PEKANBARU – Polda Riau terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), meski saat ini tidak ditemukan titik api aktif di wilayah Provinsi Riau. Sebanyak 260 papan plang disiapkan untuk dipasang di lahan bekas terbakar sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat agar tidak kembali membuka lahan dengan cara membakar.Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat mengatakan, langkah tersebut merupakan inisiatif Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau untuk mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan. Selain pemasangan plang, pemantauan di sejumlah wilayah rawan juga terus dilakukan guna mengantisipasi munculnya titik api baru.“Di Riau, selama ini saya monitor tidak ada titik api atau hotspot. Memang ada beberapa tanda yang terpantau, tetapi setelah dicek ternyata merupakan cerobong asap,” ujar Arman, Rabu (28/10).Ia menjelaskan, asap yang terpantau di wilayah Riau saat ini merupakan asap kiriman. Meski kondisi relatif terkendali, Kapolda menegaskan seluruh personel tetap harus siaga dan tidak boleh lengah terhadap potensi karhutla, terutama di daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.“Kita tetap menyiagakan langkah pencegahan dan mitigasi. Personel masih berjaga di titik masing-masing. Kita utamakan pencegahan karena mencegah lebih baik daripada memadamkan,” tegasnya.Menurut Arman, pencegahan menjadi langkah penting karena karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, hingga perekonomian daerah. Karena itu, upaya menjaga Riau tetap bebas dari kebakaran membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan.Sebagai langkah konkret, sebanyak 260 papan plang akan didistribusikan ke 12 kabupaten/kota di Riau. Plang tersebut akan dipasang di lahan yang sebelumnya terbakar akibat pembakaran oleh perorangan. Keberadaan papan peringatan itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mencegah terjadinya kebakaran berulang di kawasan yang sama.Di sisi lain, Polda Riau juga terus melakukan penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Berdasarkan data yang disampaikan Kapolda, penanganan perkara karhutla di Riau tercatat sebanyak 61 laporan polisi dengan 65 orang tersangka. Sementara itu, luas lahan yang tercatat dalam penanganan perkara tersebut mencapai 3.394 hektare.Data tersebut menjadi pengingat bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan berkelanjutan, baik melalui penegakan hukum maupun langkah pencegahan di lapangan.Arman berharap, kesiapsiagaan personel, pemasangan plang di lahan bekas terbakar, serta dukungan masyarakat dapat menekan potensi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Ia menegaskan, upaya pencegahan harus terus dilakukan meskipun kondisi saat ini relatif aman.“Kita sudah melakukan upaya terbaik untuk menjaga agar karhutla tidak terjadi. Pencegahan harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.

