Peristiwa
Tekan Penyebaran Kasus Covid-19, Walikota Kediri Terbitkan SK PPKM Berbasis Mikro
Kediriselaludihati.com – Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kediri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Langkah ini dilakukan untuk pengendalian penyebaran covid-19, Selasa (9/2).
SK Wali Kota Kediri ini berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2021 dan arahan Gubernur Jawa Timur. PPKM berbasis mikro diberlakukan mulai tanggal 9 Februari hingga 22 Februari 2021.
PPKM mengatur pembatasan pada beberapa sektor. Mulai dari, kegiatan perkantoran atau tempat kerja menerapkan work from home 50 persen dan work from office 50 persen. Kegiatan pembelajaran dan perkuliahan serta kegiatan lain di sekolah, kampus, bimbingan belajar dan institusi pendidikan lainnya dilaksanakan dalam jaringan atau melakukan belajar dari rumah.
Sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen.
Kegiatan perdagangan di pasar dan pusat perbelanjaaan dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas pengunjung sebanyak 50 persen dari kondisi biasa dan pengaturan jarak antar orang paling sedikit satu meter.
Pusat perbelanjaan atau mall tutup pukul 21.00 WIB dan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Untuk warung makan, rumah makan, cafe dan restoran dibatasi paling banyak 50 persen dan membatasi jam operasional sampai pukul 22.00 WIB.
Untuk layanan makanan melalui pesan-antar tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional dan penerapan protokol kesehatan ketat. Kegiatan tempat ibadah 50 persen. Kegiatan masyarakat di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya seperti pagelaran seni, resepsi, hajatan, dan lainnya diberhentikan sementara.
Kebijakan PPKM berbasis mikro ini menyasar hingga tingkat rukun tetangga (RT). Dalam penerapannya, PPKM berbasis mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Adapun, zonasi yang dimaksud terbagi dalam zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah.
Wali Kota Kediri mengajak seluruh RT dan RW untuk bekerjasama dengan Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengawasi seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya. Nantinya juga akan didirikan posko disetiap kelurahan. “Nanti kita akan cek satu per satu kelurahan itu. Saya, Pak Kapolres, Pak Dandim dan Forkopimda yang lain akan mengecek. Dan kita pastikan semua akan berjalan dengan semestinya,” ujarnya.
Penerapan PPKM berbasis mikro ini masyarakat untuk saling mengingatkan serta taat dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Sehingga nantinya kasus covid-19 di Kota Kediri dapat ditekan.
“Jadi untuk saat ini bagi seluruh masyarakat Kota Kediri kita akan ada pembatasan masyarakat berbasis mikro yaitu PPKM berbasis mikro. Ini dilakukan di seluruh Pulau Jawa dan Bali sehingga kita bisa menekan kasus penyebaran covid secara serentak. Saya yakin ini lebih efektif dibanding yang dulu dilakukan secara parsial,” ungkap Wali Kota Kediri.
Abdullah Abu Bakar menyampaikan dari hasil PPKM pertama dan kedua di Kota Kediri sudah terjadi penurunan kasus. Namun menurutnya penurunannya kurang optimal. “Kita dari Kota Kediri akan menekan seminim mungkin yang terjangkit. Nanti saya berharap dengan adanya PPKM berbasis mikro ini kita bisa lebih baik lagi untuk menekan kasus ini,” harapnya.
Beberapa upaya strategis juga akan dilakukan Wali Kota Kediri agar pelaksanaan PPKM berbasis mikro ini memberikan hasil yang signifikan dalam menekan penyebaran covid-19.
Pertama, meningkatkan pendonor plasma konvalesen melalui program Gedor Pasen. Jumlah pendonor plasma konvalesen dari 20 Januari hingga 6 Februari sebanyak 21 orang.
