Connect with us

Peristiwa

Tekan Penyebaran Kasus Covid-19, Walikota Kediri Terbitkan SK PPKM Berbasis Mikro

Published

on

Kediriselaludihati.com –  Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kediri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Langkah ini dilakukan  untuk pengendalian penyebaran covid-19, Selasa (9/2).

SK Wali Kota Kediri ini berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2021 dan arahan Gubernur Jawa Timur. PPKM berbasis mikro diberlakukan mulai tanggal 9 Februari hingga 22 Februari 2021.

PPKM mengatur pembatasan pada beberapa sektor. Mulai dari, kegiatan perkantoran atau tempat kerja menerapkan work from home 50 persen dan work from office 50 persen. Kegiatan pembelajaran dan perkuliahan serta kegiatan lain di sekolah, kampus, bimbingan belajar dan institusi pendidikan lainnya dilaksanakan dalam jaringan atau melakukan belajar dari rumah.

Sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen.

Kegiatan perdagangan di pasar dan pusat perbelanjaaan dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas pengunjung sebanyak 50 persen dari kondisi biasa dan pengaturan jarak antar orang paling sedikit satu meter.

Pusat perbelanjaan atau mall tutup pukul 21.00 WIB dan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Untuk warung makan, rumah makan, cafe dan restoran dibatasi paling banyak 50 persen dan membatasi jam operasional sampai pukul 22.00 WIB.

Untuk layanan makanan melalui pesan-antar tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional dan penerapan protokol kesehatan ketat. Kegiatan tempat ibadah 50 persen. Kegiatan masyarakat di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya seperti pagelaran seni, resepsi, hajatan, dan lainnya diberhentikan sementara.

Kebijakan PPKM berbasis mikro ini menyasar hingga tingkat rukun tetangga (RT). Dalam penerapannya, PPKM berbasis mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Adapun, zonasi yang dimaksud terbagi dalam zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah.

Wali Kota Kediri mengajak seluruh RT dan RW untuk bekerjasama dengan Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengawasi seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya. Nantinya juga akan didirikan posko disetiap kelurahan. “Nanti kita akan cek satu per satu kelurahan itu. Saya, Pak Kapolres, Pak Dandim dan Forkopimda yang lain akan mengecek. Dan kita pastikan semua akan berjalan dengan semestinya,” ujarnya.

Penerapan PPKM berbasis mikro ini masyarakat untuk saling mengingatkan serta taat dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Sehingga nantinya kasus covid-19 di Kota Kediri dapat ditekan.

“Jadi untuk saat ini bagi seluruh masyarakat Kota Kediri kita akan ada pembatasan masyarakat berbasis mikro yaitu PPKM berbasis mikro. Ini dilakukan di seluruh Pulau Jawa dan Bali sehingga kita bisa menekan kasus penyebaran covid secara serentak. Saya yakin ini lebih efektif dibanding yang dulu dilakukan secara parsial,” ungkap Wali Kota Kediri.

Abdullah Abu Bakar menyampaikan dari hasil PPKM pertama dan kedua di Kota Kediri sudah terjadi penurunan kasus. Namun menurutnya penurunannya kurang optimal. “Kita dari Kota Kediri akan menekan seminim mungkin yang terjangkit. Nanti saya berharap dengan adanya PPKM berbasis mikro ini kita bisa lebih baik lagi untuk menekan kasus ini,” harapnya.

Beberapa upaya strategis juga akan dilakukan Wali Kota Kediri agar pelaksanaan PPKM berbasis mikro ini memberikan hasil yang signifikan dalam menekan penyebaran covid-19.

Pertama, meningkatkan pendonor plasma konvalesen melalui program Gedor Pasen. Jumlah pendonor plasma konvalesen dari 20 Januari hingga 6 Februari sebanyak 21 orang.

Kedua, pendataan hasil rapid antigen di semua laboratorium, klinik, dan pelayanan kesehatan serta pemantauannya. Ketiga, mengimplementasikan aplikasi SIGAP untuk memantau lokasi berpotensi kerumunan sampai level RT/RW. Keempat, mengaktifkan kembali Isolasi Mandiri Dalam Pengawasan sesuai Inmedagri 3 tahun 2021.

