Uncategorized
Survei KedaiKOPI: 88,8 Persen Masyarakat Puas dengan Manajemen Pemerintah dalam Mudik Lebaran 2026
JAKARTA — Sebagian besar masyarakat yang melakukan mudik pada Lebaran 2026 mengaku puas terhadap manajemen mudik yang diselenggarakan pemerintah. Lembaga Survei KedaiKOPI mencatat, sebanyak 88,8 persen responden merasa puas, dengan nilai rata-rata kepuasan sebesar 7,18 dari skala 1 sampai 10.
Hasil itu disampaikan oleh Head of Research KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah, dalam pemaparan survei tahunan KedaiKOPI terkait pelaksanaan mudik Lebaran, Senin (6/4/2026). Survei dilakukan pada 23–30 Maret 2026 terhadap 1.101 responden yang memenuhi kriteria sebagai pemudik Lebaran 2026.
“Dari skala 1 sampai 10, kita mendapatkan nilai sebesar 7,18. Maka dari skala tersebut kita dapat kategorikan bahwa responden yang melakukan mudik cukup puas dengan layanan atau manajemen mudik yang telah dilakukan oleh pemerintah,” kata Ashma.
Ashma mengatakan, kepuasan tersebut diukur dari dua aspek besar, yaitu layanan armada transportasi umum, serta infrastruktur dan kebijakan manajemen mudik secara keseluruhan.
Pada aspek layanan armada, kepuasan tertinggi secara konsisten tercatat pada kenyamanan armada yang berlaku untuk bus, kereta api, maupun travel atau shuttle resmi. Namun, masing-masing moda juga mencatatkan titik lemah tersendiri.
Untuk pengguna bus, aspek yang mendapat penilaian paling rendah adalah kenyamanan terminal bus. Bagi penumpang kereta api, keluhan terbesar datang dari ketersediaan kuota tiket, di mana angkanya turun signifikan dibanding tahun lalu, dari 84,8 persen menjadi 76,1 persen atau berkurang 8,7 persen. Sementara itu, pengguna travel resmi mengeluhkan kenyamanan saat menunggu di pool atau titik penjemputan.
Di moda kapal laut, kepuasan tertinggi dirasakan saat proses antrean masuk ke kapal, sedangkan aspek terendah adalah keteraturan saat mengantri membeli tiket di pelabuhan. Adapun untuk pengguna pesawat, kenyamanan di dalam kabin mendapat apresiasi tertinggi, sementara ketersediaan kuota tiket menjadi aspek terendah, meski angkanya justru naik dari 76,2 persen tahun lalu menjadi 80 persen tahun ini.
“Kesulitan yang dirasakan dalam mengakses tiket kereta api lebih banyak dirasakan oleh responden tahun ini dibandingkan tahun lalu. Turun tertingginya ada pada ketersediaan kuota tiket kereta api, yang tahun lalu 84,8 persen, sekarang hanya 76,1 persen,” kata Ashma.
Dari sisi infrastruktur jalan, kepuasan terhadap jalan tol secara konsisten lebih tinggi dibanding jalan non-tol. Pada pengguna jalan tol, kepuasan di hampir semua aspek berkisar di angka 91–92 persen. Aspek yang paling diapresiasi adalah kondisi saat memasuki jalan tol (92,7 persen) dan keamanan serta penerangan jalan tol (92,2 persen). Khusus untuk penerangan jalan tol, angka ini melonjak tajam dibanding tahun lalu yang hanya 77,2 persen, atau naik 15 persen.
Sebaliknya, untuk jalan non-tol, ketersediaan rambu lalu lintas yang dinilai cukup dan jelas mendapat apresiasi tertinggi di angka 85,8 persen. Aspek yang paling dikeluhkan adalah kemulusan jalan di dalam kabupaten atau kota tujuan (73,1 persen), turun dari 82,9 persen pada 2025.
“Ada peningkatan di aspek keamanan dan penerangan jalan tol. Yang tahun lalu puas hanya sebesar 77,2 persen, tahun ini naik menjadi 92,2 persen. Jadi memang ada peningkatan penerangan di jalan tol tahun ini dan itu diapresiasi dalam menjaga keamanan mudik 2026,” kata Ashma.
