Jakarta – Divisi Humas Polri menggelar dialog publik bertajuk penguatan internal Polri yang membahas tantangan hukum di era kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) pada Selasa, 7 April 2026, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi digital.

Karopenmas Divhumas Polri Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan dialog publik tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan kementerian, lembaga, akademisi, serta masyarakat sebagai bagian dari penguatan ekosistem menghadapi tantangan era digital.

“Divisi Humas Polri melakukan kegiatan dialog publik yang sifatnya kolaboratif dan terintegrasi dengan kementerian serta lembaga dalam menghadapi khususnya tantangan-tantangan di era digital,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Ia menjelaskan kegiatan tersebut dibuka oleh Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir dan menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, antara lain perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital Irma Handayani, unsur Bareskrim Polri Kombes Pol Andrian Pramudianto, serta CEO dan Founder E-Magic Group Brilliant Faryandi. Kegiatan juga diikuti mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat dalam forum dialog publik.

Menurutnya, tema tantangan hukum di era artificial intelligence sangat relevan dengan perkembangan teknologi yang pesat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan ruang digital.

“Perkembangan kejahatan yang bersifat ekosistem di dalam ruang digital perlu dijaga keamanannya dan tentu juga dilakukan literasi-litrasi serta penegakan hukum apabila mengganggu stabilitas dan keteraturan sosial,” jelasnya.

Melalui kegiatan dialog tersebut, Brigjen Pol. Trunoyudo berharap semangat kolaborasi seluruh elemen bangsa dapat terus diperkuat guna menghadapi tantangan era digital sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Kediriselaludihati.com – Pemerintah Kota Kediri memastikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 2 Klotok resmi dibuka kembali pada Selasa (7/4/2026) setelah melalui proses mediasi intensif dengan warga setempat. Pembukaan ini menandai berangsur normalnya layanan persampahan di Kota Kediri yang sebelumnya sempat terganggu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri Indun Munawaroh, menyampaikan bahwa kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat telah tercapai melalui komunikasi yang melibatkan berbagai pihak.

“Alhamdulillah, proses pembukaan TPA berjalan lancar. Seluruh layanan persampahan kini sudah kembali dibuka, baik yang dikelola DLHKP maupun masyarakat yang ingin membuang sampah ke TPA,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi yang melibatkan unsur pemerintah daerah, camat, lurah, serta tokoh masyarakat. Salah satu poin penting yang disepakati adalah pemberian kompensasi kepada warga terdampak, yang saat ini masih dalam tahap kajian oleh tim ahli.

“Proses pencairan kompensasi akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Kami terus mendorong percepatan melalui koordinasi intensif,” kata Indun.

Selama enam hari terakhir, proses mediasi dilakukan secara berkelanjutan hingga akhirnya menghasilkan kesepakatan. Pemerintah juga memastikan bahwa aspirasi masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kebijakan.

Camat Mojoroto Abdul Rahman menyebut pembukaan kembali TPA 2 Klotok menjadi kabar baik bagi masyarakat yang sebelumnya terdampak penutupan.

“Dengan dibukanya kembali TPA ini, keresahan masyarakat terkait pembuangan sampah dapat terurai,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi peran berbagai pihak dalam menjaga situasi tetap kondusif selama proses mediasi berlangsung, termasuk unsur Polri, TNI, dan Satpol PP.

Dalam proses tersebut, jajaran kepolisian, termasuk personel Polsek Mojoroto Polres Kediri Kota, turut ambil bagian dalam pengamanan kegiatan, mulai dari tahapan mediasi hingga pembukaan kembali TPA. Kehadiran aparat di lapangan dinilai mampu menjaga situasi tetap aman dan terkendali.

Abdul Rahman menambahkan, tuntutan masyarakat terkait kompensasi bagi warga terdampak, khususnya di wilayah ring 1 yang meliputi RW 02, RW 03, dan RW 05 dengan sekitar 1.400 kepala keluarga, akan tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Kediri berharap, dengan tercapainya kesepakatan ini, tidak akan terjadi lagi penutupan atau blokade di masa mendatang. Selain itu, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin kuat guna mencegah potensi konflik serupa. (res/an)

Kediriselaludihati.com – Jajaran Bhabinkamtibmas Polsek Mojo, Polres Kediri Kota aktif mengawal berbagai kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, pada Senin (6/4/2026). Kegiatan tersebut meliputi musyawarah pembangunan desa hingga sosialisasi pemilihan ketua RT dan RW.

Di Desa Petungroto, Bhabinkamtibmas Aiptu Eko Setyo Prayitno melaksanakan monitoring kegiatan musyawarah rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digelar di balai desa setempat pada pukul 19.00 hingga 21.00 WIB.

Kegiatan tersebut dihadiri kepala desa beserta perangkat, Ketua BPD, Ketua LMDH, konsultan pembangunan, Babinsa, para ketua RT dan RW, serta sekitar 35 warga masyarakat. Dalam forum itu, dilakukan pembahasan terkait rencana pembangunan koperasi desa yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Selain memantau jalannya kegiatan, Bhabinkamtibmas juga turut memberikan imbauan kamtibmas serta mendukung terciptanya suasana musyawarah yang aman dan kondusif. Seluruh rangkaian acara, mulai dari pembukaan hingga sesi diskusi dan tanya jawab, berlangsung tertib tanpa kendala.

Sementara itu, di Desa Kraton, Bhabinkamtibmas Aipda Yunus Adi Saputro melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pemilihan RT dan RW di Dusun Tanjung sekitar pukul 20.00 WIB.

Kegiatan yang berlangsung di rumah salah satu perangkat desa tersebut dihadiri Kepala Desa Kraton Taukid, perangkat desa, para ketua RT dan RW, Babinsa, serta warga setempat. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme pemilihan RT dan RW agar berjalan transparan dan demokratis.

Dalam kesempatan tersebut, Bhabinkamtibmas mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas selama proses pemilihan serta mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Kapolsek Mojo Iptu Mahmud Satriawan menyampaikan bahwa kehadiran anggota Bhabinkamtibmas dalam kegiatan masyarakat merupakan bagian dari upaya pembinaan dan penguatan hubungan antara Polri dan masyarakat.

“Bhabinkamtibmas harus hadir di tengah masyarakat, baik dalam kegiatan pembangunan maupun sosial kemasyarakatan, untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan seperti ini menjadi sarana efektif dalam membangun komunikasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Secara keseluruhan, kedua kegiatan di wilayah Kecamatan Mojo tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar, serta mendapat respons positif dari masyarakat setempat. (res/an)