Pontianak, KALBAR – Aparat penegak hukum bersama sejumlah instansi terkait melakukan pemusnahan barang bukti dugaan penyelundupan bawang impor ilegal dari berbagai negara yang diduga masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Malaysia. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk komitmen penegakan hukum terhadap praktik perdagangan ilegal yang merugikan negara dan membahayakan masyarakat. Kamis (21/5).

Kegiatan tersebut dihadiri Tim Kejaksaan Agung RI yang diwakili Sesjampidum Agus Sahat Lumban Gaol, S.H., M.H., Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri KBP Derry Agung Wijaya, S.I.K., S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Dr. Emilwan Ridwan, S.H., Bea Cukai Kalbar, Barantin, Dinas Lingkungan Hidup Kalbar, Wadir Reskrimsus Polda Kalbar, serta instansi terkait lainnya.

Kasus ini terungkap setelah Satgas Gakkum Lundup menerima informasi adanya peredaran bawang impor ilegal yang diduga berasal dari Malaysia. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi dan berhasil menemukan bawang impor ilegal di dua gudang penyimpanan.

Barang tersebut diduga masuk tanpa dokumen resmi karantina, dokumen impor, maupun dokumen perdagangan yang sah. Seluruh barang bukti kemudian disita untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga telah menjalankan aktivitas tersebut selama kurang lebih satu tahun dengan jumlah pemesanan sekitar delapan ton bawang setiap minggu. Nilai perputaran usaha diperkirakan mencapai sekitar Rp24,96 miliar per tahun.

Dalam kegiatan tersebut, aparat memusnahkan bawang putih sebanyak 9.680 kilogram, bawang bombai 7.340 kilogram, bawang merah 2.193 kilogram, dan bawang beri sebanyak 1.719 kilogram.

Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri KBP Derry Agung Wijaya, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan bahwa Polri akan terus melakukan penindakan tegas terhadap praktik penyelundupan dan perdagangan ilegal yang merugikan negara serta masyarakat.

“Penindakan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga tata niaga yang sehat dan melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal. Kami akan senantiasa bekerjasama dengan penegak hukum lainnya dan tetap konsisten untuk melakukan pengawasan dan penindakan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat,” ujarnya.

Pemusnahan dilakukan karena komoditas tersebut mudah rusak dan dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan masyarakat apabila kembali beredar.

“Atas perbuatannya, pelaku dijerat sejumlah pasal terkait hortikultura, perdagangan, karantina, perlindungan konsumen, dan KUHP. Polri juga memastikan akan terus memperketat pengawasan terhadap jalur-jalur ilegal di wilayah perbatasan guna mencegah masuknya barang impor tanpa prosedur resmi.” Tutup Derry.

Jakarta, 21 Mei 2026 — Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, Irjen Pol. Sentot Prasetyo, S.I.K., menegaskan pentingnya memperkuat perlindungan anak, literasi digital, dan deteksi dini berbasis kolaborasi dalam menghadapi dinamika ruang digital yang terus berkembang.

Penegasan tersebut disampaikan dalam bedah buku “Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital” pada 20 Mei 2026, yang membahas pentingnya pendekatan pencegahan yang lebih adaptif, humanis, dan berbasis perlindungan masyarakat.

Dalam paparannya, Kadensus 88 menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru, terutama bagi anak dan remaja yang berada pada fase pencarian identitas dan rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial maupun ruang digital.

“Anak dan remaja berada pada fase pencarian identitas. Karena itu, penguatan literasi digital, ketahanan psikologis, dan lingkungan sosial yang sehat menjadi bagian penting agar mereka mampu menghadapi berbagai pengaruh di ruang digital secara lebih kritis dan sehat,” ujar Irjen Pol. Sentot Prasetyo.

Menurutnya, pendekatan terhadap anak yang terpapar persoalan di ruang digital perlu mengedepankan perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan, bukan semata pendekatan penindakan.

Berdasarkan hasil asesmen dan pemetaan, Densus 88 menemukan bahwa kerentanan anak di ruang digital dipengaruhi banyak faktor, mulai dari krisis identitas, keterasingan sosial, perundungan, hingga kebutuhan akan penerimaan sosial.

Namun demikian, Kadensus menegaskan bahwa data tersebut harus menjadi dasar untuk memperkuat sistem perlindungan dan pencegahan, bukan membangun stigma terhadap anak.

“Data dan pola yang kami temukan harus menjadi dasar memperkuat perlindungan. Anak perlu dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi dan diperkuat ketahanannya,” jelasnya.

Untuk itu, Densus 88 mendorong collaborative approach, yakni penguatan sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah, akademisi, komunitas, platform digital, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perlindungan bersama.

Pendekatan tersebut diwujudkan melalui penguatan literasi digital, deteksi dini berbasis multi-stakeholder, serta ecological prevention yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial secara menyeluruh.