Ashma lalu menjelaskan, kebijakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan pemerintah, seperti sistem satu arah (one way) dan contraflow, mendapat sambutan positif dari 80,8 persen responden. Sementara itu, 82 persen pemudik menyatakan puas dengan layanan posko kesehatan yang tersedia selama perjalanan mudik.
“Kepuasan terhadap kebijakan rekayasa lalu lintas sebelumnya mencapai 91,2 persen dan posko kesehatan 92,9 persen di tahun 2025. Pola yang sama kami temukan di tahun ini, mayoritas masih puas, namun persentasenya turun dibanding tahun lalu,” ujar Ashma.
Di rest area, ketersediaan bahan bakar menjadi aspek yang paling diapresiasi, dengan 87,1 persen responden merasa puas. Namun, kebersihan toilet menjadi catatan tersendiri, hanya 77,8 persen yang merasa puas, turun dari 86,2 persen pada tahun sebelumnya.
“Ini mungkin juga dikarenakan memang pengguna toilet di saat periode mudik lebih banyak, sehingga kebersihan toiletnya cukup agak sulit untuk dijaga secara konsisten,” ujar Ashma.
Untuk layanan darurat, 77,8 persen responden menyatakan puas, turun 12,5 persen dari 2025. Sementara kepatuhan pengendara lain mendapat angka kepuasan paling rendah di antara semua aspek yang diukur, yakni 71,9 persen, turun 10,1 persen dibanding tahun lalu.
Salah satu kebijakan yang paling diapresiasi pemudik adalah pemisahan akses pelabuhan berdasarkan jenis kendaraan, yang berlaku di lintasan Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk mulai 13–29 Maret 2026. Sebanyak 91,5 persen responden menyatakan setuju dengan kebijakan tersebut, dengan nilai rata-rata dukungan 7,66 dari skala 10.
Adapun survei KedaiKOPI juga mengukur kinerja kepolisian dari dua sisi, yaitu polisi lalu lintas (Polantas) yang bertugas di jalan, serta polisi yang menjaga keamanan lingkungan rumah yang ditinggal pemudik.
Dari sisi Polantas, Ashma menjelaskan 80,6 persen responden merasa puas terhadap kinerja Polantas dalam menjaga kelancaran arus mudik, dan 81,7 persen puas terhadap kinerjanya dalam menjaga keamanan arus mudik. Meski masih di atas 80 persen, Ashma mengatakan kedua angka ini turun dibanding 2025, di mana masing-masing turun 5,7 persen dan 6,2 persen.
Dari sisi keamanan rumah, 86,7 persen responden percaya bahwa aparat lingkungan seperti RT/RW atau satpam mampu menjaga rumah mereka selama ditinggal mudik, dengan nilai rata-rata kepercayaan 7,78. Adapun kepercayaan terhadap kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan permukiman tercatat pada angka 79,4 persen dengan rata-rata 7,20.
“Jika kita fokus pada seluruh aspek yang ditanyakan terkait kinerja polisi, yaitu menjaga kelancaran lalu lintas, menjaga keamanan arus mudik, hingga menjaga keamanan di lingkungan rumah, maka nilai rata-rata kepuasannya adalah 7,81. Jumlah responden yang merasa puas terhadap kinerja Polri secara keseluruhan sebanyak 84,1 persen,” pungkas Ashma.
Uncategorized
Wakil Ketua Komisi III DPR Dukung Polri Tuntaskan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara Penyebab Blackout
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri yang tengah mengusut dugaan korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang diduga memicu pemadaman listrik massal (blackout) di Sumatera dan sejumlah wilayah Indonesia.
Sahroni menilai pengusutan perkara tersebut merupakan langkah tepat dalam upaya membersihkan praktik korupsi, sekaligus sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum.
“Saya dukung Kortas Tipikor Polri berani bergerak mengusut dugaan korupsi yang diduga ada permainan,” kata Sahroni saat dihubungi, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, penanganan perkara ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas. Ia menyebut momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap praktik-praktik yang merugikan negara.
