JAKARTA – Dalam melakukan pelayanan terhadap pengawalan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat di depan Gedung MPR/DPR RI pada Kamis (27/8/2026) di Jakarta. Polri mengedepankan pendekatan humanis dan bertahap dengan tetap memperhatikan ketertiban, keamanan serta kepentingan masyarakat lainnya. Setelah kegiatan penyampaian aspirasi dari AMPB Pati selesai, situasi di lokasi sempat mengalami peningkatan eskalasi pada Kamis (27/8/2026) sore menjelang malam hari.Massa pendemo dari berbagai elemen masih berdatangan dan sebagian tidak lagi menyampaikan aspirasinya. Situasi kemudian disertai percobaan merusak dan mendorong pagar utama Gedung MPR/DPR RI serta pembakaran di pintu gerbang. Polri sebelumnya telah memberikan peringatan agar massa tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang mengarah pada pengerusakan.Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum memiliki ketentuan waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga ketika situasi telah memasuki malam hari, Polri mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara lebih luas.“Polri telah memberikan peringatan untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa pengerusakan. Setelah melihat eskalasi dan mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang sudah memasuki malam hari, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta untuk menjamin aktivitas masyarakat umum tidak dirugikan, Polri mengambil langkah pendekatan secara bertahap,” ujar Kombes Pol. Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/8/2026).Sekitar pukul 19.00 WIB, Polri kemudian melakukan tindakan soft approach berupa penyiraman air menggunakan water cannon untuk membubarkan massa yang masih melakukan tindakan perusakan dan mengganggu ketertiban di sekitar lokasi.Menurut Budi, tindakan perusakan terhadap fasilitas umum dapat mengganggu ketertiban dan keteraturan sosial serta berdampak terhadap aktivitas dan pelayanan masyarakat.“Tindakan perusakan tentunya dapat merusak ketertiban dan keteraturan sosial. Hal ini sangat merugikan karena ketika fasilitas umum dirusak, pada akhirnya dapat menyebabkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat umum,” jelasnya.Budi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah bekerja sama dan turut berpartisipasi menjaga keamanan serta ketertiban selama rangkaian kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung.“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah bekerja sama dan turut berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban. Kami jg mohon maaf jika aktifitas masyarakat sedikit terganggu dan teralihkan semua karena keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kami mengimbau masyarakat yang masih berada di sekitar lokasi untuk dapat kembali ke rumah masing-masing, berkumpul bersama keluarga yang telah menunggu dan kembali beraktivitas dengan nyaman,” ujarnya.Budi juga mengimbau para orang tua untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada anak-anaknya agar tidak berada di lokasi aksi yang berpotensi terjadi kericuhan. Menurutnya, peran orang tua sangat penting dalam menjaga keselamatan sekaligus masa depan anak.“Kami mengimbau para orang tua untuk memastikan anak-anak tidak berada di lokasi aksi yang berpotensi terjadi kericuhan. Keselamatan mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itu para orang tua diharapkan membimbing dan mengedukasi anaknya untuk kepentingan masa depan dan keselamatan anak,” tuturnya.Ia menegaskan, Polri tetap berkomitmen menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat.“Polri berkomitmen untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan serta pelayanan. Polri tetap mengedepankan pendekatan yang terukur dengan mengutamakan keamanan dan kepentingan masyarakat secara luas,” pungkasnya.

