kediriselaludihati.com-

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan serta kesiapan personel menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Kediri Kota melaksanakan kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) terhadap seluruh anggota pada Rabu (11/3/2026) pagi di halaman Mako Polres Kediri Kota.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 07.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Kediri Kota Putu Gde Caka Pratyaksa Ratsuko serta didampingi Kasipropam Polres Kediri Kota Herman Susilo bersama personel Propam.

Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan difokuskan pada kelengkapan gampol (seragam polisi), sikap tampang, serta kelengkapan administrasi pribadi anggota. Setiap personel diperiksa satu per satu, mulai dari kelengkapan identitas seperti SIM, KTP, hingga Kartu Tanda Anggota (KTA).

Wakapolres Kediri Kota Kompol Putu Gde Caka Pratyaksa Ratsuko mengatakan bahwa kegiatan Gaktibplin ini merupakan langkah pengawasan internal untuk memastikan seluruh personel tetap menjaga disiplin, penampilan, serta kelengkapan administrasi dalam menjalankan tugas.

“Pengecekan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan internal agar seluruh anggota tetap disiplin, tertib administrasi, serta siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2026,” ujarnya.

Menurutnya, kesiapan personel menjadi hal yang sangat penting mengingat Operasi Ketupat Semeru merupakan operasi kepolisian terpusat yang digelar setiap tahun guna mengamankan perayaan Hari Raya Idul Fitri, termasuk arus mudik dan arus balik masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personel Polres Kediri Kota dapat terus menjaga profesionalitas, kedisiplinan, serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat selama rangkaian pengamanan Hari Raya Idul Fitri mendatang.

JAKARTA – Pemerintah memprediksi arus mudik Lebaran 2026 akan melibatkan sedikitnya 143,9 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik. Menanggapi skala pergerakan massa yang masif tersebut, Polri secara resmi meluncurkan Operasi Ketupat 2026 yang melibatkan 161.243 personel gabungan dari berbagai instansi terkait.

Dalam pemaparannya, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa strategi rekayasa lalu lintas telah disusun secara matematis berdasarkan data traffic counting secara real-time. Melalui Kebijakan seperti one way, contra flow, dan ganjil-genap pada ruas jalan tol maupun ruas jalan non tol, kebijakan ini diharapkan dapat mengantisipasi rasio volume kendaraan agar tetap di bawah ambang batas kemacetan. Sebagaimana penegasan Wakapolri dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Rabu (11/3)

“Operasi Ketupat 2026 dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi lintas sektoral yang sangat ketat. Kami akan menerapkan rekayasa lalu lintas di jalur tol maupun arteri dengan indikator yang terukur. Setiap kebijakan akan kami sosialisasikan kepada publik paling lambat dua jam sebelum eksekusi agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan perjalanan mereka.”

Sisi teknis kepolisian diperkuat dengan dukungan masif dari sektor infrastruktur. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan pengamanan berupa jalur fungsional untuk mengurai titik-titik jenuh.

“Kami menyiagakan 10 ruas tol fungsional di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan untuk memecah arus. Selain itu, pemerintah memberikan stimulus berupa diskon tarif tol hingga 30% dan diskon tiket transportasi umum untuk mendorong distribusi pemudik agar tidak menumpuk di waktu puncak,” ungkap AHY.

Selain fokus pada kelancaran arus, Operasi Ketupat 2026 juga menitikberatkan pada aspek keselamatan jiwa. 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu serta akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan darurat dan bengkel siaga. Pemerintah mengimbau agar para pemudik memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima sebelum memulai perjalanan panjang menuju kampung halaman.
Dengan sinergi antar Kementerian Lembaga ini, Operasi Ketupat 2026 diharapkan mampu menciptakan perjalanan mudik tahun ini menjadi aman dan nyaman.

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan mudik Lebaran 2026 yang aman, lancar, dan responsif bagi masyarakat. Dalam konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan nasional yang digelar di Kantor Staf Presiden, Rabu (11/3), Polri mengumumkan pengerahan besar-besaran personel serta penguatan layanan darurat 110 sebagai garda terdepan respons cepat bagi masyarakat.

Wakapolri Dedi Prasetyo Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menyampaikan bahwa Polri menyiagakan 161.000 personel gabungan dalam Operasi Ketupat 2026 untuk mengamankan arus mudik di seluruh Indonesia. Personel tersebut akan ditempatkan di berbagai titik strategis guna mengantisipasi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga potensi gangguan keamanan selama periode mudik hingga perayaan Idulfitri.

Selain kekuatan personel, Polri juga menyiapkan 2.746 pos pengamanan, yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu. Pos-pos tersebut tersebar di jalur utama mudik, rest area, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata dan tempat ibadah yang diprediksi mengalami lonjakan aktivitas masyarakat menjelang dan setelah Lebaran.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri menegaskan bahwa pengamanan mudik tahun ini tidak hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas konvensional seperti one way atau contraflow, tetapi juga mengedepankan transformasi layanan publik melalui digitalisasi respons darurat.

“Polri juga terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” ujar Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. dalam Press Conference Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2026 dan Pengamanan Nasional di Kantor Staf Presiden, Rabu (11 Maret 2026).

Ia menjelaskan bahwa layanan 110 dirancang untuk memangkas birokrasi pelaporan sekaligus mempercepat respons petugas di lapangan. Dalam situasi darurat di jalur mudik—baik kecelakaan, gangguan keamanan, maupun kendala teknis kendaraan—masyarakat dapat langsung terhubung dengan Command Center Polda maupun Polres terdekat.

“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran polisi dapat dirasakan hanya dalam genggaman tangan melalui layanan 110. Saat laporan masuk, sistem akan melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk bergerak dalam hitungan menit,” jelasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan Polri yang semakin presisi, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi kedaruratan di tengah mobilitas tinggi saat mudik Lebaran.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan mudik nasional sangat bergantung pada integrasi layanan publik lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah, lanjutnya, juga menyiagakan 386 posko layanan komunikasi serta sekitar 2.700 pos layanan kesehatan guna memastikan masyarakat memperoleh bantuan secara cepat jika menghadapi kendala selama perjalanan.

Sinergi antara kesiapan pengamanan Polri, digitalisasi layanan darurat 110, serta integrasi layanan lintas sektor tersebut menandai babak baru dalam manajemen mudik nasional yang mengedepankan ekosistem responsif. Sistem ini memungkinkan setiap kendala pemudik dapat terdeteksi lebih cepat, diproses secara real-time, dan ditindaklanjuti secara efektif oleh petugas di lapangan.

Melalui pendekatan ini, Polri berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan tenang, sekaligus merasakan kehadiran negara yang sigap melindungi warganya di setiap perjalanan menuju kampung halaman.