Kedua, pendataan hasil rapid antigen di semua laboratorium, klinik, dan pelayanan kesehatan serta pemantauannya. Ketiga, mengimplementasikan aplikasi SIGAP untuk memantau lokasi berpotensi kerumunan sampai level RT/RW. Keempat, mengaktifkan kembali Isolasi Mandiri Dalam Pengawasan sesuai Inmedagri 3 tahun 2021.
Terdapat empat indikator pelaksanaan PPKM, apabila satu syarat saja terpenuhi maka harus melakukan PPKM. Di Kota Kediri pada data per 6 Februari 2021 tingkat kematian di angka 9,87 persen, berada di atas rata-rata tingkat kematian secara nasional yaitu 3 persen.
Kasus aktif 1,97 persen di bawah rata-rata nasional yaitu 14 persen. Tingkat keterisian ruang isolasi 52,06 persen, di bawah rata-rata nasional yaitu 70 persen. Tingkat kesembuhan 88,16 persen di atas rata-rata nasional yaitu 82 persen. Indikator tingkat kematian di Kota Kediri yang lebih tinggi dibanding rata-rata nasional menjadi alasan penerapan PPKM di Kota Kediri. (res|aro)
Peristiwa
Ngopi Bareng Kelompok Tani di Kebun Garang Asem, Kapolres Kediri Kota: Silakan Kritik Kinerja Polri
Kediriselaludihati.com – Kelompok tani Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mengeluhkan pasokan listrik untuk pompa air tanah (submersible) yang mereka gunakan mengairi sawah. Keluhan itu disampaikan dalam kegiatan ngopi bareng bersama Kapolres Kediri Kota Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kresno Wisnu Putranto di Kebun Garang Asem, Dusun Ngolaan, Desa Cerme, pada Rabu (18/11/2026).
“Kami petani di Desa Cerme adalah pengguna air tanah atau sibel. Kendala kami, jika musim tanam bersamaan, kami berebut aliran listrik. Kami mohon ada trafo tambahan untuk menunjang kegiatan petani di sini,” kata salah seorang petani.
Menanggapi hal itu, Wisnu berjanji membantu menjembatani keluhan petani kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN). “Terkait hal itu, nanti kita komunikasikan dengan PLN. Bila ada biaya untuk penambahan aliran listrik, nanti kita bantu,” ujarnya.
Petani lain juga menyampaikan persoalan serupa. Menurut dia, pompa air selama ini hanya bisa dipasang di pinggir jalan karena dekat dengan jaringan listrik. Padahal, pompa juga dibutuhkan di area sawah bagian tengah yang jauh dari jaringan listrik utama.
Wisnu meminta warga terus menyampaikan setiap keluhan melalui Bhabinkamtibmas. “Setiap permasalahan yang belum tersampaikan di sini, tolong sampaikan kepada Bhabinkamtibmas, lalu bisa diteruskan kepada saya. Nanti kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait,” katanya.
Camat Grogol Galuh Triad Madi menambahkan, pemerintah kecamatan akan menampung seluruh aspirasi warga. “Setiap keluh kesah warga Cerme akan kami tampung dan kami komunikasikan dengan dinas terkait untuk menangani permasalahan yang disampaikan,” ujarnya.
Silakan kritik Polri
Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00 hingga 11.30 WIB itu dihadiri Kasat Intelkam AKP Laksono Setiawan, Kasat Binmas AKP Cahyo Widodo, Kasat Lantas AKP Septia Intan Putri, Kasat Narkoba AKP Endro Purwandi, serta Kapolsek Grogol AKP Andang Wastiyono. Hadir pula Kepala Desa Cerme Saiful beserta perangkat desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
Dalam sambutannya, Wisnu mengatakan pertemuan sengaja dikemas santai agar polisi dan warga lebih dekat. Ia juga mempersilakan warga menyampaikan kritik terhadap kinerja kepolisian.
“Bila ada keluh kesah terhadap kinerja Polri, silakan dikritik, tidak apa-apa, demi kebaikan Polri ke depan. Program yang baru pasti belum sempurna, jadi saya harap ada masukan untuk menyempurnakan layanan kami,” kata Wisnu.