JAKARTA, 29 Agustus 2026 — Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya dilakukan ketika api sudah berkobar. Polri bergerak dari hulu dengan mengedepankan 198 peserta didik SIP/Setukpa, Sespimma, dan mahasiswa S2 STIK untuk turun langsung memberikan penyuluhan kepada masyarakat di empat wilayah prioritas.Para peserta didik tersebut hadir untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, memahami bahaya karhutla, serta ikut menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran.Sebanyak 198 personel ditempatkan di empat Polda prioritas, yaitu:• Polda Kalimantan Barat — 103 personel• Polda Kalimantan Tengah — 48 personel• Polda Kalimantan Timur — 10 personel• Polda Sumatera Selatan — 37 personelDi lapangan, para peserta didik berkoordinasi dengan jajaran Polda, Polres, dan Bhabinkamtibmas. Mereka mendatangi masyarakat, berdialog, memberikan pembinaan, serta menyampaikan edukasi mengenai bahaya dan pencegahan karhutla.Masyarakat diajak memahami bahwa pembakaran lahan dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga kerugian sosial dan ekonomi. Karena itu, pengelolaan lahan harus dilakukan dengan cara yang aman dan tidak menggunakan api.Pengerahan tersebut merupakan bagian dari rencana penugasan total 403 peserta didik ke sejumlah wilayah prioritas. Sebanyak 198 personel telah diberangkatkan, sementara peserta didik lainnya masih menunggu pemberangkatan untuk memperkuat upaya pencegahan melalui penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat.Mencegah Api dari HuluPolri menilai pencegahan karhutla harus dimulai dari kesadaran masyarakat. Penyuluhan dilakukan secara langsung dan persuasif dengan melibatkan warga, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.Pesan yang disampaikan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat setempat. Masyarakat tidak hanya diingatkan mengenai larangan membakar lahan, tetapi juga diajak memahami dampak yang dapat ditimbulkan apabila api tidak terkendali.Karo Penmas Polri mengatakan, pengerahan peserta didik merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencegahan karhutla.> **“Dari total 403 peserta didik, sebanyak 198 personel telah diberangkatkan ke lokasi prioritas. Mereka bertugas memberikan penyuluhan dan membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan karhutla dilakukan sejak dari hulu.”**Menurutnya, pencegahan tidak boleh menunggu hingga api muncul. Masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan kepedulian agar potensi kebakaran dapat dicegah sedini mungkin.> **“Karhutla tidak bisa menunggu. Kesadaran masyarakat harus dibangun sebelum api muncul. Karena itu, peserta didik hadir langsung di tengah masyarakat untuk mengingatkan agar pembukaan lahan tidak dilakukan dengan cara membakar.”**Kalteng Perkuat Edukasi di Tingkat MasyarakatSalah satu wilayah yang mendapat penguatan kegiatan penyuluhan adalah Kalimantan Tengah. Personel Polri bersama jajaran kewilayahan memberikan pembinaan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Katingan.Kegiatan tersebut diarahkan untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan dampak karhutla.Selain memberikan edukasi, personel Polri tetap melakukan pemantauan, deteksi dini, penanganan, dan pemadaman api di lapangan. Penegakan hukum juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.Polri menegaskan, penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh. Upaya tersebut mencakup pencegahan, edukasi, pemantauan, penanganan, pemadaman, hingga penegakan hukum.Namun, pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat tetap menjadi kunci agar kebakaran tidak terjadi dan tidak meluas.Bagi masyarakat, pesan Polri sederhana: jangan membuka lahan dengan cara membakar, pahami bahaya karhutla, segera laporkan apabila melihat potensi kebakaran, dan ikut menjaga lingkungan.Melalui pengerahan 198 peserta didik, Polri mendorong masyarakat menjadi garda terdepan dalam mencegah karhutla sebelum api menyala.

Kediriselaludihati.com – Upaya mendukung program ketahanan pangan nasional terus dilakukan melalui keterlibatan berbagai pihak hingga tingkat kelurahan. Di Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Bhabinkamtibmas bersama petani melakukan pengecekan sekaligus edukasi terkait pengelolaan tanaman jagung, pada Sabtu (29/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di area persawahan milik H. Ansori, RT 02 RW 01 Kelurahan Campurejo tersebut dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Campurejo Aiptu Dwi Kiswanto sebagai tindak lanjut arahan Satgas Ketahanan Pangan Polda Jawa Timur.

Dalam kegiatan tersebut, Aiptu Dwi Kiswanto berdialog langsung dengan petani jagung untuk mengetahui kondisi tanaman, kendala yang dihadapi, serta memberikan dukungan agar produktivitas pertanian terus meningkat.

“Kehadiran kami di tengah petani bukan hanya untuk melakukan pemantauan, tetapi juga membangun komunikasi dan memberikan dukungan terhadap program ketahanan pangan,” ujar Aiptu Dwi Kiswanto.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan. Karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat petani perlu terus diperkuat.

Kapolsek Mojoroto Kompol Rudi Purwanto, S.H. mengatakan, pendampingan terhadap petani merupakan bagian dari peran kepolisian dalam mendukung program strategis pemerintah.

“Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak di masyarakat diharapkan terus hadir memberikan pendampingan dan membangun komunikasi dengan para petani,” kata Kompol Rudi.

Kegiatan tersebut diikuti Bhabinkamtibmas Kelurahan Campurejo dan para petani jagung. Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan antara Polri dan masyarakat semakin kuat serta mampu mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. (res/an)