Connect with us

Peristiwa

Tekan Penyebaran Kasus Covid-19, Walikota Kediri Terbitkan SK PPKM Berbasis Mikro

Published

on

Kediriselaludihati.com –  Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kediri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Langkah ini dilakukan  untuk pengendalian penyebaran covid-19, Selasa (9/2).

SK Wali Kota Kediri ini berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2021 dan arahan Gubernur Jawa Timur. PPKM berbasis mikro diberlakukan mulai tanggal 9 Februari hingga 22 Februari 2021.

PPKM mengatur pembatasan pada beberapa sektor. Mulai dari, kegiatan perkantoran atau tempat kerja menerapkan work from home 50 persen dan work from office 50 persen. Kegiatan pembelajaran dan perkuliahan serta kegiatan lain di sekolah, kampus, bimbingan belajar dan institusi pendidikan lainnya dilaksanakan dalam jaringan atau melakukan belajar dari rumah.

Sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen.

Kegiatan perdagangan di pasar dan pusat perbelanjaaan dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas pengunjung sebanyak 50 persen dari kondisi biasa dan pengaturan jarak antar orang paling sedikit satu meter.

Pusat perbelanjaan atau mall tutup pukul 21.00 WIB dan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Untuk warung makan, rumah makan, cafe dan restoran dibatasi paling banyak 50 persen dan membatasi jam operasional sampai pukul 22.00 WIB.

Untuk layanan makanan melalui pesan-antar tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional dan penerapan protokol kesehatan ketat. Kegiatan tempat ibadah 50 persen. Kegiatan masyarakat di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya seperti pagelaran seni, resepsi, hajatan, dan lainnya diberhentikan sementara.

Kebijakan PPKM berbasis mikro ini menyasar hingga tingkat rukun tetangga (RT). Dalam penerapannya, PPKM berbasis mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Adapun, zonasi yang dimaksud terbagi dalam zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah.

Wali Kota Kediri mengajak seluruh RT dan RW untuk bekerjasama dengan Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengawasi seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya. Nantinya juga akan didirikan posko disetiap kelurahan. “Nanti kita akan cek satu per satu kelurahan itu. Saya, Pak Kapolres, Pak Dandim dan Forkopimda yang lain akan mengecek. Dan kita pastikan semua akan berjalan dengan semestinya,” ujarnya.

Penerapan PPKM berbasis mikro ini masyarakat untuk saling mengingatkan serta taat dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Sehingga nantinya kasus covid-19 di Kota Kediri dapat ditekan.

“Jadi untuk saat ini bagi seluruh masyarakat Kota Kediri kita akan ada pembatasan masyarakat berbasis mikro yaitu PPKM berbasis mikro. Ini dilakukan di seluruh Pulau Jawa dan Bali sehingga kita bisa menekan kasus penyebaran covid secara serentak. Saya yakin ini lebih efektif dibanding yang dulu dilakukan secara parsial,” ungkap Wali Kota Kediri.

Abdullah Abu Bakar menyampaikan dari hasil PPKM pertama dan kedua di Kota Kediri sudah terjadi penurunan kasus. Namun menurutnya penurunannya kurang optimal. “Kita dari Kota Kediri akan menekan seminim mungkin yang terjangkit. Nanti saya berharap dengan adanya PPKM berbasis mikro ini kita bisa lebih baik lagi untuk menekan kasus ini,” harapnya.

Beberapa upaya strategis juga akan dilakukan Wali Kota Kediri agar pelaksanaan PPKM berbasis mikro ini memberikan hasil yang signifikan dalam menekan penyebaran covid-19.

Pertama, meningkatkan pendonor plasma konvalesen melalui program Gedor Pasen. Jumlah pendonor plasma konvalesen dari 20 Januari hingga 6 Februari sebanyak 21 orang.

Kedua, pendataan hasil rapid antigen di semua laboratorium, klinik, dan pelayanan kesehatan serta pemantauannya. Ketiga, mengimplementasikan aplikasi SIGAP untuk memantau lokasi berpotensi kerumunan sampai level RT/RW. Keempat, mengaktifkan kembali Isolasi Mandiri Dalam Pengawasan sesuai Inmedagri 3 tahun 2021.

Terdapat empat indikator pelaksanaan PPKM, apabila satu syarat saja terpenuhi maka harus melakukan PPKM. Di Kota Kediri pada data per 6 Februari 2021 tingkat kematian di angka 9,87 persen, berada di atas rata-rata tingkat kematian secara nasional yaitu 3 persen.

