JAKARTA – Polri menargetkan membangun 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Sampai saat ini, Korps Bhayangkara sudah memiliki 1.376 dapur untuk kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) itu. 

“Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Hal itu disampaikan saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, Groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Sigit menegaskan, pembangunan SPPG tersebut dibangun untuk terus memperkuat dan mengawal tuntas program Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi. 

“Sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sigit. 

Sigit menekankan, dalam memenuhi standar kelayakan dan keamanan pangan, SPPG Polri telah memiliki sejumlah sertifikat. Hal itu dipastikan untuk menjaga Food Security. 

“Sertifikat Penjamah Makanan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Jaminan Produk Halal, Sertifikat Uji Laboratorium Air, serta menerapkan prinsip food safety secara konsisten,” tutup Sigit. 

Sebelunnya, Sigit mengungkapkan bahwa, sampai dengan saat ini, Polri sudah memiliki 1.376 SPPG. “Di sisi lain, dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, sampai dengan hari ini, kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPPG,” ucap Sigit. 

Menurut Sigit, ribuan SPPG tersebut terdiri dari 736 SPPG telah beroperasi, 172 persiapan operasional, dan 468 SPPG dalam tahap pembangunan. 

“Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta orang dan menyerap 68.800 tenaga kerja,” tutup Sigit.

TUBAN – Polri menggelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). 

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum groundbreaking pembangunan gudang ketahanan pangan Polri serta peluncuran operasional sarana pendukung ketahanan pangan nasional.

Acara tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Pada kesempatan tersebut Kapolri menyampaikan terimakasih atas dukungan Presiden dan seluruh pihak yang terlibat dalam penguatan program ketahanan pangan nasional. 

Ia mengatakan kehadiran Presiden Prabowo menjadi semangat bagi seluruh jajaran Polri dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri berkomitmen mendukung kedaulatan pangan melalui penguatan produksi hingga hilirisasi hasil pertanian.

“Kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta para petani dan mitra kerja,” ujar Sigit

Jenderal Sigit menjelaskan, pada tahun 2025 Polri telah berkontribusi dalam penanaman jagung di ratusan ribu hektare lahan dengan produksi jutaan ton jagung nasional, yang turut mendorong peningkatan produksi pangan nasional.

Sementara itu, pada Kuartal I 2026, Polri mencatat panen di puluhan ribu hektare lahan dengan hasil ratusan ribu ton jagung. 

Pada Kuartal II 2026 ini, panen raya kembali dilakukan di hampir 189.760 ribu hektare lahan dengan potensi produksi sekitar 1,23 juta ton jagung.

Kapolri juga menyebut sebagian hasil panen akan diserap untuk kebutuhan dalam negeri, sementara sebagian lainnya berpotensi masuk ke pasar ekspor melalui kerja sama koperasi petani di wilayah perbatasan.

Selain peningkatan produksi, Polri juga memperkuat infrastruktur ketahanan pangan dengan membangun gudang penyimpanan di berbagai daerah. 

Pada kegiatan panen raya ini juga dilakukan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan baru yang akan menambah kapasitas penyimpanan nasional menjadi puluhan unit di seluruh Indonesia.

“Polri berkomitmen membangun ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, bibit, pendampingan petani, hingga penyerapan hasil panen,”tegas Jenderal Sigit.

Ia menambahkan, penguatan sektor pangan juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan petani dan stabilitas harga pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Polri juga memaparkan penguatan akses pembiayaan petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dimanfaatkan ribuan petani untuk kebutuhan bibit, pupuk, hingga alat pertanian.

“Harapan kami, dukungan terhadap akses pembiayaan ini dapat terus diperkuat agar semakin banyak lahan produktif yang bisa dikembangkan,” ujar Jenderal Sigit.

Program ketahanan pangan Polri juga mencakup pengembangan sarana pendukung pertanian dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi hasil panen di sejumlah wilayah.

Dengan berbagai program tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung ekosistem ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan, dari hulu hingga hilir, guna memperkuat kemandirian pangan Indonesia. (*)

Kediriselaludihati.com — Pemerintah melaksanakan peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara daring yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari KDKMP Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).

Di wilayah hukum Polres Kediri Kota, kegiatan daring dipusatkan di dua lokasi, yakni KDKMP Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, dan KDKMP Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, mulai pukul 09.00 WIB hingga 12.50 WIB.

Kegiatan di Kota Kediri dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda. Di KDKMP Kelurahan Ngronggo, hadir Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha, perwakilan Kodam V/Brawijaya, Kapolres Kediri Kota yang diwakili Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono, unsur Kodim 0809 Kediri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Koperasi, camat, lurah, pengurus koperasi, serta tokoh masyarakat.

Sementara di KDKMP Kelurahan Tosaren, kegiatan dihadiri Plt Sekretaris Daerah Kota Kediri Endang Kartikasari, unsur Ajendam V/Brawijaya, kecamatan, Koramil, Polsek Pesantren, pengurus koperasi, dan tokoh masyarakat.

Dalam agenda utama melalui konferensi video dari Nganjuk, Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 10.15 WIB sebelum rangkaian acara dimulai dengan lagu kebangsaan, doa, dan sambutan pejabat kementerian.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam laporannya menyebut KDKMP sebagai infrastruktur strategis untuk memperkuat rantai distribusi pangan nasional.

“KDKMP menjadi instrumen penting untuk memutus rantai distribusi yang merugikan petani sekaligus menyerap hasil pangan masyarakat desa seperti jagung, gabah, dan perikanan,” ujar Zulkifli.

Ia menyampaikan hingga Maret 2026, lebih dari 3.000 unit koperasi telah selesai dibangun dan siap beroperasi dari target nasional 81.000 unit.

Menurut dia, koperasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi pangan, tetapi juga dikembangkan menjadi ekosistem layanan desa modern.

“Ke depan, koperasi ini dilengkapi gerai sembako, apotek desa, unit logistik terpadu, hingga cold storage untuk mendukung efisiensi distribusi dan menekan biaya hidup masyarakat,” katanya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis desa.

“Program ini adalah pilar strategis untuk membangun ekonomi masyarakat desa melalui semangat gotong royong, kolaborasi, dan kemandirian,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menekankan koperasi tidak boleh hanya menjadi badan administratif, melainkan harus memiliki infrastruktur nyata dan sistem operasional modern.

Presiden juga menargetkan percepatan operasionalisasi lebih dari 25.000 koperasi tambahan dalam dua hingga tiga bulan mendatang.

“Koperasi harus menjadi alat memutus rantai tengkulak, memperkuat posisi petani, nelayan, pelaku UMKM, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat desa,” katanya.

Pada pukul 11.30 WIB, Presiden secara simbolis meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP dengan penekanan tombol virtual, dilanjutkan dialog daring dengan perwakilan koperasi dari berbagai daerah.

Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting penguatan ekonomi kerakyatan.

“Operasionalisasi koperasi ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga melalui tata kelola ekonomi desa yang lebih modern dan terintegrasi,” ujar Bowo.

Di wilayah Polres Kediri Kota, koperasi yang diluncurkan serentak meliputi Kelurahan Tosaren dan Ngronggo di Kota Kediri, serta sejumlah desa di Kabupaten Kediri seperti Parang, Sonorejo, Blimbing, Tarokan, Cengkok, Pagung, Petok, Tambibendo, Maesan, dan Ngadi.

Pemerintah menargetkan program KDKMP menjadi salah satu motor utama pembangunan ekonomi berbasis desa dengan dukungan rekrutmen 30.000 manajer koperasi di seluruh Indonesia. (res/aro)