Kediriselaludihati.com – Polres Kediri Kota melakukan kegiatan Zoometing Muspida Kota Kediri bersama Menteri dalam Negeri dalam rangka Monitoring daerah yang terdampak Inflasi Kenaikan Harga BBM.

Kegiatan berlangsung pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib s/d pukul 14.30 WIB di ruang Joyoboyo Kota Kediri.

Hadir Dalam Kegiatan ini Kapolres Kediri Kota. Walikota Kediri. Kajari Kota Kediri. Dandim 0809 diwakili Pabung 0809 dan Sekda Kota Kediri.

Adapun rangkaian kegiatan Zoometing adalah penyampaian Menteri dalam Negeri. Pemerintah telah memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi dari bahan bakar minyak (BBM) untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

Beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian harga.

Pemerintah akan memberikan bantalan sosial untuk penanggulangan Dampak kenaikan Harga BBM yang nantinya akan disalurkan Lewat Kemensos dan Kementrian Tenaga Kerja.

Penyampaian Menteri Keuangan. Bahwa APBN 2022 untuk subsidi BBM itu jumlahnya sangat besar yaitu Rp. 502,4 T dan ternyata belum tepat sasaran karena subsidi tersebut hanya 20% dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

Penyesuaian belanja subsidi dan kompensasi BBM dalam APBN 2022 total Subsidi + Kompensasi sebanyak Rp. 152,5T. Realisasi APBN Perpres 98/2022 total Subsidi + Kompensasi sebanyak Rp. 502,4 T. Apabila tidak dilakukan penyesuaian harga BBM, maka hingga akhir tahun 2022 total Subsidi + Kompensasi akan mencapai Rp. 698 Triliun.

Pemerintah telah menyiapkan program Bantalan Sosial untuk masyarakat yang terdampak kenaikan BBM. Bantalan Sosial berupa:BANTUAN TUNAI LANGSUNG (BLT) Total Rp. 12,40 Triliun dan BANTUAN SUBSIDI UPAH (BSU) Total Rp. 9,60 Triliun.

Penyampaian Kemensos. Kemensos Melalui PT Pos Indonesia Akan Menyalurkan BLT BBM ke 34 Provinsi. BANTUAN TUNAI LANGSUNG (BLT) Total Rp. 12,40 Triliun Sasaran 20,65 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Indeks Rp. 150 ribu per bulan selama 4 bulan.

BLT tersebut merupakan upaya pengalihan dana APBN subsidi bahan bakar minyak yang mengalami penyesuaian harga.

Kementrian Tenaga kerja, pemerintah memberikan bantuan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Total Rp. 9,60 Triliun Sasaran 16 juta Pekerja Gaji Maks. 3,5 juta per bulan Unit Cost (Indeks Per orang). Rp. 600 ribu selama 1 bulan.

Penyampaian Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP)- BPKP akan melakukan Pendampingan terkait Penanggulangan Dampak Infansi agar tepat sasaran

Penyampaian Kapolri, sebelum kebaikan harga BBM mulai tanggal 29 Agustus 2022 di 30 provinsi telah terjadi aksi Demo di 104 titik unras dengan kurleb 7 ribu peserta diikuti berbagai element. Adapun isu basional yang diangkat Penolakan Kenaikan Harga BBM.

Melakukan langkah langkah pencegahan kepada elemen masa aksi unras BBM. Melakukan upaya-upaya penggalangan serta menyampaikan sosialisasi Kenaikan BBM dan Subsidi melakui konten / meme yang di viralkan hingga masyarakat tingkat bawah.

Melakukan Bantuan Sosial Polri Mabes Polri akan menyiapkan bantuan sosial sebanyak 400.000 paket yang akan disalurkan ke jajaran Polda – polda.

Penyampaian Jaksa Agung RI. Pemerintah melalui menteri keuangan telah mengumumkan kebaikan harga BBM beberapa waktu yang lalu.

Menekan jajaran kejaksaaan untuk segera bertindak dan berkoordinasi dengan Pemda setempat.

Melaksanakan pendampingan didaerah kerja masing masing agar Bantalan bantuan Sosial segera tersalurkan dan tepat sasaran.

Penyampaian Panglima TNI. TNI mendukung kebijakan pemerintah dalam kenaikan Harga BBM serta penanggulananya.

Jajajran TNI sampai tingkat bawah / Bhabinsa akan membantu memantau dalam pemberian Bantuan sosial di masyarakat agar tepat sasaran.

“Selama kegiatan berjalan dengan aman, lancar dan terkendali,” kata Kasie Humas Polres Kediri Kota Ipda Nanang S. (res/an).