SURABAYA – Polda Jawa Timur meningkatkan status penanganan perkara dugaan penipuan dan/atau penggelapan berkedok arisan Meow dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.Peningkatan status perkara tersebut dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dan gelar perkara.Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan, kepolisian berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam proses penanganan perkara.“Kami tegaskan bahwa proses penegakan hukum ini berjalan berdasarkan fakta, alat bukti yang ditemukan, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Kombes Pol Abast dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Selasa (13/10/2026).Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak berspekulasi dan memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara profesional dalam membuat terang perkara tersebut.Polda Jatim juga membuka ruang bagi masyarakat yang merasa menjadi korban terkait arisan tersebut untuk menyampaikan laporan maupun informasi kepada penyidik.“Bilamana masih ada masyarakat yang merasa menjadi korban terkait perkara ini, silakan menginformasikan kepada kami sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh rekan-rekan penyidik,” ujar Kombes Pol Abast.Berdasarkan laporan polisi yang diterima pada 11 Agustus 2026, terdapat enam orang yang melaporkan sebagai korban dengan total kerugian sebagaimana tercantum dalam laporan sebesar Rp4.075.221.000 atau sekitar Rp4,07 miliar.Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing mengatakan, dalam proses penanganan perkara penyidik telah melakukan klarifikasi terhadap delapan orang, terdiri dari pelapor, sejumlah saksi lainnya, serta satu orang terlapor.“Penyidik juga telah memperoleh sejumlah dokumen, termasuk rekening koran dari para korban, untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut,” kata Kombes Pol Roy.Berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam penanganan perkara, arisan Meow menawarkan beberapa jenis atau skema, antara lain arisan menurun, takeover, overslot, flat, hingga dana pinjaman. Setoran dana dilakukan melalui transfer rekening.Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik kemudian meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan.Pada tahap penyidikan ini, penyidik akan melanjutkan pengumpulan alat bukti dan mendalami transaksi keuangan maupun fakta-fakta lain yang relevan untuk membuat terang dugaan tindak pidana serta menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.“Penyidik akan mendalami fakta dan alat bukti yang ada, termasuk aliran dana yang berkaitan dengan perkara ini. Apabila ditemukan adanya penggunaan atau pengalihan dana yang tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan, tentunya akan didalami dalam proses penyidikan,” jelas Kombes Pol Roy.Polda Jatim menegaskan bahwa peningkatan status perkara ke tahap penyidikan tidak serta-merta berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka.Penentuan tersangka akan dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Polda Jatim juga mengimbau semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. (*)

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono memimpin upacara pelantikan Wakapolda Jatim, penyerahan jabatan Irwasda, serta serah terima jabatan sejumlah Kapolres jajaran Polda Jawa Timur di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Senin (12/10/2026).Jabatan Wakapolda Jatim kini diemban Kombes Pol Feri Handoko Soenarso yang sebelumnya menjabat Irwasda Polda Sumut.Sementara itu, Kombes Pol Arif Bastari yang sebelumnya menjabat Irwasda Polda Jatim mendapat amanah baru sebagai Karopaminal Divpropam Polri.Dalam rangkaian serah terima jabatan tersebut, enam jabatan Kapolres jajaran Polda Jatim juga mengalami pergantian.Kapolresta Sidoarjo kini dijabat AKBP Bobby Adimas Candraputra yang sebelumnya bertugas sebagai Kanit 3 Satresmob Bareskrim Polri. Ia menggantikan Kombes Pol Christian Tobing yang mendapat penugasan baru sebagai Asesor SDM Kepolisian Madya Tk. II SSDM Polri.Jabatan Kapolres Ngawi diserahterimakan dari AKBP Prayoga Angga Widyatama kepada AKBP Mohammad Amirul Hakim yang sebelumnya menjabat Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jabar. Sedangkan AKBP Prayoga Angga Widyatama mendapat amanah baru sebagai Kasubbagopsnal Dittipnarkoba Bareskrim Polri.Kapolres Batu kini dijabat AKBP Panji Gedhe Prabawa, menggantikan AKBP Aris Purwanto yang mendapat penugasan baru sebagai Kabagbinops Roops Polda Jatim.Selanjutnya, jabatan Kapolres Probolinggo Kota dipercayakan kepada AKBP Lucky Permana Putra, menggantikan AKBP Rico Yumasri yang mendapat promosi sebagai Wadirresnarkoba Polda Jatim.Jabatan Kapolres Bangkalan diserahterimakan dari AKBP Wibowo kepada AKBP Rossa Purba Bekti. AKBP Wibowo selanjutnya mendapat amanah sebagai Wakapolresta Sumenep.Sementara itu, Kapolres Mojokerto Kota kini dijabat AKBP Dody Munandar, menggantikan AKBP Herdiawan Arifianto yang mendapat penugasan baru sebagai Kabagfaskon Rolog Polda Jatim.Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier sekaligus penguatan pelaksanaan tugas kepolisian.“Pergantian jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi dan karier personel. Yang terpenting adalah bagaimana amanah yang diberikan dapat segera diterjemahkan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast.Menurutnya, pejabat baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan dinamika dan karakteristik wilayah masing-masing, termasuk membangun komunikasi serta sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat.“Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Karena itu, pejabat baru diharapkan segera memahami situasi wilayah, menjaga kesinambungan program yang sudah berjalan baik, serta hadir dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.Polda Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama menjalankan tugas di wilayah Jawa Timur.“Pergantian pejabat tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan maupun pemeliharaan Kamtibmas. Justru momentum ini harus memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan pelayanan kepolisian, dan menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abast. (*)

Jakarta, 13 Oktober 2026 — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Wisma 2 Mandiri, Selasa (13/10/2026), untuk membahas percepatan penyediaan lahan perumahan dan dukungan reforma agraria.Pertemuan ini berfokus pada upaya mengurai hambatan penyediaan lahan untuk rumah subsidi, rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan hunian tetap bagi korban bencana. BRAN dan Kementerian PKP membahas pemetaan lahan potensial, kepastian status hukum dan tata ruang, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.Kepala BRAN Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa langkah awal yang akan didorong adalah membangun Satu Data Agraria untuk mengintegrasikan informasi pertanahan dan pemanfaatan ruang dari berbagai instansi. Data tersebut diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi lahan yang sesuai dengan kebutuhan perumahan sekaligus mengurangi risiko tumpang tindih peruntukan dan hambatan perizinan.BRAN juga akan berkoordinasi dengan Badan Bank Tanah untuk memeriksa peta dan potensi lahan yang dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan. Verifikasi akan mencakup lokasi, status hukum, penguasaan tanah, dan kesesuaian tata ruang sebelum ditentukan sebagai lokasi prioritas.Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas kebutuhan penyediaan lahan untuk 500 unit hunian tetap di Nusa Tenggara Timur, rencana rumah susun bagi MBR, serta sejumlah persoalan pertanahan yang menghambat pemanfaatan lahan perumahan. Setiap lokasi memerlukan penelaahan dan koordinasi dengan instansi yang berwenang agar solusi yang diambil memiliki kepastian hukum.Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP mengharapkan adanya kemajuan konkret dalam dua minggu ke depan, salah satunya terkait penentuan lokasi bagi rencana pembangunan rumah susun untuk MBR. Kementerian PKP akan menyiapkan tim untuk mendukung proses tindak lanjut, sementara BRAN mendorong pemetaan dan koordinasi agar hambatan lahan dapat diurai secara terukur.BRAN juga menargetkan sekurang-kurangnya 500 hektare dapat memasuki tahapan pelaksanaan reforma agraria dalam 100 hari kerja. Target ini akan ditindaklanjuti melalui verifikasi dan penetapan prioritas sesuai persyaratan hukum.Melalui koordinasi tersebut, BRAN dan Kementerian PKP berupaya menghubungkan agenda reforma agraria dengan kebutuhan nyata rakyat, khususnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Percepatan penyediaan lahan tetap harus mengedepankan kepastian hukum, kesesuaian tata ruang, perlindungan hak, dan akuntabilitas.Fokus tindak lanjut: pemetaan lahan, verifikasi status hukum, penentuan lokasi prioritas, dan percepatan penyediaan lahan bagi rumah rakyat.