Kediriselaludihati – Rencana menjadikan Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji terus dimatangkan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola bandara, maskapai, hingga berbagai instansi pendukung menggelar rapat koordinasi dan visitasi persiapan penyelenggaraan embarkasi haji, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Gong Fu Hotel Grand Surya, Kota Kediri, tersebut membahas kesiapan berbagai sektor, mulai dari pelayanan penerbangan, akomodasi jamaah, keamanan, kesehatan, imigrasi, kepabeanan, hingga dukungan logistik penerbangan.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Abdul Haris, jajaran Kementerian Haji dan Umrah, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri, pengelola Bandara Internasional Dhoho Kediri, Saudi Airlines, Angkasa Pura Indonesia, AirNav Indonesia, Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, serta berbagai perusahaan pendukung layanan penerbangan.

Kapolres Kediri Kota AKBP Wisnu dalam kegiatan tersebut diwakili Kasat Intelkam Polres Kediri Kota AKP Laksono Setiawan, S.H., M.H., bersama jajaran terkait untuk mengikuti pembahasan kesiapan aspek keamanan penyelenggaraan embarkasi haji.

Direktur PT Surya Dhoho Investama Maksin Arisandi mengatakan, persiapan Bandara Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji merupakan proses yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.

“Kegiatan ini sudah lama kami persiapkan bersama berbagai pihak. Kami berharap Bandara Dhoho Kediri dapat secara resmi menjadi embarkasi haji dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, penyelenggaraan embarkasi haji bukan hanya berkaitan dengan keberangkatan jamaah, tetapi melibatkan banyak sektor yang harus dipastikan kesiapan dan koordinasinya.

“Kesuksesan embarkasi haji Bandara Dhoho Kediri merupakan keberhasilan bersama, bukan hanya satu pihak,” katanya.

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Kota Kediri Endang Kartika Sari menyampaikan dukungan Pemerintah Kota Kediri terhadap rencana tersebut.

Menurutnya, keberadaan embarkasi haji di Bandara Dhoho akan memberikan dampak positif, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat.

“Kami sangat mendukung rencana Bandara Dhoho Kediri menjadi embarkasi haji karena akan memberikan efek besar bagi Kota Kediri, terutama dari sisi perekonomian,” ujarnya.

Sekretaris Ditjen Pelayanan Haji Abdul Haris menjelaskan, rencana Bandara Dhoho Kediri menjadi embarkasi haji telah dipersiapkan sejak sebelumnya. Namun, keputusan tersebut tetap harus melalui berbagai tahapan teknis dan persetujuan dari pihak terkait.

“Semua tergantung pada kesiapan teknis dan persetujuan dari pihak terkait, termasuk Saudi Airlines. Semoga langkah yang dilakukan hari ini memberikan dampak positif agar persiapan dapat terealisasi dan digunakan pada 2027,” jelasnya.

Dalam pembahasan klaster penerbangan, PT Angkasa Pura Indonesia memaparkan kesiapan konsep pelayanan jamaah haji melalui jalur airside, termasuk alur keberangkatan jamaah, penanganan bagasi, serta kebutuhan operasional penerbangan.

Perwakilan Otoritas Bandara Wilayah III Surabaya juga menyampaikan hasil pengawasan terhadap aspek keamanan penerbangan Bandara Dhoho Kediri. Berdasarkan audit, implementasi standar keamanan penerbangan telah berjalan dengan tingkat efektivitas tertentu dan menjadi salah satu pendukung kesiapan bandara.

Dari sisi maskapai, perwakilan Saudi Airlines menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan dan melihat langsung kondisi Bandara Dhoho Kediri.

“Bandara Dhoho merupakan bandara yang sangat bagus dari sisi bangunan dan manajemen. Kami telah menerima permohonan agar Bandara Dhoho menjadi embarkasi haji yang nantinya melayani jamaah,” ujar perwakilan Saudi Airlines.

Namun, pihak Saudi Airlines menegaskan bahwa penyelenggaraan penerbangan haji membutuhkan persiapan matang, termasuk pemenuhan berbagai standar operasional dan inspeksi teknis.

“Kami akan membuat laporan tertulis kepada pimpinan pusat terkait hasil kunjungan dan kesiapan Bandara Dhoho Kediri,” katanya.

Selain aspek penerbangan, rapat juga membahas kesiapan akomodasi jamaah. Sejumlah hotel di wilayah Kediri diproyeksikan menjadi tempat transit sementara sebelum pembangunan fasilitas asrama haji permanen.

Perwakilan Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur menyampaikan harapan agar Bandara Dhoho Kediri dapat menjadi embarkasi haji karena dapat mengurangi beban pelayanan di wilayah Surabaya.

Dari aspek keamanan, perwakilan kepolisian menyampaikan bahwa pengamanan penyelenggaraan haji akan melibatkan sinergi berbagai pihak.

“Polri siap mendukung dan mengamankan seluruh tahapan, mulai dari persiapan, mobilisasi jamaah, hingga proses keberangkatan haji,” disampaikan dalam forum tersebut.

Sementara itu, pada klaster kesehatan dan pelayanan jamaah, sejumlah instansi seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Kantor Imigrasi Kediri, Bea Cukai Kediri, dan Badan Karantina Indonesia menyatakan kesiapan mendukung apabila Bandara Dhoho ditetapkan sebagai embarkasi haji.

Kantor Imigrasi Kediri menyampaikan kesiapan personel untuk mendukung proses pemeriksaan dokumen perjalanan jamaah, sedangkan Bea Cukai menyiapkan dukungan terkait pengawasan barang bawaan jamaah sesuai ketentuan.

Dalam sektor pendukung penerbangan, sejumlah perusahaan penyedia layanan catering, ground handling, maintenance pesawat, hingga Pertamina Aviasi juga memaparkan kesiapan masing-masing.

Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh pihak menyusun sejumlah catatan dan rencana tindak lanjut untuk memastikan kesiapan Bandara Internasional Dhoho Kediri apabila nantinya ditetapkan sebagai embarkasi haji.

Kapolres Kediri Kota AKBP Wisnu melalui jajaran menyatakan bahwa aspek keamanan menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Sinergi antara Polres Kediri Kota, Polres Kediri, TNI, pengelola bandara, serta seluruh stakeholder akan terus diperkuat.

Rencana menjadikan Bandara Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji diharapkan mampu menghadirkan manfaat luas bagi masyarakat Kediri Raya sekaligus memperkuat posisi bandara baru tersebut sebagai pusat konektivitas regional. (res/aro)