“Ini sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi, dalam hal ini tentunya menjadi momen terbaik juga untuk bersih-bersih penegakan hukum,” ujarnya.
Sahroni juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses penyidikan. Ia berharap proses penegakan hukum dapat berlangsung dengan baik sehingga tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai.
“Para pihak lain yang ada, lebih baik menjaga kedamaian agar bersih-bersih ini berjalan sesuai harapan Bapak Presiden Prabowo,” katanya.
Kortas Tipidkor Polri telah meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan serta pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU selama periode 2018 hingga 2026 ke tahap penyidikan.
Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menjelaskan peningkatan status perkara tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri pada Senin (6/7/2026). Status penyidikan sendiri telah ditetapkan sejak 4 Juli 2026 setelah penyidik menemukan adanya indikasi tindak pidana.
“Kami penyidik menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai tahun 2026,” kata Totok.
Dalam proses penyidikan awal, penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara yang melibatkan dua perusahaan, yakni PT OBP dan PT BRA.
“Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat: PT OBP dan PT BRA,” ujar Totok.
Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo menjelaskan penyidik telah mengidentifikasi sejumlah modus yang diduga digunakan dalam perkara tersebut. Modus tersebut antara lain berupa manipulasi dokumen, manipulasi kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang menyebabkan pembayaran atau nilai kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya.
Hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidikan masih terus berlangsung dengan telah memeriksa 16 orang saksi, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen, serta mendalami dugaan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp5 triliun.
Peristiwa
Personel Gabungan Polres Kediri Kota Cegah Balap Liar, Konvoi, dan Aktivitas yang Mengganggu Keamanan Masyarakat
Kediriselaludihati.com – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polres Kediri Kota melaksanakan kegiatan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dengan menerjunkan Ton Siaga untuk melakukan patroli dan pengamanan di sejumlah titik yang menjadi perhatian, pada Sabtu (11/7/2026) malam.
Kegiatan diawali dengan apel kesiapan personel yang berlangsung di Mako Polres Kediri Kota, sekitar pukul 23.00 WIB. Apel tersebut dipimpin oleh Kabag Ops Polres Kediri Kota Kompol Iwan Setyo Budhi, S.H. sebelum personel bergerak melaksanakan patroli ke sejumlah simpul jalan dan lokasi yang dinilai rawan gangguan kamtibmas.
Dalam kegiatan tersebut, personel gabungan dari berbagai fungsi kepolisian dilibatkan, mulai dari Sat Samapta, Satlantas, Satreskrim, Satresnarkoba, Satintelkam, Humas, Propam, Dokkes, hingga personel gabungan staf Polres Kediri Kota.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Samapta, Kanit Turjawali Satlantas, Kanit Turjawali Sat Samapta, serta AKP Wasis selaku perwira pengawas (Pawas).
Kabag Ops Polres Kediri Kota Kompol Iwan Setyo Budhi, S.H. mengatakan, kegiatan KRYD dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk mencegah berbagai potensi gangguan keamanan, terutama aktivitas yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat pada malam hari.
“Patroli ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami melakukan pemantauan di sejumlah titik untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas, balapan liar, maupun kegiatan konvoi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum,” ujar Kompol Iwan.
Dalam pelaksanaannya, personel melakukan patroli dan pengamanan di sejumlah simpul jalan dengan sasaran pencegahan aksi balap liar, konvoi kendaraan, serta aktivitas kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan keamanan.
Selain melakukan pemantauan situasi, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga ketertiban, menghormati pengguna jalan lain, serta tidak melakukan kegiatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
Menurut Kompol Iwan, kegiatan KRYD akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen Polres Kediri Kota dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
“Upaya pencegahan terus kami lakukan melalui patroli dan kehadiran personel di lapangan. Kami mengajak masyarakat ikut berperan menjaga keamanan lingkungan karena kamtibmas merupakan tanggung jawab bersama,” katanya.