Terdapat empat indikator pelaksanaan PPKM, apabila satu syarat saja terpenuhi maka harus melakukan PPKM. Di Kota Kediri pada data per 6 Februari 2021 tingkat kematian di angka 9,87 persen, berada di atas rata-rata tingkat kematian secara nasional yaitu 3 persen.

Kasus aktif 1,97 persen di bawah rata-rata nasional yaitu 14 persen. Tingkat keterisian ruang isolasi 52,06 persen, di bawah rata-rata nasional yaitu 70 persen. Tingkat kesembuhan 88,16 persen di atas rata-rata nasional yaitu 82 persen. Indikator tingkat kematian di Kota Kediri yang lebih tinggi dibanding rata-rata nasional menjadi alasan penerapan PPKM di Kota Kediri. (res|aro)

Continue Reading

Lalu Lintas

Polisi Datangi Bengkel di Balowerti Kediri, Tekankan Keselamatan dan Kepatuhan Aturan Lalu Lintas

Published

on

Kediriselaludihati – Satlantas Polres Kediri Kota mengingatkan pemilik bengkel kendaraan bermotor agar tidak melakukan modifikasi yang bertentangan dengan standar dan ketentuan keselamatan. Imbauan tersebut disampaikan melalui kegiatan edukasi langsung kepada pemilik bengkel di kawasan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polres Kediri Kota itu berlangsung di sebuah bengkel di Gang I, Kelurahan Balowerti, mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.

Kanit Kamsel bersama sejumlah anggota mendatangi bengkel untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kendaraan tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Septia Intan Putri, S.T.K., S.I.K., M.H. menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas, termasuk melalui pelaku usaha jasa perbaikan dan modifikasi kendaraan.

“Unit Kamsel melaksanakan imbauan kepada pemilik bengkel mengenai larangan modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar, sekaligus mengingatkan pentingnya berkendara dengan mematuhi rambu-rambu dan aturan lalu lintas,” demikian keterangan kegiatan Satlantas Polres Kediri Kota yang disampaikan melalui laporan Kasat Lantas.

Modifikasi Kendaraan Harus Memenuhi Standar

Modifikasi kendaraan bermotor menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena perubahan pada komponen kendaraan dapat memengaruhi aspek keselamatan apabila dilakukan tanpa memperhatikan persyaratan teknis.

Tidak semua bentuk modifikasi kendaraan dilarang. Namun, perubahan yang menyebabkan kendaraan tidak memenuhi ketentuan teknis maupun persyaratan laik jalan dapat menimbulkan persoalan keselamatan serta konsekuensi hukum.

Karena itu, pemilik bengkel memiliki peran penting dalam memastikan pekerjaan yang dilakukan tidak mengabaikan standar keselamatan kendaraan.

Melalui sosialisasi tersebut, kepolisian mengingatkan agar kegiatan perbaikan maupun modifikasi tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Edukasi langsung kepada pemilik bengkel juga menjadi salah satu pendekatan pencegahan. Bengkel merupakan tempat pemilik kendaraan berkonsultasi mengenai perbaikan, penggantian komponen maupun perubahan pada kendaraannya.

Dengan pemahaman yang baik, pelaku usaha bengkel diharapkan dapat membantu mengingatkan pelanggan mengenai pentingnya menjaga kendaraan tetap aman digunakan di jalan.

Pengendara Diingatkan Patuhi Rambu Lalu Lintas

Selain membahas modifikasi kendaraan, personel Unit Kamsel juga menyampaikan pesan keselamatan berkendara.

Pengguna kendaraan bermotor diingatkan untuk mematuhi rambu-rambu, menaati peraturan lalu lintas serta memperhatikan kondisi kendaraan sebelum digunakan.

Keselamatan berlalu lintas tidak hanya bergantung pada perilaku pengemudi, tetapi juga kondisi teknis kendaraan yang digunakan.