JAKARTA – Biro Pembinaan Karier (Robinkar) SSDM Polri menyelenggarakan kegiatan Post Assessment dan Peningkatan Kompetensi Calon Pemimpin Polri Tingkat Menengah Tahun Anggaran 2026 untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri yang profesional, berintegritas, dan kompeten.Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kebijakan pimpinan Polri dalam mendukung Asta Cita ke-4, khususnya penguatan pembangunan SDM dan pembentukan aparatur negara yang memiliki kompetensi serta integritas dalam menjalankan tugas.Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol. M. Darwis D. Hermawan menegaskan, pengembangan kompetensi calon pemimpin merupakan bagian penting dari transformasi SDM Polri yang berorientasi pada profesionalisme, kinerja, dan pelayanan kepada masyarakat.“Calon pemimpin Polri harus memiliki kompetensi manajerial yang kuat, integritas yang tinggi, serta komitmen terhadap organisasi. Kepemimpinan tidak hanya ditunjukkan melalui kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga melalui keteladanan, tanggung jawab, dan kemampuan membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Darwis.Ia menjelaskan, kegiatan tersebut sejalan dengan Commander Wish Kapolri melalui kebijakan “Polisi Bersama Masyarakat”, yang dijabarkan dalam Program Prioritas II tentang pembinaan SDM dan pola rekrutmen anggota Polri.Program tersebut menitikberatkan pada penguatan strategi karier dan talenta melalui penerapan pola karier berbasis merit dan kinerja, manajemen talenta untuk jabatan kunci, serta penempatan personel sesuai kompetensi.Menurut Darwis, strategi tersebut diharapkan dapat mewujudkan personel Polri yang tepat jumlah, tepat kompetensi, dan tepat tempat. Dengan demikian, setiap personel dapat memberikan kontribusi optimal sesuai kemampuan dan tanggung jawab jabatannya.“Pengelolaan karier dan talenta harus dilaksanakan secara objektif dan berbasis kompetensi. Dengan menempatkan personel sesuai kemampuan dan kinerjanya, Polri dapat menyiapkan pemimpin yang mampu menjawab tantangan organisasi sekaligus memenuhi harapan masyarakat,” tambahnya.Kegiatan Post Assessment dan Peningkatan Kompetensi ini bertujuan mengembangkan kapasitas individu berdasarkan hasil Assessment Center yang telah dilaksanakan pada level top level dan middle level sepanjang Tahun Anggaran 2026. Peserta akan memperoleh umpan balik (feedback) dari asesor atas hasil asesmen, sekaligus memahami kompetensi yang perlu ditingkatkan dan langkah pengembangan yang dapat dilakukan secara berkelanjutan.Ada tiga tujuan utama dalam kegiatan ini. Pertama, menyiapkan calon pemimpin Polri yang kompeten melalui penguatan kompetensi manajerial untuk mendukung Program Prioritas II Kapolri, yaitu “Polisi Bersama Masyarakat”. Kedua, meningkatkan kesadaran peserta terhadap perilaku kunci yang perlu dikembangkan, terutama dalam aspek kepemimpinan, integritas, dan komitmen terhadap organisasi. Ketiga, membangun keterlibatan (engagement) dan kepercayaan (trust) antara Polri dan masyarakat melalui kompetensi yang mendorong kolaborasi serta menghasilkan solusi nyata.Darwis juga menekankan pentingnya kesungguhan peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Materi dan pengalaman yang disampaikan para narasumber diharapkan menjadi bekal bagi peserta dalam menghadapi tantangan nyata di satuan maupun wilayah tugas masing-masing.“Saya berharap seluruh peserta mengikuti setiap sesi dengan antusias, aktif berdiskusi, serta terbuka terhadap pandangan dan pengalaman yang disampaikan. Jadikan kegiatan ini sebagai kesempatan untuk mengenali potensi diri, memperbaiki kekurangan, dan merumuskan langkah konkret yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas,” tegasnya.Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini menggunakan metode ceramah dan diskusi panel. Selain menjadi sarana pengembangan kompetensi, kegiatan tersebut juga menjadi ruang pertukaran gagasan dan pengalaman bagi para calon pemimpin Polri.Peserta didorong untuk menyampaikan pendapat secara jelas dan singkat, saling menghormati, serta membangun pemahaman bersama dalam mencari solusi atas berbagai tantangan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.Pada akhir kegiatan, peserta diharapkan mampu menetapkan langkah nyata yang dapat dilaksanakan bersama anggota dan masyarakat di lingkungan tugas masing-masing. Dengan demikian, pengembangan kompetensi tidak berhenti pada proses pembelajaran, tetapi berlanjut menjadi perubahan perilaku kepemimpinan dan peningkatan kualitas pelayanan kepolisian.Melalui kegiatan ini, SSDM Polri menegaskan komitmennya menyiapkan calon pemimpin tingkat menengah yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta mewujudkan Polri yang semakin presisi dan hadir sebagai mitra masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat kerja sama internasional dalam memberantas peredaran narkotika, khususnya jaringan kejahatan lintas negara. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan delegasi Kementerian Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok (Ministry of Public Security/MPS) di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi kedua negara dalam mengungkap jaringan narkotika internasional. Salah satu hasil kerja sama yang dibahas adalah pengungkapan laboratorium gelap atau clandestine laboratory sabu di Aceh dengan barang bukti mencapai 1,2 ton sabu dan penangkapan 11 tersangka di Indonesia.

Kapolri menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja sama Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea dan Cukai, serta dukungan Komisi Nasional Pengendalian Narkotika Tiongkok (National Narcotics Control Commission/NNCC).