Pelaksanaan patroli dan pengamanan simpul-simpul jalan tersebut berjalan aman dan terkendali. Polres Kediri Kota memastikan kegiatan serupa akan terus ditingkatkan terutama pada waktu-waktu yang dianggap rawan terjadinya gangguan kamtibmas. (res/an)
Peristiwa
Hadiri Pagelaran Campursari, Bhabinkamtibmas Kerep Kediri Titip Pesan Kamtibmas kepada Penonton
Kediriselaludihati.com – Upaya menjaga keamanan dan ketertiban dalam setiap kegiatan masyarakat terus dilakukan jajaran Polres Kediri Kota. Bhabinkamtibmas Desa Kerep, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri bersama unsur tiga pilar melaksanakan pengamanan kegiatan budaya berupa pagelaran Campursari Modern Krisna Budaya dari Blitar, pada Sabtu (11/7/2026) malam.
Kegiatan yang digelar dalam rangka tasyakuran Bersih Dusun Balongasem, Desa Kerep, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri tersebut berlangsung di halaman rumah Kepala Dusun Balongasem, Bambang Suyoko, RT 03 RW 03.
Bhabinkamtibmas Desa Kerep Aiptu Moh Syafiudin bersama tiga pilar hadir untuk memastikan kegiatan masyarakat berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri dalam mendukung kegiatan budaya dan tradisi masyarakat.
Pagelaran Campursari Modern Krisna Budaya pimpinan Endrik Suprianto, S.H. menjadi bagian dari rangkaian kegiatan masyarakat dalam menjaga tradisi bersih dusun yang masih dilestarikan oleh warga setempat.
Selain melakukan pengamanan, petugas juga menyampaikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat yang hadir agar bersama-sama menjaga ketertiban selama acara berlangsung.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersama menjaga keamanan dan kenyamanan. Apabila terjadi permasalahan di lingkungan, segera koordinasikan dengan Bhabinkamtibmas maupun Polsek Tarokan agar dapat segera ditangani,” ujar petugas dalam kegiatan tersebut.
Dalam pelaksanaan pengamanan, personel yang diterjunkan terdiri dari unsur TNI sebanyak 2 personel, Polri 2 personel, serta Hansip sebanyak 6 personel.
Kapolsek Tarokan AKP Priyo Hadistyo, S.H. mengatakan bahwa kehadiran anggota Polri dalam kegiatan masyarakat merupakan bagian dari upaya memberikan rasa aman sekaligus mempererat hubungan dengan warga.
“Kegiatan masyarakat seperti bersih dusun merupakan bagian dari tradisi yang memiliki nilai kebersamaan. Polri hadir untuk memastikan kegiatan berjalan aman, sekaligus memberikan pelayanan dan menjaga situasi kamtibmas,” kata AKP Priyo.
Menurutnya, sinergi antara Polri, TNI, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.
“Kami berharap masyarakat tetap menjaga ketertiban dan bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dalam setiap kegiatan,” tambahnya.
Pagelaran Campursari Modern Krisna Budaya tersebut berlangsung lancar dengan situasi keamanan tetap terjaga. Kehadiran Bhabinkamtibmas bersama tiga pilar mendapat respons positif dari masyarakat yang mengikuti kegiatan. (res/an)
-
Peristiwa5 years agoNing Sheila Hasina Binti KH Zamzami Lirboyo Juara 1 MHQ 30 Juz , MTQ XIV Kapolda Jatim Cup
-
Peristiwa6 years agoPonpes Tarbiyatul Qur’an Al Falah Ploso Kediri Gelar Haflah dan Wisuda Khatmil Qur’an
-
Kriminal6 years agoJangan Coba Coba Balap Liar di Kota Kediri, Dihukum Dorong Motor Dua Kilometer
-
Uncategorized6 years ago6 Pelatihan Sertifikasi Gada Pratama di Mako Brimob Kediri Terima Anumerta Peserta Terbaik
-
Peristiwa6 years agoPengunjung Pasar Bolawen Kabupaten Kediri Diimbau Jaga Jarak dan Cuci Tangan
-
Peristiwa6 years agoRibuan Umat Muslim Ikuti Pengajian Rutin Malam Rabu Gus Lik Kediri
-
Peristiwa3 years agoInilah Kegiatan Malam Tirakatan Jumat Legi di Gereja Puhsarang
-
Inspirasi6 years agoMengenal Sosok Kasatreskrim AKP I Gusti Agung Ananta