligus uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).

Di hadapan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan PDT, serta unsur Forkopimda Jawa Barat, Kapolri menginstruksikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh Kapolda di Indonesia untuk melakukan penindakan hukum tanpa kompromi terhadap oknum calo yang selama ini memeras pencari kerja.

“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” ujar Jenderal Polisi Suyudi di Kota Bandung.

Jenderal Polisi Suyudi menyoroti maraknya modus percaloan yang beroperasi di perimeter luar kawasan industri maupun yang disinyalir melibatkan oknum internal perusahaan. Praktik ilegal ini dinilai tidak hanya membebani ekonomi para pencari kerja, tetapi juga merusak iklim investasi dan kepastian hukum di daerah.

Sebagai langkah respons cepat, Polri membuka layanan aduan publik melalui saluran bebas pulsa Call Center 110, penyiapan jaringan Bhabinkamtibmas di level desa/kelurahan, hingga koordinasi pengetatan dengan sistem pengamanan internal di tiap-tiap perusahaan.

Jenderal Polisi Suyudi menegaskan bahwa kehadiran program Poliran tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha. Poliran difungsikan sebagai wadah fasilitator dan kolaborator lintas sektor untuk mempertemukan para pencari kerja dengan penyedia penyaluran tenaga kerja yang terbebas dari biaya-biaya ilegal.

“Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan,” tegasnya.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI terhadap langkah Polri dalam mengungkap kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan tindak pidana makar yang melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.

Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Kapolri bersama Komisi III DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Usai mengikuti rapat, Kapolri menyampaikan bahwa pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI pada prinsipnya memberikan dukungan kepada Polri, khususnya jajaran penyidik Bareskrim Polri, untuk menuntaskan pengungkapan perkara tersebut.

“Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar,” ujar Kapolri.

Kapolri menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian serius mengingat dugaan penyadapan ilegal tersebut turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, serta elemen masyarakat.

Ia menegaskan, Polri akan terus mengoptimalkan upaya penegakan hukum untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus menindaklanjuti perhatian pimpinan negara, termasuk Presiden RI, serta berbagai tokoh politik dan tokoh masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.

“Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal,” ungkapnya.

Kapolri juga meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik untuk bekerja secara optimal sehingga seluruh rangkaian perkara dapat diungkap secara tuntas dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” tegas Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Sebelumnya, dalam Raker bersama Komisi III DPR RI, Polri turut memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal. Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidikan untuk memastikan seluruh dugaan perbuatan dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

SERANG – Mahasiswa memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap penyebaran disinformasi dan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) di ruang digital. Kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, serta bijak dalam bermedia sosial menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi perkembangan ancaman di era digital.

Hal tersebut disampaikan Kasatgaswil Banten Densus 88 AT Polri, Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana, S.H., S.I.K., M.K.P., saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Rabu (11/11/2026), di Kampus 2 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Kota Serang.

Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 50 mahasiswa tersebut, Mayndra membawakan materi bertajuk Digital Literacy & Counter Terrorism: Peran Mahasiswa di Era Disinformasi.

Dalam pemaparannya, ia menjelaskan perkembangan ancaman terorisme global, potensi radikalisme di Indonesia, serta keterkaitan antara intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Ia juga menguraikan bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi ekstrem melalui konten provokatif, manipulasi informasi, dan narasi yang memengaruhi pola pikir masyarakat.

“Mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, mengenali informasi yang menyesatkan, dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum membagikannya. Jangan sampai ruang digital justru dimanfaatkan untuk menyebarkan kebencian, intoleransi, maupun paham kekerasan,” demikian pesan yang ditekankan dalam materi tersebut.

Menurutnya, literasi digital tidak cukup hanya dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga harus disertai kesadaran untuk bertanggung jawab atas setiap informasi yang dikonsumsi maupun disebarluaskan.

Selain membahas ancaman IRET di masyarakat, Mayndra turut menyoroti pentingnya pembinaan dan pengawasan internal Polri agar setiap personel terhindar dari paparan paham intoleran dan radikal. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalisme personel sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Kegiatan ini juga sejalan dengan semangat program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yakni Polisi Bersama Masyarakat, yang menempatkan kolaborasi dan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Pencegahan tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk membangun lingkungan yang toleran, menjaga persatuan, dan memperkuat ketahanan terhadap pengaruh paham ekstremisme,” menjadi pesan penting dalam penguatan kolaborasi tersebut.

Melalui kegiatan ini, Densus 88 AT Polri mendorong mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna media digital, tetapi juga menjadi pelopor literasi digital dan agen perubahan yang mampu menghadirkan narasi positif di tengah masyarakat.

Keterlibatan perguruan tinggi dalam upaya pencegahan diharapkan dapat memperkuat ketahanan generasi muda sekaligus membangun ruang digital yang sehat, produktif, dan terbebas dari penyebaran paham kekerasan.