Kediriselaludihati.com – Aparat kepolisian melakukan kegiatan penyekatan di wilayah perbatasan Kota Kediri dengan Kabupaten Kediri, pada Jumat (31/7/2026). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap pergerakan rombongan warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang direncanakan menuju Surabaya.

Penyekatan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB di Simpang Empat Semampir, Kecamatan Kota Kediri. Lokasi tersebut menjadi salah satu titik pengawasan karena merupakan jalur perlintasan antara wilayah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono, S.Sos., dengan melibatkan personel gabungan dari beberapa Polsek jajaran Polres Kediri Kota.

Dalam kegiatan tersebut, personel yang terlibat terdiri dari anggota Polsek Kediri Kota sebanyak 10 personel, Polsek Mojoroto 6 personel, Polsek Tarokan 4 personel, serta Polsek Grogol 4 personel. Pengamanan juga dipimpin oleh Padal Iptu Moh Maxrot.

Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono mengatakan, kegiatan penyekatan dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan aman.

“Penyekatan ini merupakan langkah antisipasi dan pemantauan situasi di lapangan. Kami mengedepankan pendekatan persuasif agar kondisi tetap aman dan kondusif,” ujar Kompol Bowo.

Selama pelaksanaan kegiatan, petugas melakukan pemantauan terhadap kendaraan maupun rombongan yang melintas di kawasan Simpang Empat Semampir.

Dari hasil pemantauan hingga kegiatan dilaporkan selesai, tidak ditemukan adanya rombongan warga PSHT dari wilayah Arus Bawah yang melintas menuju Surabaya melalui lokasi penyekatan tersebut.

“Kami memastikan kegiatan berjalan sesuai prosedur dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi agar tetap kondusif,” kata Kompol Bowo.

Kegiatan penyekatan berlangsung aman dan lancar. Kepolisian memastikan pengamanan akan terus dilakukan sesuai perkembangan situasi di lapangan. (res/an)

Kediriselaludihati.com – Satlantas Polres Kediri Kota melakukan kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada petugas penyeberangan tambangan dan masyarakat pengguna jasa perahu tambangan di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, pada Jumat (31/7/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dilaksanakan oleh Tim Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dalam beraktivitas di jalan maupun jalur penyeberangan.

Dalam kegiatan tersebut, personel Satlantas menyampaikan imbauan kepada petugas penyeberangan tambangan serta masyarakat yang melintas agar selalu mengutamakan aspek keselamatan.

Selain memberikan edukasi mengenai disiplin berlalu lintas, petugas juga mengingatkan pentingnya mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi kecelakaan.

Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Tutud Yudho Prastyawan, S.H., mengatakan bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama antara kepolisian dan masyarakat.

“Keselamatan harus menjadi kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan selalu tertib dan mematuhi aturan yang berlaku,” ujar AKP Tutud.

Menurutnya, edukasi keselamatan perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk kepada masyarakat yang menggunakan sarana transportasi penyeberangan tradisional seperti tambangan.

“Setiap aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan mobilitas harus memperhatikan faktor keamanan. Dengan kesadaran bersama, risiko kecelakaan dapat diminimalkan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, petugas juga berdialog langsung dengan pengelola tambangan dan pengguna jasa untuk menyampaikan pesan-pesan keselamatan serta mengajak masyarakat ikut menciptakan budaya tertib berlalu lintas.

Kegiatan sosialisasi berjalan aman dan lancar. Satlantas Polres Kediri Kota berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepolisian dalam memberikan edukasi dan perlindungan kepada masyarakat. (res/an)

Jakarta, 30 Juli 2026 – Polri memperkuat kesiapan personel, sarana, dan prasarana untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat seiring dengan fenomena El Nino dan puncak musim kemarau pada Juli hingga September 2026.

Kesiapan tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo di Ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Lantai 5 Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7). Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat utama Mabes Polri, para kapolda secara virtual, serta perwakilan dari Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, Basarnas, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa Polri terus memperkuat langkah antisipatif melalui peningkatan kesiapan personel, penguatan patroli terpadu, pemanfaatan teknologi, hingga penyiapan sarana pendukung operasi di lapangan.

“Bapak Wakapolri menekankan bahwa seluruh jajaran harus memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung dalam menghadapi ancaman karhutla. Upaya pencegahan harus dilakukan secara maksimal melalui patroli terpadu, sistem peringatan dini, pemantauan titik panas, serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Dalam rapat tersebut, Wakapolri menyampaikan bahwa Polri telah melaksanakan 151 kegiatan apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat polda, 180 kegiatan kesiapan lapangan, serta 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan yang melibatkan personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa di berbagai daerah.

Selain itu, sebanyak 168.500 kegiatan patroli darat dan perairan telah dilakukan bersama berbagai unsur, mulai dari TNI, pemerintah daerah, Manggala Agni, hingga masyarakat setempat. Langkah tersebut diperkuat melalui pemanfaatan drone untuk mendeteksi dan memetakan titik api secara cepat dan akurat.

Pada aspek kekuatan personel, Polri menyiagakan 48.368 personel Sabhara dari total 58 ribu personel yang dimiliki secara nasional. Sementara itu, Korps Brimob Polri menyiagakan 23.360 personel dari total kekuatan sekitar 61 ribu personel untuk mempercepat respons terhadap situasi darurat di lapangan.

Polri juga menerapkan sistem rayonisasi antarsatuan kewilayahan sebagai langkah untuk mempercepat mobilisasi personel maupun peralatan apabila terjadi peningkatan eskalasi kebakaran di wilayah tertentu.

Di bidang teknologi, Polri mengoperasikan sejumlah command center yang berada di wilayah Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Fasilitas tersebut telah terhubung dengan sistem milik Kementerian Kehutanan, BNPB, dan Basarnas untuk memantau perkembangan titik panas secara real time.

Selain itu, Polri juga memanfaatkan kamera pengawas (closed-circuit television atau CCTV) yang terpasang di sejumlah pos pemantauan, serta mengembangkan penggunaan drone produksi dalam negeri guna mendukung pemetaan wilayah rawan kebakaran.

“Arahan Bapak Wakapolri sangat jelas, yaitu memastikan setiap personel yang bertugas memiliki perlengkapan yang memadai, mulai dari baju tahan api, sepatu tahan api, penutup kepala, masker, hingga peralatan pemadaman bergerak. Keselamatan personel harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi penanggulangan karhutla,” kata Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Wakapolri juga memerintahkan seluruh jajaran untuk melakukan pendataan ulang terhadap embung, waduk, kanal, dan sumur bor yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air ketika terjadi kebakaran. Mabes Polri telah menyiapkan dukungan anggaran yang dapat diajukan melalui kapolda maupun kapolres untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut.

Sementara itu, dari seluruh armada udara yang dimiliki Polri, saat ini terdapat empat helikopter yang memiliki kemampuan water bombing. Armada tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung proses pemadaman di wilayah-wilayah prioritas yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Menurut data, luas lahan yang terdampak karhutla saat ini mencapai sekitar 107.465 hektare. Adapun lima wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi berada di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan.

“Bapak Wakapolri juga menekankan kepada seluruh jajaran agar terus memperkuat langkah mitigasi secara berkelanjutan melalui prinsip 5M, yakni man, money, method, material, dan machine. Dengan kesiapan personel, sarana, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis penanganan karhutla dapat berjalan secara lebih efektif,” tutup Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.