Kendaraan yang tidak memenuhi standar berpotensi menimbulkan risiko bagi pengendaranya maupun pengguna jalan lainnya.

Karena itu, upaya meningkatkan keselamatan perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemilik kendaraan, pengemudi dan pelaku usaha bengkel.

Mengedepankan Edukasi dan Pencegahan

Dalam kegiatan di Balowerti tersebut, Satlantas Polres Kediri Kota mengedepankan pendekatan edukatif melalui penyampaian imbauan secara langsung.

Laporan kegiatan tidak menyebutkan adanya temuan pelanggaran, pemeriksaan kendaraan tertentu maupun tindakan penegakan hukum terhadap pemilik bengkel.

Dengan demikian, kegiatan tersebut merupakan sosialisasi mengenai larangan modifikasi yang tidak sesuai standar, bukan operasi penindakan.

Satlantas Polres Kediri Kota berharap pemilik bengkel dapat ikut berperan dalam membangun budaya tertib berlalu lintas dengan memperhatikan aspek keselamatan pada setiap pekerjaan perbaikan maupun modifikasi kendaraan.

Edukasi kepada pelaku usaha bengkel menjadi bagian dari upaya pencegahan agar kendaraan yang digunakan masyarakat tetap memenuhi persyaratan keselamatan dan tidak membahayakan pengguna jalan. (res/aro)

Continue Reading

Peristiwa

Dua Kegiatan Malam di Mojo Kediri, Polisi Kawal Koordinasi Parkir dan Penutupan Jalan

Published

on

Kediriselaludihati.com – Polsek Mojo, Polres Kediri Kota melakukan pendampingan dua kegiatan masyarakat di Desa Ngadi dan Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, pada Selasa (6/10/2026) malam. Kegiatan meliputi koordinasi pengelolaan tempat parkir di Ngadi serta penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas akibat pekerjaan pengaspalan di Kedawung.

Kedua kegiatan berlangsung mulai sekitar pukul 20.00 WIB dengan melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa maupun unsur tiga pilar di masing-masing wilayah.

Di Desa Ngadi, Bhabinkamtibmas Aiptu Rudi Sutanto bersama Babinsa menghadiri rapat koordinasi antara ketua Panitia Hari Besar Nasional (PHBN) dengan koordinator tempat parkir.

Pertemuan dilaksanakan di Balai Desa Ngadi. Koordinasi tersebut secara khusus membahas pengelolaan tempat parkir yang berkaitan dengan kegiatan PHBN.

Kapolsek Mojo Iptu Mahmud Satriawan, S.H. mengatakan, kehadiran Bhabinkamtibmas dan Babinsa merupakan bagian dari pendampingan terhadap persiapan kegiatan masyarakat.

“Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Ngadi menghadiri rapat koordinasi ketua PHBN bersama koordinator tempat parkir di Balai Desa Ngadi,” kata Mahmud berdasarkan keterangan kegiatan Polsek Mojo.

Laporan kegiatan belum menjelaskan secara rinci agenda PHBN yang akan dilaksanakan, jumlah titik parkir maupun perkiraan jumlah peserta yang nantinya hadir.

Pada waktu yang hampir bersamaan, personel Polsek Mojo juga melakukan pendampingan di Desa Kedawung.

Bhabinkamtibmas Desa Kedawung Aipda Hendrik K., S.H. bersama unsur tiga pilar berada di persimpangan menuju Dusun Jatiwekas untuk mendampingi penutupan jalan sementara.

Penutupan dilakukan karena terdapat pekerjaan perbaikan berupa pengaspalan jalan. Arus kendaraan yang biasanya melintas menuju kawasan Dusun Jatiwekas dan Pamongan harus dialihkan selama pekerjaan berlangsung.

“Di Desa Kedawung, Bhabinkamtibmas bersama tiga pilar melakukan pendampingan penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas karena terdapat pekerjaan perbaikan atau pengaspalan jalan,” ujar Mahmud.

Pendampingan pengalihan arus diperlukan agar pengguna jalan mengetahui perubahan jalur selama proses pengerjaan dan tidak memaksakan melintas pada ruas yang sedang diperbaiki.

