SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menegaskan komitmen Polda Jatim mengawal persoalan ketenagakerjaan, mulai dari penetapan upah minimum 2027, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga penyelesaian kasus buruh Pakerin.

Komitmen tersebut disampaikan saat Kapolda Jatim bersilaturahmi dengan pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur di Sekretariat DPW FSPMI Jatim, Surabaya, Rabu (4/11/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri pengurus KSPI, sejumlah pejabat utama Polda Jatim, serta Kapolrestabes Surabaya.

Kapolda Jatim mengatakan, silaturahmi tersebut menjadi sarana memperkuat komunikasi sekaligus menyerap aspirasi pekerja terkait persoalan upah, PHK, dan pemenuhan hak-hak buruh.

“Persoalan upah dan PHK memang bukan semata-mata menjadi ranah kepolisian. Namun, Polda Jatim akan berupaya membantu menyelesaikan persoalan buruh, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum,” ujar Irjen Dekananto.

Kapolda Jatim meminta KSPI terus menyampaikan perkembangan penetapan upah minimum menjelang 21 November 2026. Ia juga menginstruksikan jajaran Ditreskrimsus yang terlibat dalam Desk Ketenagakerjaan agar merespons cepat setiap laporan pekerja.

Terkait kasus Pakerin yang menjadi perhatian nasional, Kapolda Jatim menyampaikan bahwa Polda Jatim telah menetapkan tiga tersangka.

Selain itu, Kapolda Jatim meminta personel Ditreskrimsus dan Ditintelkam dilibatkan dalam Satgas PHK yang direncanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkah tersebut sejalan dengan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).

Selain itu, Irjen Pol Dekananto juga menegaskan dukungan Polda Jatim terhadap iklim investasi yang kondusif guna mendorong penciptaan lapangan kerja.

“Investasi yang berjalan dengan baik tentu akan berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jawa Timur,” jelas Irjen Pol Dekananto.

Sementara itu, Ketua PERDA KSPI Jawa Timur Apin Sirait mengapresiasi kehadiran Kapolda Jatim. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi momentum penyampaian aspirasi buruh menjelang penetapan upah minimum 2027.

Ketua DPW KSPI Jawa Timur Jazuli turut menyampaikan persoalan perbedaan upah minimum antarkabupaten/kota, PHK, pemenuhan hak pesangon, serta harapan agar kepolisian dilibatkan dalam Satgas PHK dan penanganan kasus Pakerin segera dituntaskan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kapolda menegaskan Polda Jatim terbuka terhadap masukan serikat pekerja.

“Kami sangat terbuka menerima berbagai masukan dan aspirasi. Harapan kami, silaturahmi ini menjadi sarana bersama menjaga situasi kamtibmas Jawa Timur tetap aman dan kondusif,” pungkas Irjen Pol Dekananto.

Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi kepolisian dan serikat pekerja dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan serta menjaga stabilitas kamtibmas di Jawa Timur. (*)

Puluhan pengendara kendaraan bermotor yang melintasi di Simpang Empat Muning  terjaring razia dalam pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026 Rabu (4/11/2026).

Pasalnya, puluhan pengendara itu kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas selama pelaksanan Operasi Patuh Semeru 2026.

Kanit Turjawali, Satlantas Polres Kediri Kota Ipda Arifin mengatakan razia ini digelar di simpang empat Muning dikarenakan ruas jalan ini merupakan lokasi yang ramai dan sering terjadi pelanggaran lalu lintas.

Selama razia berlangsung, petugas berhasil menjaring sebanyak 23 pengendara yang melanggar lalu lintas. Rinciannya, tanpa STNK 20 pelangar, tidak mempunyai SIM 1 Pelanggar.

Selain itu, terdapat dua kendaraan yang terpaksa ditahan oleh petugas karena melakukan pelanggaran lalu lintas. Diantaranya empat unit sepeda motor dan satu mobil karena pengendaranya tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK.

“Terdapat sebanyak 23 pelanggar lalu lintas yang terjaring dan dikenakan sanksi tilang. Serta ada lima unit kendaraan yang disita karea tidak punya SIM dan tidak bawa STNK,” ungkapnya.

Selama menindak tegas para pelanggar, petugas juga masih mendapati adanya pelanggar lalu lintas yang mencoba untuk berdamai. Kikis memastikan jika petugas di lapangan bersikap profesional sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Melalui penindakan ini, petugas kepolisian berharap agar masyarakat semakin patuh, sehingga angka kecelakaan menurun.

“Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara di jalan raya, sehingga angka kecelakaan menurun,” pungkasnya.

Memasuki minggu kedua pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026, jajaran kepolisian di wilayah hukum Polres Kediri Kota mulai mengintensifkan kegiatan represif berupa penindakan tilang. Seperti pada Senin (2/11) kemarin, dalam kurun waktu 30 menit ada puluhan kendaraan yang terjaring razia di simpang empat Veteran. Dengan rincian 18 kendaraan truk muatan dan 3 4 kendaraan roda dua.

“Penindakan tegas ini difokuskan pada pelanggaran yang masuk dalam skala prioritas dan menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan,” ujar Kasatlantas Polres Kediri Kota AKP Septia Intan Putri melalui Kanit Turjagwali Satlantas Polres Kediri Kota Ipda Arifin Priyo Ananto.

Menurutnya, pemilihan lokasi simpang empat Veteran karena beberapa alasan. Ya, di wilayah tersbeut petugas masih banyak mendapati kendaraan muatan berat dan bus yang nekat melintas tidak pada jalurnya.

Tak hanya itu, lokasi tersebut juga area banyak anak sekolah, sehingga lalu lintas kendaraan besar di jalur itu dinilai sangat membahayakan keselamatan para pelajar dan pengguna jalan lainnya. “Kami sudah melaksanakan teguran secara humanis di minggu pertama kemarin. Namun demikian, di minggu kedua ini ternyata setelah kami melaksanakan patroli masih banyak ditemukan kendaraan-kendaraan besar yang tidak pada jalurnya,” imbuhnya.

18 truk muatan itu selain melintas di jalan yang dilarang. Beberapa diantaranya juga kelebihan muatan atau over dimension over loading. Selain kendaraan berat, petugas juga menindak pelanggaran kasat mata pada pengendara roda dua (R2). Khususnya pengendara yang tidak memakai helm serta berboncengan tiga (bonceng tiga).

“Sudah kami laksanakan sosialisasi, bimbingan secara humanis di minggu pertama kemarin. Namun demikian, di minggu kedua ini ternyata masih banyak yang melanggar. Otomatis untuk memberikan efek jera, kami melaksanakan penindakan tilang,” tandasnya.

Nantinya seluruh hasil penindakan, baik melalui tilang manual maupun kamera ETLE yang terkonfirmasi dan tervalidasi, akan direkam dan dilaporkan secara periodik per hari kepada Operator Ops Patuh Semeru 2026.