Wisnu juga mengingatkan warga untuk memanfaatkan layanan darurat 110. “Bila ada kejadian apa pun, bisa langsung menghubungi 110. Saya harap layanan ini jangan dibuat mainan, agar kedekatan antara Polri dan masyarakat terus terjaga,” ujarnya.
Selain itu, Wisnu meminta warga mewaspadai informasi bohong di media sosial yang kerap dimanfaatkan oknum untuk memecah belah masyarakat. Ia juga mengingatkan bahaya penipuan dan pinjaman online yang banyak menyasar warga yang kurang memahami teknologi informasi.
Menurut Wisnu, para Bhabinkamtibmas telah mengikuti sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kejahatan perbankan, seperti penipuan dan pinjaman online. “Bhabinkamtibmas kami sudah dibekali, sehingga bisa meneruskan imbauan ini kepada warga,” katanya. (res/an)
#polisibersamamasyarakat
Peristiwa
Kapolres Kediri Kota: Kami Sering Tahu Masalah Saat Sudah Besar, FKUB Diharapkan Jadi Mata dan Telinga
Kediriselaludihati.com – Kapolres Kediri Kota Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kresno Wisnu Putranto menerima kunjungan silaturahmi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Bale Sekartaji, Mapolres Kediri Kota, Jawa Timur, pada Rabu (18/11/2026). Dalam pertemuan itu, Wisnu meminta FKUB segera menginformasikan setiap persoalan di masyarakat sebelum berkembang menjadi besar.
“Selama ini kami mengetahui permasalahan ketika masalah itu sudah menjadi besar, karena kami kurang memonitor saat permasalahan tersebut masih kecil. Kami berharap FKUB dapat memberi tahu kami apabila terjadi permasalahan, sebelum masalah itu membesar, sehingga kami bisa mencari solusi bersama,” kata Wisnu.
Pertemuan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 09.45 WIB itu dihadiri Ketua FKUB KH Misbahul Munir, Wakil Ketua I Pendeta Yosia Prasetijanto, serta jajaran pengurus dan koordinator lintas agama. Dari Polres Kediri Kota, Wisnu didampingi Kasat Intelkam AKP Laksono Setiawan, Kasat Binmas AKP Cahyo Widodo, dan Kanit 3 Satintelkam Ipda Didik Tarwanto.
Wisnu mengungkapkan, ia baru sekitar empat bulan bertugas di Kediri. Karena itu, masukan dari tokoh lintas agama sangat ia butuhkan untuk memahami situasi di Kota maupun Kabupaten Kediri.
“Kami selalu mendukung semua kegiatan FKUB, karena sebagian wilayah hukum kami juga berada di Kabupaten Kediri,” ujarnya.
Wilayah hukum lintas daerah
Perwakilan FKUB menjelaskan, kunjungan ini penting karena wilayah hukum Polres Kediri Kota tidak hanya mencakup Kota Kediri. Lima kecamatan di sisi barat Sungai Brantas yang masuk wilayah Kabupaten Kediri juga berada di bawah Polres Kediri Kota, yakni Mojo, Semen, Banyakan, Grogol, dan Tarokan.
Ketua FKUB KH Misbahul Munir menilai, silaturahmi lintas wilayah seperti ini perlu terus dilakukan. “Saya rasa perlu untuk bersilaturahmi lintas wilayah, karena ada wilayah Kabupaten Kediri yang masuk dalam wilayah hukum Polres Kediri Kota,” kata Misbahul.
Ia juga menyinggung maraknya penggiringan opini di media sosial. Menurut dia, banyak warganet yang menghubung-hubungkan suatu peristiwa dan menggiring opini terhadap kelompok maupun perorangan tertentu. Situasi ini perlu diwaspadai bersama agar tidak memicu gesekan di masyarakat.