Selain itu, berbagai program pencegahan juga terus diperkuat melalui Pendidikan Kritis dan Ketahanan Digital, edukasi di sekolah, serta penguatan kapasitas guru dan orang tua sebagai garda terdepan dalam mengenali perubahan perilaku anak sejak dini.

Pandangan tersebut mendapat penguatan dari para akademisi dan pakar lintas disiplin yang menjadi penanggap dalam bedah buku.

Psikolog forensik Dr. Zora Arfina Sukabdi menilai perlindungan anak perlu menjadi perhatian utama, terutama terhadap anak yang mengalami alienasi sosial, merasa tidak terlihat (invisible), hingga kehilangan makna, karena kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan psikologis.

“Pendekatan perlindungan dan deteksi dini terhadap anak menjadi sangat penting, terutama di tengah perubahan pola interaksi sosial di era digital,” ujar Dr. Zora Arfina Sukabdi.

Sementara itu, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., mengingatkan bahwa pencegahan harus tetap berpijak pada hak asasi manusia dan kebijakan berbasis bukti ilmiah, sehingga tidak menimbulkan stigma atau generalisasi terhadap generasi muda.

Pandangan lain disampaikan psikolog forensik Dra. Adityana Kasandra Putranto, yang menekankan pentingnya penguatan kesehatan mental dan ketahanan psikologis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang lebih tangguh menghadapi tantangan ruang digital.

Sementara Dr. Ismail Fahmi menyoroti pentingnya edukasi publik dan sistem deteksi dini berbasis data agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan dinamika digital.

Menutup paparannya, Kadensus 88 menegaskan bahwa tujuan utama berbagai upaya tersebut adalah membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang generasi muda.

“Tujuan akhirnya bukan menciptakan rasa takut, tetapi membangun kesadaran bersama agar anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan memiliki ketahanan menghadapi tantangan era digital,” tutup Irjen Pol. Sentot Prasetyo.

Pesan tersebut menegaskan bahwa keamanan masa depan dibangun melalui perlindungan, pendidikan, kolaborasi, dan penguatan ketahanan generasi muda.

Kediriselaludihati.com — Forkopimda Kabupaten Kediri menggelar kegiatan Social Riding dalam rangka memantau kondusifitas wilayah sekaligus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, Kamis (21/5/2026). Kegiatan yang dimulai dari kawasan Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) tersebut berlangsung penuh kebersamaan dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat di sepanjang rute perjalanan.

Kegiatan diikuti langsung Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Dhavid Nur Hadiansyah, Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim, Sekda Kabupaten Kediri Dr. Mohammad Sholikin, serta jajaran Forkopimda dan peserta social riding lainnya.

Sejak pagi hari, para peserta telah berkumpul di kawasan Monumen Simpang Lima Gumul sebelum memulai perjalanan menuju kawasan Gunung Kelud melalui jalur pedesaan Kabupaten Kediri. Selain menjadi ajang mempererat sinergitas lintas instansi, kegiatan tersebut juga bertujuan memantau langsung situasi keamanan dan kondisi sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri.

Iring-iringan kendaraan melintasi sejumlah kawasan strategis mulai wilayah Wates, Ngancar, hingga kawasan wisata lereng Gunung Kelud. Suasana kebersamaan terlihat saat rombongan menikmati sarapan dan ngopi bersama di area Kawah Gunung Kelud.

Usai dari kawasan wisata Gunung Kelud, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Ngadiluwih melalui jalur pedesaan Wates. Di tengah perjalanan, Forkopimda Kabupaten Kediri menyempatkan diri mengunjungi rumah warga penerima bantuan sosial di Desa Branggahan.

Salah satu penerima bantuan sosial adalah Ibu Minem, warga yang sehari-hari berjualan bunga tabur ziarah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam kesempatan tersebut, Forkopimda menyerahkan paket sembako dan bantuan sosial kepada masyarakat kategori desil 1 dan 2 sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap warga yang membutuhkan.

Kehadiran para pimpinan daerah itu disambut antusias warga sekitar. Selain menyerahkan bantuan, Forkopimda juga berdialog langsung dengan masyarakat guna mengetahui kondisi sosial serta kebutuhan warga di lapangan.

Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim mengatakan kegiatan Social Riding Forkopimda menjadi bentuk nyata sinergitas pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus mendekatkan diri kepada masyarakat.

“Kegiatan ini bukan sekadar riding bersama, tetapi juga sarana memperkuat soliditas Forkopimda, memantau kondisi wilayah, serta berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Setelah penyaluran bantuan sosial, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Cafe 66 Hutan Pinus di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen. Lokasi wisata alam tersebut menjadi titik akhir kegiatan sekaligus tempat istirahat dan makan bersama seluruh peserta.

Sepanjang kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar dengan dukungan pengamanan gabungan dari personel Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

Melalui kegiatan tersebut, Forkopimda Kabupaten Kediri berharap sinergitas antarinstansi semakin kuat sekaligus mampu meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Kediri. (res/aro)