Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia dalam mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia unggul. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Angkatan ke-280 di Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri, Jakarta, Tanggal 10 hingga 15 Agustus 2026.

Kegiatan pembekalan ini diikuti 230 peserta yang terdiri dari 119 peserta laki-laki dan 111 peserta perempuan. Para peserta merupakan calon mahasiswa jenjang magister dan doktor yang telah berhasil melewati tahapan seleksi dan bersiap melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terkemuka, baik nasional maupun internasional.

Kerja sama lintas kementerian/lembaga antara Polri dan Kemenkeu tersebut diwujudkan melalui penguatan wawasan kebangsaan serta pembekalan karakter kepemimpinan dan kedisiplinan. Rangkaian program dirancang untuk memastikan para awardee memiliki ketahanan mental, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme yang kokoh.

Kalemdiklat Polri Komjen Pol Drs. R.Z Panca Putra S. M.Si. mengatakan keterlibatan Polri dalam program LPDP merupakan bentuk komitmen penuh Polri dalam mengawal program prioritas pemerintah menuju Indonesia Emas.

“Melalui lingkungan kedisiplinan di Lembaga Pendidikan Polri, termasuk di Sekolah Bahasa Polri, para peserta dibentuk agar tidak hanya siap secara akademis, tetapi juga mampu bertindak sebagai duta bangsa yang membawa nilai-nilai integritas, berkarakter kebangsaan, cinta tanah air, dan mampu menjadi agen perubahan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sesuai Astacita,” ujar Panca dalam Keterangannya, Selasa, (11/08).

Dengan penyelenggaraan kegiatan Persiapan Keberangkatan ini, para peserta diharapkan siap menempuh studi dengan semangat nasionalisme dan cinta tanah air serta kembali membawa kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara di masa mendatang.

Jakarta — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menghadiri silaturahmi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, di Denma Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (11/8/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kepala BIN RI, Wakil Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU. Kapolri dalam kegiatan tersebut didampingi Kabaintelkam Polri dan Kadivpropam Polri.

Kehadiran para pimpinan kementerian dan lembaga dalam satu forum memiliki arti penting dalam menjaga kesinambungan komunikasi antarinstitusi. Pertemuan seperti ini memberikan ruang bagi para pimpinan untuk membangun pemahaman yang selaras terhadap perkembangan situasi sekaligus menjaga keterhubungan dalam pelaksanaan tugas yang memiliki irisan kepentingan.

Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting ketika berbagai persoalan nasional berkembang secara cepat dan tidak lagi terbatas pada satu sektor. Keterpaduan antarunsur diperlukan agar setiap institusi mampu membaca perkembangan secara utuh, mengantisipasi potensi risiko, serta menentukan langkah sesuai kewenangan masing-masing tanpa mengabaikan kepentingan yang lebih luas.

Dalam konteks tugas kepolisian, komunikasi yang terpelihara dengan TNI serta kementerian dan lembaga terkait turut mendukung efektivitas pencegahan dan penanganan berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pertukaran informasi dan koordinasi yang baik juga penting untuk memastikan respons yang diambil tetap proporsional, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Silaturahmi tersebut sekaligus memperkuat hubungan kerja antarpimpinan sebagai salah satu fondasi dalam menghadapi berbagai agenda strategis ke depan. Dengan komunikasi yang semakin terbuka dan koordinasi yang berjalan efektif, setiap institusi dapat menjalankan perannya secara optimal sekaligus saling melengkapi dalam menjaga kondisi nasional tetap aman, tertib, dan kondusif.

Jakarta – Polri menggelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun Anggaran 2026 secara serentak di seluruh Polda jajaran, Selasa (11/8/2026). Kegiatan terpusat dilaksanakan di Lapangan Apel Korps Sabhara Baharkam Polri, Jakarta, sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla di berbagai wilayah Indonesia.

Apel di Mako Korps Sabhara Baharkam Polri dipimpin Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol Dr. M. Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M. Kegiatan tersebut melibatkan personel gabungan sebanyak 420 personel, terdiri dari 360 personel Polri, 20 personel Basarnas, 20 personel Damkar Kota Depok, dan 20 personel BPBD.

Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol M. Nazly Harahap mengatakan apel tersebut menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menghadapi ancaman Karhutla, sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi.

“Apel ini merupakan bentuk kesiapsiagaan dan komitmen bersama dalam menghadapi Karhutla. Penanganan Karhutla membutuhkan respons yang cepat, tepat, dan terkoordinasi, sehingga seluruh personel harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing,” ujar Nazly di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Ia menuturkan, berdasarkan data yang ada, luas areal kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2026 telah mencapai lebih dari 107 ribu hektare. Kebakaran terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan daerah lainnya.

Menurutnya, kondisi cuaca panas, kekeringan, angin kencang, serta aktivitas manusia yang membuka lahan dengan cara membakar menjadi sejumlah faktor yang dapat memicu terjadinya Karhutla.

“Kita tidak boleh menunggu api membesar. Deteksi dini, patroli, pencegahan, edukasi kepada masyarakat, serta respons cepat harus menjadi langkah utama dalam penanganan Karhutla,” tegasnya.

Nazly menekankan bahwa penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, pemadam kebakaran, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha, dan masyarakat.

“Sinergi seluruh pihak menjadi kunci. Polri siap bekerja bersama seluruh stakeholder untuk melakukan pencegahan, penanganan, hingga penegakan hukum apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam pembakaran hutan dan lahan,” jelasnya.

Ia menambahkan, melalui apel serentak tersebut diharapkan seluruh jajaran memiliki kesamaan persepsi, kesiapan operasional, serta komitmen yang sama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Kita ingin memastikan seluruh personel di lapangan siap memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus menjaga hutan dan lahan Indonesia dari ancaman kebakaran,” pungkas Nazly.