Kasus aktif 1,97 persen di bawah rata-rata nasional yaitu 14 persen. Tingkat keterisian ruang isolasi 52,06 persen, di bawah rata-rata nasional yaitu 70 persen. Tingkat kesembuhan 88,16 persen di atas rata-rata nasional yaitu 82 persen. Indikator tingkat kematian di Kota Kediri yang lebih tinggi dibanding rata-rata nasional menjadi alasan penerapan PPKM di Kota Kediri. (res|aro)

Continue Reading

Peristiwa

Bhabinkamtibmas Dermo Kawal Penilaian Adipura, Kapolsek Mojoroto Dorong Kepedulian Lingkungan

Published

on

Kediriselaludihati – Bank Sampah Semanding Berseri di Jalan Merbabu Gang 3, RT 4 RW 1, Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, mendapat kunjungan tim penilai dari Provinsi Jawa Timur dalam rangka penilaian Adipura, Senin (2/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB tersebut mendapat pendampingan dari Bhabinkamtibmas Kelurahan Dermo Aiptu Suhartono bersama unsur tiga pilar, yakni pemerintah kelurahan, TNI, dan Polri.

Kehadiran tim penilai menjadi momentum bagi pengelola bank sampah dan masyarakat setempat untuk menunjukkan kegiatan pengelolaan sampah berbasis lingkungan yang selama ini dijalankan.

Dalam kunjungan tersebut, tim penilai didampingi perwakilan dinas lingkungan hidup Kota Kediri, Lurah Dermo, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua RT 4 RW 1, serta para kader Bank Sampah Semanding Berseri.

Kapolsek Mojoroto Kompol H. Rudi Purwanto, S.H., mengatakan keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan kepolisian terhadap program kemasyarakatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan.

“Kami mendukung kegiatan masyarakat yang bertujuan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kehadiran Bhabinkamtibmas bersama tiga pilar merupakan bagian dari upaya membangun kedekatan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kompol Rudi.

Menurutnya, pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan.

Keberadaan bank sampah menjadi salah satu sarana yang dapat mendorong warga untuk memilah dan mengelola sampah rumah tangga agar memiliki manfaat lebih besar.

“Bank sampah menunjukkan bahwa persoalan lingkungan dapat ditangani melalui kebersamaan dan kepedulian warga. Kami berharap semangat seperti ini terus berkembang di tengah masyarakat,” katanya.

Kompol Rudi menilai keterlibatan pengurus lingkungan dan kader bank sampah merupakan bagian penting dalam membangun kebiasaan hidup bersih.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh penilaian atau penghargaan, tetapi juga konsistensi masyarakat dalam menjaga kebersihan sehari-hari.

“Yang terpenting bukan hanya saat dilakukan penilaian, tetapi bagaimana kesadaran menjaga lingkungan dapat menjadi kebiasaan bersama.
Lingkungan yang bersih dan tertata tentu memberikan manfaat bagi seluruh warga,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kerja sama antara pemerintah kelurahan, petugas lingkungan hidup, pengurus RT, kader bank sampah, dan masyarakat dalam mendukung kegiatan tersebut.

Melalui pendekatan Polisi Bersama Masyarakat, Polsek Mojoroto berupaya hadir dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari pelayanan serta penguatan hubungan dengan warga.

Pendampingan tim penilai Adipura di Bank Sampah Semanding Berseri berlangsung tertib dan lancar. Berdasarkan laporan petugas, kegiatan tersebut juga mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. (res/aro)

Continue Reading

Peristiwa

Bhabinkamtibmas Sambangi Balai Desa Kerep, Dorong Warga Segera Laporkan Persoalan Kamtibmas

Published

on

Kediriselaludihati – Polsek Tarokan, Polres Kediri Kota, mengajak perangkat desa dan masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan melalui komunikasi dan deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan sambang dialogis Bhabinkamtibmas Desa Kerep, Aiptu Moh Syafiudin, di Balai Desa Kerep, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Senin (2/11/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB itu dilakukan dengan menemui Kepala Dusun Kerep, Bambang Suprayitno, S.E., bersama sejumlah perangkat desa lainnya.

Pertemuan tersebut menjadi sarana komunikasi antara kepolisian dan pemerintah desa untuk membahas pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Aiptu Moh Syafiudin mengingatkan perangkat desa agar terus membangun kepedulian warga terhadap situasi lingkungan serta tidak mengabaikan persoalan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Masyarakat juga diimbau segera menghubungi Bhabinkamtibmas atau Polsek Tarokan apabila mengetahui adanya permasalahan yang membutuhkan penanganan kepolisian.

