Connect with us

Uncategorized

Distribusikan Bantuan untuk Korban Gempa di Daerah Pelosok, Polri Gunakan Motor Trail

Published

on

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus berupaya membantu mengirimkan bantuan untuk korban gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Bersama masyarakat serta komunitas motor trail, Polri mengirimkan bantuan ke pelosok-pelosok yang tak terjangkau dengan kendaraan roda empat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pendistribusian bantuan untuk korban gempa menggunakan motor trail dilakukan pada Minggu, 27 November 2022. Dua wilayah yang menjadi sasaran yakni di Kecamatan Cugenang dan Nagrak.

“Sebanyak 32 personel dan 32 sepeda motor trail membawa bantuan untuk korban gempa yang tidak terjangkau oleh mobil,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/11/2022).

Dedi menuturkan, pelepasan pendistribusian bantuan menggunakan motor trail dilakukan oleh Wakapolda Jawa Barat Brigjen Bariza Sulfi. Adapun bantuan yang dibawa yakni sembako, tenda, selimut, alas tempat tidur dan perlengkapan masak dapur.

“Tim pendistribusian berangkat dari Polres Cianjur dan akan menuju ke pelosok-pelosok yang dimana warga korban gempa tak bisa diakses pakai mobil,” katanya.

Pendistribusian bantuan, kata Dedi, akan terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara. Hal ini dilakukan agar semua korban gempa dapat menerima bantuan.

“Polri akan terus berusaha mendistribusikan bantuan ke saudara-saudara kita korban gempa. Semoga semuanya dapat menerima dan bantuan ini dapat meringankan beban warga,” ujarnya.

Continue Reading

Uncategorized

Polri Jadwalkan Sidang KKEP Lanjutan pada 17 November 2026

Published

on

JAKARTA – Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS pada Selasa, 17 November 2026 di Mabes Polri, Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri atas dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan.

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Adapun dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Sidang KKEP tersebut akan dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si. selaku Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K. sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara itu, anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widiatmoko, S.I.K., M.H., IJP Arie Ardian Rishadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, yang bersangkutan dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tutup Trunoyudo.

Continue Reading

Uncategorized

Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai, Kapolda Jatim Tekankan Keselamatan Pengguna Jalan

Published

on

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Semeru 2026, Senin (16/11/2026).

Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026, ini difokuskan pada peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta pencegahan kecelakaan di jalan raya.

Dalam arahannya, Kapolda Jatim menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh personel yang terlibat dalam operasi.

“Jangan sampai jalan raya menjadi mesin pembunuh. Kecelakaan bukan sekadar angka, tetapi menyangkut nyawa manusia dan masa depan keluarga yang ditinggalkan,” tegas Irjen Pol Dekananto.

Berdasarkan data Januari hingga Oktober 2026, jumlah kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur mengalami kenaikan sekitar 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan tercatat mengalami penurunan sebesar 30 persen.

Kapolda Jatim menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama untuk terus meningkatkan keselamatan berlalu lintas melalui langkah edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang terukur.

Menurutnya, upaya menekan angka kecelakaan membutuhkan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, serta seluruh elemen masyarakat.

Kapolda Jatim juga menyinggung hasil Operasi Patuh Semeru 2026 yang menunjukkan penurunan jumlah kecelakaan sebesar 54 persen dan korban meninggal dunia sebesar 85 persen dibandingkan 14 hari sebelum pelaksanaan operasi.

Sementara itu, penindakan pelanggaran secara manual mengalami penurunan sebesar 86 persen, seiring optimalisasi tilang elektronik (ETLE) dan pendekatan edukatif melalui teguran.

“Ini bukti bahwa kehadiran dan keberadaan rekan-rekan selama Operasi Patuh Semeru 2026 memberikan dampak nyata. Namun demikian, tugas dan pekerjaan kita belum selesai,” ujar Irjen Pol Dekananto.

Dalam Operasi Zebra Semeru 2026, Kapolda Jatim meminta seluruh jajaran mengedepankan langkah preemtif dan preventif serta melaksanakan kegiatan berdasarkan pemetaan daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala dan pemanfaatan aplikasi K3I untuk memantau pelaksanaan operasi di lapangan.

“Targetnya jelas, angka kecelakaan dan korban meninggal dunia harus lebih rendah dibandingkan Operasi Zebra tahun sebelumnya. Saya tidak ingin operasi ini hanya menggugurkan kewajiban, tetapi harus bisa kita evaluasi pelaksanaan dan hasilnya,” tegas Kapolda Jatim.

Polda Jawa Timur juga mengimbau seluruh pengguna jalan untuk meningkatkan kedisiplinan, mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta menghindari perilaku berkendara yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Operasi Zebra Semeru 2026 diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan berlalu lintas, tetapi juga membangun kesadaran bersama bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. (*)

Continue Reading

Uncategorized

Kapolda Jatim Kunjungi Ponpes Walisongo, Perkuat Sinergi dengan Ulama di Situbondo

Published

on

SITUBONDO – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim) Irjen Pol. Dekananto melaksanakan kunjungan silaturahmi ke kediaman Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Walisongo, KHR Muhammad Kholil As’ad, di Kabupaten Situbondo, Sabtu (14/11/2026).

Kedatangan Kapolda Jatim disambut hangat oleh KHR Muhammad Kholil As’ad. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Dalam kesempatan itu, Irjen Pol. Dekananto menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat keluarga besar Ponpes Walisongo. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian, pengasuh pesantren, tenaga pendidik, dan pemerintah daerah guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi para santri.

“Angka perundungan atau bullying yang terjadi cukup besar. Karena itu, Polda Jawa Timur menghadirkan program Polisi Jogo Sekolah dan Polisi Jogo Pondok Pesantren,” ujar Irjen Pol Dekananto.

Menurutnya, upaya pencegahan perundungan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Langkah ini tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi juga memerlukan peran aktif pengasuh pesantren, tenaga pendidik, orang tua, dan pemerintah daerah.

Selain aspek pencegahan, Kapolda Jatim menegaskan bahwa penanganan perkara yang melibatkan anak harus memperhatikan kondisi psikologis mereka. Pendekatan persuasif, edukatif, dan keadilan restoratif (restorative justice) menjadi prioritas utama sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Penegakan hukum itu ultimum remedium, artinya upaya terakhir. Kami mengedepankan pendekatan restorative justice dengan memperhatikan aspek psikologi anak supaya mereka tidak mengalami trauma ketika berhadapan dengan hukum,” jelas Irjen Pol Dekananto.

Sementara itu, KHR Muhammad Kholil As’ad menyambut baik kunjungan Kapolda Jatim beserta rombongan. Ia menilai silaturahmi tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan sekaligus memperkuat komunikasi antara pesantren, kepolisian, dan pemerintah daerah.

Melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antara kepolisian, ulama, dan pemerintah daerah semakin solid dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 

Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan pendidikan, khususnya pondok pesantren, yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik perundungan. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page