SURABAYA – Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si. resmi membuka Pekan Olahraga Polda Jatim dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung hingga 30 Juni 2026 ini diharapkan menjadi sarana memperkuat soliditas anggota Polri sekaligus menjaring atlet-atlet potensial dari lingkungan kepolisian.

Pembukaan pekan olahraga digelar di Mapolda Jatim, Surabaya, Jumat (5/6/2026).

Dalam sambutannya, Irjen Pol Nanang menegaskan bahwa olahraga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental anggota Polri.

Kondisi tersebut dinilai menjadi modal utama dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

“Olahraga bukan sekadar ajang kompetisi. Kegiatan ini menjadi sarana menjaga kebugaran, mempererat kebersamaan, sekaligus membangun semangat positif dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri,” ujar Irjen Nanang.

Menurut Kapolda Jatim, pekan olahraga juga dapat dimanfaatkan sebagai ajang pencarian bibit atlet berbakat dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan.

Selain meningkatkan prestasi, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat hubungan sosial dan kemitraan antara Polri dengan masyarakat.

Irjen Nanang juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi nilai sportivitas dan fair play selama pertandingan berlangsung.

Ia menekankan bahwa kemenangan bukan menjadi tujuan utama dalam setiap perlombaan.

“Saya berharap seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas. Juara memang penting, tetapi yang lebih utama adalah kebersamaan, kekeluargaan, dan soliditas yang terbangun melalui kegiatan ini,”tutur Irjen Nanang.

Kapolda Jatim juga turut mengajak seluruh peserta untuk terus mengobarkan semangat “Jogo Jatim” serta menunjukkan semangat kompetisi yang sehat dalam setiap pertandingan.

Pekan Olahraga Polda Jatim dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 ini akan melibatkan personel dari jajaran Polda Jatim dan kewilayahan. (*)

Jakarta – Desk Ketenagakerjaan Polri berhasil melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan antara manajemen PT Kerta Gaya Pusaka dan 131 pekerja.

Permasalahan tersebut bermula dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami para pekerja sejak tahun 2021. Hingga saat ini, para pekerja belum menerima kompensasi PHK maupun kekurangan upah yang menjadi hak mereka.

Melalui fasilitasi dan mediasi yang dilaksanakan pada Rabu (3/6/2026), yang dihadiri oleh Kepala Desk Ketenagakerjaan Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan Andi Gani Nena Wea, perwakilan pekerja, serta manajemen PT Kerta Gaya Pusaka, para pihak akhirnya mencapai kesepakatan.

Dalam hasil mediasi tersebut, manajemen PT Kerta Gaya Pusaka menyatakan kesediaannya untuk membayarkan kompensasi PHK dan kekurangan upah kepada 131 pekerja dengan total nilai mencapai Rp10 miliar.

Kepala Desk Ketenagakerjaan Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni mengatakan keberhasilan penyelesaian kasus ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan hubungan industrial yang harmonis.

“Desk Ketenagakerjaan Polri hadir untuk memastikan setiap permasalahan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara adil, profesional, dan mengedepankan dialog. Penyelesaian kasus PT Kerta Gaya Pusaka ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan restorative justice mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi hak-hak pekerja yang selama ini tertunda,” ujar Brigjen Pol. Mohammad Irhamni kepada Wartawan di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa Polri akan terus mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif melalui upaya mediasi, perlindungan hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan industrial.

Keberhasilan penyelesaian sengketa ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat, dengan mengedepankan penegakan hukum yang berorientasi pada penyelesaian masalah, keadilan restoratif, serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di Indonesia.

Sukabumi – Sebanyak 1.848 Perwira Polri resmi dilantik dalam Upacara Penutupan Pendidikan dan Pelantikan Perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-55 dan SIP Khusus Intelijen Angkatan ke-11 Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, A.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Lapangan Soetadi Ronodipuro, Setukpa Lemdiklat Polri, Sukabumi, Kamis (4/6).

Jumlah perwira yang dilantik terdiri atas 1.798 lulusan SIP Angkatan ke-55 dan 50 lulusan SIP Khusus Intelijen Angkatan ke-11.

Di balik pelantikan tersebut, terdapat misi besar untuk memperkuat pelayanan Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Wakapolri mengungkapkan bahwa hampir 90 persen perwira baru akan kembali bertugas di Polda dan Polres guna mengisi kebutuhan jabatan perwira yang masih cukup besar di tingkat kewilayahan.

“Hampir 90 persen kembali ke Polda dan Polres karena masih banyak kebutuhan jabatan perwira, khususnya di tingkat Polres,” ujar Wakapolri.

Menurutnya, sebagian besar perwira baru akan memperkuat fungsi Samapta dan pelayanan kepolisian yang menjadi garda terdepan dalam interaksi dengan masyarakat. Mereka dituntut memiliki kemampuan quick response, berintegritas, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelayanan.

Wakapolri menegaskan bahwa Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Hotline 110, Command Center, dan fungsi Samapta merupakan wajah terdepan Polri yang secara langsung membentuk persepsi masyarakat terhadap institusi.

“Dari interaksi di SPKT, layanan 110, maupun pelayanan kepolisian lainnya, citra Polri dibangun. Karena itu pelayanan publik harus menjadi perhatian utama seluruh anggota Polri, khususnya para perwira yang baru dilantik,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya pembenahan institusi, Polri terus memperkuat ekosistem pelayanan quick response melalui optimalisasi layanan Hotline 110, penguatan Command Center, peningkatan kualitas pelayanan SPKT, serta penguatan fungsi Pamapta sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.

Wakapolri menjelaskan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan fondasi organisasi Polri yang akan terus diperbaiki melalui pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan humanis harus menjadi standar baru pelayanan kepolisian di seluruh wilayah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar kepada Polri, terutama dalam aspek kecepatan merespons laporan, kualitas pelayanan publik, keadilan dalam penegakan hukum, dan penguatan pengawasan.

Oleh karena itu, kehadiran para perwira baru diharapkan dapat memperkuat transformasi pelayanan Polri hingga ke tingkat Polres dan Polsek, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui penempatan para perwira baru tersebut, Polri berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat, respons terhadap kebutuhan masyarakat semakin cepat, serta kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat semakin dirasakan di seluruh wilayah Indonesia.