Dalam laporan tersebut belum disebutkan berapa lama penutupan diberlakukan maupun jalur alternatif secara terperinci. Pengguna jalan yang melintas di kawasan itu perlu mengikuti arahan petugas dan pengaturan yang diterapkan di lapangan.

Mahmud mengatakan, Bhabinkamtibmas akan tetap membangun koordinasi dengan pemerintah desa dan unsur terkait dalam setiap kegiatan yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Kehadiran aparat kewilayahan pada dua kegiatan tersebut terutama diarahkan untuk membantu koordinasi, menjaga keamanan lingkungan serta meminimalkan gangguan terhadap mobilitas warga selama kegiatan dan pekerjaan jalan berlangsung. (res/an)

Continue Reading

Peristiwa

Tiga Pilar Pantau Revitalisasi RTLH di Semampir Kediri, Tersebar di Empat RT

Published

on

Kediriselaludihati.com – Empat rumah warga di Kelurahan Semampir, Kota Kediri, menjadi sasaran revitalisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026. Proses pengerjaan tersebar di empat titik, yakni RT 13, RT 16, RT 17 dan RT 18.

Pemantauan pelaksanaan revitalisasi dilakukan tiga pilar Kelurahan Semampir, pada Rabu (7/10/2026) mulai pukul 07.30 WIB.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Semampir Aiptu Dodik Bagoes Riyadi bersama Babinsa Sertu Muhtadin dan Lurah Semampir Merta Ayu Galuh Puspita, S.H. mendatangi langsung rumah-rumah yang menjadi sasaran program.

Empat rumah tersebut masing-masing milik Sri Asih di RT 13, Dahlan di RT 16, Waluyo di RT 17 dan Suratin di RT 18.

Pemantauan juga melibatkan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Semampir Dimas Teo, S.STP. serta Pengawas RTLH Kelurahan Semampir Lukman, S.Pd.

Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono, S.Sos. mengatakan, Bhabinkamtibmas hadir bersama unsur tiga pilar untuk melihat pelaksanaan revitalisasi rumah warga di wilayah binaannya.

“Bhabinkamtibmas Kelurahan Semampir bersama tiga pilar melakukan sambang dan pemantauan revitalisasi RTLH tahun 2026 di empat titik yang tersebar di RT 13, RT 16, RT 17 dan RT 18,” kata Kompol Bowo.

Revitalisasi dilakukan agar kondisi rumah yang sebelumnya masuk kategori tidak layak huni dapat diperbaiki sehingga menjadi tempat tinggal yang lebih layak bagi penghuninya.

Dalam pemantauan tersebut, petugas mendatangi masing-masing lokasi untuk melihat perkembangan pengerjaan.

Kehadiran unsur kelurahan dan pengawas RTLH juga menjadi bagian dari pemantauan pelaksanaan program di lapangan.

Namun, laporan kegiatan tersebut belum mencantumkan besaran bantuan untuk masing-masing rumah, sumber anggaran, bentuk pekerjaan yang dilakukan maupun target penyelesaian revitalisasi.

Karena itu, Bowo menegaskan keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan tersebut berada pada fungsi sambang, pemantauan wilayah dan menjaga komunikasi dengan masyarakat.

“Selain melakukan pemantauan, Bhabinkamtibmas juga menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat agar keamanan lingkungan tetap dijaga selama proses revitalisasi berlangsung,” ujar Bowo.

Pemantauan bersama tiga pilar diharapkan mempermudah koordinasi apabila ditemukan persoalan selama pengerjaan rumah. Pemerintah kelurahan dan pengawas program dapat menangani aspek pelaksanaan revitalisasi, sedangkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa mendukung dari sisi komunikasi serta keamanan lingkungan.

Program revitalisasi terhadap empat RTLH tersebut diharapkan membuat rumah Sri Asih, Dahlan, Waluyo dan Suratin lebih layak serta aman untuk ditempati setelah proses perbaikan selesai. (res/an)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page