Kapolsek Tarokan AKP Priyo Hadistyo, S.H., menegaskan bahwa keterlibatan perangkat desa sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan gangguan keamanan.

“Perangkat desa memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami kondisi wilayahnya. Karena itu, komunikasi antara pemerintah desa, warga, dan kepolisian perlu terus diperkuat agar potensi gangguan keamanan dapat diketahui lebih awal,” ujar AKP Priyo.

Menurutnya, menjaga keamanan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan patroli maupun kehadiran petugas kepolisian. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan situasi yang tertib dan nyaman.

Ia menilai komunikasi yang baik antara perangkat desa dan Bhabinkamtibmas dapat membantu mempercepat penyampaian informasi apabila muncul persoalan di tengah masyarakat.

“Kami mengimbau warga agar tidak ragu melaporkan permasalahan kepada Bhabinkamtibmas atau Polsek Tarokan. Semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula langkah penanganan dapat dilakukan sesuai kebutuhan,” katanya.

AKP Priyo juga mengingatkan pentingnya menyelesaikan persoalan sosial melalui komunikasi yang baik agar tidak berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar.

Menurutnya, perangkat desa dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan kepolisian, terutama dalam menyampaikan aspirasi maupun informasi yang berkaitan dengan keamanan lingkungan.

“Kami berharap seluruh elemen masyarakat ikut menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta mengedepankan komunikasi apabila menghadapi persoalan. Keamanan merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Melalui kegiatan sambang dialogis, Polsek Tarokan terus memperkuat pendekatan Polisi Bersama Masyarakat dengan membangun hubungan yang lebih dekat antara Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, dan warga. (res/aro)

Continue Reading

Lalu Lintas

Satlantas Polres Kediri Kota Amankan 18 STNK, 3 SIM dan Satu Sepeda Motor dalam Operasi Patuh Semeru

Published

on

Kediriselaludihati – Satlantas Polres Kediri Kota mencatat 22 penindakan pelanggaran lalu lintas dalam pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026 di kawasan Simpang Empat Veteran, Kota Kediri, Senin (2/11/2026).

Dari hasil penindakan tersebut, petugas mencatat 18 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tiga Surat Izin Mengemudi (SIM), serta satu unit sepeda motor sebagai barang bukti.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB itu melibatkan personel Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) Satlantas Polres Kediri Kota bersama anggota Provos.

Penindakan dilakukan di bawah pengendalian Kanit Turjawali sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Septia Intan Putri, S.T.K., S.I.K., M.H., mengatakan Operasi Patuh Semeru 2026 dilaksanakan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya.

“Operasi Patuh Semeru bukan semata-mata untuk melakukan penindakan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan disiplin masyarakat agar pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dapat dicegah,” ujar AKP Septia.

Menurutnya, penindakan terhadap pelanggaran merupakan salah satu langkah kepolisian untuk memastikan pengguna jalan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa setiap pelanggaran lalu lintas dapat menimbulkan risiko, tidak hanya bagi pengendara yang bersangkutan, tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya.

“Kami berharap masyarakat memahami bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk melindungi keselamatan bersama. Kepatuhan harus menjadi kebiasaan setiap hari, bukan hanya ketika ada operasi kepolisian,” katanya.

Operasi Patuh Semeru 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Selama pelaksanaan operasi, masyarakat diingatkan untuk menggunakan helm berstandar SNI, melengkapi surat-surat kendaraan, mematuhi rambu lalu lintas, serta tidak menggunakan telepon genggam ketika berkendara.

Pengendara juga diminta menghindari perilaku berisiko seperti melawan arus, menerobos lampu merah, berkendara melebihi batas kecepatan, maupun mengemudikan kendaraan dalam pengaruh alkohol.

AKP Septia turut mengingatkan para orang tua agar tidak membiarkan anak yang belum memenuhi persyaratan usia dan belum memiliki SIM mengendarai kendaraan bermotor.

“Orang tua memiliki peran penting dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Jangan memberikan kendaraan kepada anak yang belum memenuhi persyaratan, karena keselamatan mereka jauh lebih penting,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah penindakan, melainkan juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berkendara secara aman dan bertanggung jawab.

Melalui Operasi Patuh Semeru 2026, Satlantas Polres Kediri Kota berupaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah hukumnya. (res/aro)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page