“Kami mendapatkan kunjungan kehormatan dari Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Pengendali Narkotika Tiongkok (NNCC), sekaligus juga Wakil Direktur Jenderal Biro Pengendali Narkotik Kementerian Keamanan Publik Tiongkok. Tentunya dalam rangka menjalin kerja sama yang sudah kita lakukan beberapa waktu sehingga dapat mengungkap sebuah jaringan besar clandestine lab di Provinsi Aceh,” ujar Kapolri.

Ia menegaskan, Polri akan terus meningkatkan kolaborasi dengan mitra internasional untuk memutus jaringan peredaran narkotika, termasuk menelusuri pihak-pihak yang berperan sebagai pendana dan pendukung operasional jaringan tersebut.

“Kolaborasi ini akan terus kita tingkatkan dalam rangka keamanan di Indonesia dan juga di beberapa wilayah yang ada di sekitar kawasan Asia. Untuk itu, kami, Pemerintah Indonesia, Polri dalam hal ini, menyampaikan bahwa kita sangat serius untuk melakukan upaya pemberantasan narkotika di Indonesia,” tegasnya.

Kapolri menambahkan, pengembangan perkara laboratorium gelap di Aceh masih terus dilakukan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Selain itu, penyidik juga mendalami keterkaitan dengan kasus lain, termasuk pengungkapan yang melibatkan sebuah kapal di wilayah Medan dan seorang warga Malaysia yang diduga berkaitan dengan kepemilikan kapal tersebut.

“Kami juga akan senantiasa mendukung Pemerintah Tiongkok dalam rangka mengungkap jaringan besarnya. Dan kami saat ini masih melakukan pengembangan terhadap kasus yang ada di Aceh ini terhadap para pendukung, para pendana, dan juga kaitan dengan jaringan yang satu lagi yang di Medan,” ungkap Kapolri.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal NNCC sekaligus Wakil Direktur Jenderal Biro Pengendalian Narkotika Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, Lan Weihong, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus di Aceh merupakan hasil kerja sama penegakan hukum lintas negara yang melibatkan Indonesia, Tiongkok, dan Malaysia.

Ia menjelaskan, otoritas Tiongkok sebelumnya telah melakukan penyelidikan intensif selama sekitar satu tahun terhadap kelompok kejahatan yang diduga menyelundupkan narkotika cair dari kawasan Myanmar, Thailand, dan Laos ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

“Pada bulan September tahun ini, NNCC Tiongkok sudah melaporkan informasi tersebut kepada BNN Indonesia dan kedua belah pihak menentukan melakukan kerja sama itu bisa bersama-sama memberantas tindak pidana narkotika lintas negara,” kata Lan Weihong.

Menurutnya, koordinasi dan pertukaran informasi intelijen antarnegara menjadi bagian penting dalam mengungkap jaringan tersebut. Dalam pengungkapan yang dilakukan pada 21 Oktober 2026, pihak Indonesia menangkap 11 tersangka dan menyita 1,2 ton sabu dari laboratorium gelap di Aceh. Sementara itu, otoritas Tiongkok menangkap tujuh orang yang diduga terkait dengan jaringan tersebut di wilayahnya.

Lan Weihong mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara aparat penegak hukum ketiga negara. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan operasi bersama dalam menghadapi kejahatan narkotika yang memiliki jaringan lintas yurisdiksi.

“Pihak Tiongkok, Indonesia, dan Malaysia dalam kasus kerja sama penegakan kasus ini, kita menunjukkan kapasitas penyelidikan yang sangat profesional, operasi gabungan yang kompak, pengambilan keputusan yang tegas, saling pengertian, dan juga akhirnya bisa mengungkapkan kasus ini dan mencapai hasil yang nyata dan luar biasa,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama Indonesia dan Tiongkok dalam pemberantasan narkotika dapat terus ditingkatkan, terutama melalui pertukaran informasi intelijen dan kolaborasi penegakan hukum untuk membongkar jaringan penyelundupan lintas negara.

Pertemuan bilateral ini menegaskan pentingnya sinergi internasional dalam menghadapi kejahatan narkotika yang semakin kompleks. Melalui kerja sama yang berkelanjutan, Polri bersama mitra penegak hukum di negara lain berkomitmen mempersempit ruang gerak jaringan narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.