Misbahul menambahkan, saat ini masih ada dua agama yang belum terwakili dalam kepengurusan FKUB, yakni Buddha dan Konghucu. (res/an)
polisibersamamasyarakat
Peristiwa
Operasi Zebra Semeru 2026, Pengendara Diimbau Gunakan TNKB Resmi dan Knalpot Standar
Kediriselaludihati.com — Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kediri Kota memasang banner imbauan di Jalan Kapten Tendean dan Jalan Veteran, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (18/11/2026). Banner tersebut berisi ajakan kepada pengendara untuk menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) resmi, bukan modifikasi, serta memakai knalpot sesuai ketentuan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan TNKB yang bukan modifikasi dan knalpot yang sesuai ketentuan,” kata Kepala Satlantas Polres Kediri Kota Ajun Komisaris Septia Intan Putri, Rabu.
Pemasangan banner yang berlangsung pukul 09.00 hingga 10.00 WIB itu merupakan bagian dari kegiatan preemtif dalam Operasi Zebra Semeru 2026. Operasi tersebut digelar selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026.
Kedua ruas jalan dipilih karena ramai dilalui kendaraan. Dalam Rencana Operasi Zebra Semeru 2026 Polres Kediri Kota, Jalan Kapten Tendean ditetapkan sebagai titik rawan kecelakaan (black spot), sedangkan Simpang Empat Veteran masuk dalam daftar lokasi rawan kemacetan.
TNKB yang tidak sesuai aturan dan spesifikasi teknis, serta knalpot yang tidak sesuai standar pabrikan, termasuk sasaran Operasi Zebra Semeru 2026. Pelat nomor modifikasi kerap menyulitkan identifikasi kendaraan, termasuk oleh kamera tilang elektronik (ETLE). Adapun knalpot tidak standar atau knalpot brong menimbulkan kebisingan yang mengganggu warga.
Pada Operasi Patuh Semeru 2026 yang berakhir 8 November lalu, Satlantas Polres Kediri Kota menyita 18 unit knalpot brong sebagai barang bukti.
“Pelat nomor harus jelas terbaca agar kendaraan mudah dikenali, termasuk oleh kamera ETLE. Knalpot brong juga sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Karena itu, kami ajak pengendara untuk kembali ke spesifikasi standar sebelum ditindak,” ujar Septia.
Menurut Septia, pemasangan banner dipilih sebagai langkah edukasi agar pesan keselamatan menjangkau lebih banyak pengendara. “Kami mengedepankan edukasi. Harapannya, masyarakat sadar dan tertib, bukan karena takut ditilang, melainkan karena paham pentingnya aturan,” katanya. (res/aro)
#polisibersamamasyarakat
-
Peristiwa6 years agoNing Sheila Hasina Binti KH Zamzami Lirboyo Juara 1 MHQ 30 Juz , MTQ XIV Kapolda Jatim Cup
-
Peristiwa7 years agoPonpes Tarbiyatul Qur’an Al Falah Ploso Kediri Gelar Haflah dan Wisuda Khatmil Qur’an
-
Kriminal7 years agoJangan Coba Coba Balap Liar di Kota Kediri, Dihukum Dorong Motor Dua Kilometer
-
Uncategorized6 years ago6 Pelatihan Sertifikasi Gada Pratama di Mako Brimob Kediri Terima Anumerta Peserta Terbaik
-
Peristiwa6 years agoPengunjung Pasar Bolawen Kabupaten Kediri Diimbau Jaga Jarak dan Cuci Tangan
-
Peristiwa7 years agoRibuan Umat Muslim Ikuti Pengajian Rutin Malam Rabu Gus Lik Kediri
-
Peristiwa4 years agoInilah Kegiatan Malam Tirakatan Jumat Legi di Gereja Puhsarang
-
Inspirasi7 years agoMengenal Sosok Kasatreskrim AKP I Gusti Agung Ananta
