Dalam rangka Operasi Sikat 2026, Polres Kediri Kota erus meningkatkan kegiatan patroli guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas di wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut dilakukan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dengan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai perlu mendapatkan perhatian, Jum’at malam (09/10)

Kegiatan KRYD tersebut dilaksanakan sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi tindak kejahatan C3 yang meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor, sekaligus mencegah aksi premanisme, keberadaan geng motor serta tindak kriminal lainnya yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, personel Polres Kediri Kota  menyambangi sejumlah lokasi, di antaranya Obyek Vital, Mall, SPBU, Jalan Protokol  serta kawasan pemukiman warga.  Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan oleh  Personel Polres Kediri Kota dan Polsek Jajaran melakukan pemantauan situasi sekaligus memastikan kondisi lingkungan tetap aman dan kondusif serta mengantisipasi adanya aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Kasi Humas Polres Kediri Kota AKP Sundari SH . mengatakan bahwa kegiatan KRYD merupakan langkah preventif kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya pada malam hari.

“Kami terus mengintensifkan patroli di sejumlah titik yang menjadi perhatian untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas, termasuk C3, premanisme dan aksi geng motor. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas,” ujar AKP Sundari.

Masyarakat menyambut baik kegiatan patroli yang dilakukan Polres Kediri Kota dan Polsek Jajajran tersebut. Kehadiran personel kepolisian di lingkungan masyarakat dinilai memberikan rasa aman, terutama pada malam hari, serta menunjukkan keseriusan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kawali.

Selama kegiatan KRYD berlangsung, situasi di wilayah hukum Polres Kediri Kota  terpantau aman, lancar dan kondusif.

Jakarta, 9 Oktober 2026 — Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mempercepat penataan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) serta pematangan pembagian fungsi, tugas, dan kewenangan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan agenda reforma agraria nasional berjalan efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala BRAN Jenderal Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Menteri PANRB Rini Widyantini, S.H., M.P.M., serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, B.Sc., M.Sc., di Ruang Rapat Majapahit, Lantai 2, Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Pertemuan ini berfokus pada percepatan penyusunan SOTK BRAN, penyamaan persepsi antarkementerian dan lembaga, serta penegasan batas kewenangan agar pelaksanaan reforma agraria memiliki landasan kelembagaan yang jelas dan tidak tumpang tindih.

Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penataan kelembagaan merupakan langkah mendasar agar BRAN dapat menjalankan mandatnya secara terarah dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Percepatan penataan kelembagaan BRAN menjadi prioritas agar agenda reforma agraria Presiden Prabowo dapat dijalankan dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian kewenangan yang tepat, dan mekanisme kerja yang terukur. Kita ingin proses ini berjalan cepat, tetapi tetap cermat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, kejelasan fungsi dan kewenangan antara BRAN dan ATR/BPN sangat penting untuk memastikan setiap institusi bekerja sesuai mandatnya. Dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria dapat diperkuat tanpa menimbulkan tumpang tindih tugas maupun memperpanjang proses birokrasi.

“BRAN tidak dibentuk untuk mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga yang sudah berjalan. Kita ingin membangun sinergi, memperjelas peran, dan menyatukan langkah. Administrasi pertanahan tetap berjalan sesuai kewenangan ATR/BPN, sementara BRAN memperkuat koordinasi pelaksanaan reforma agraria lintas sektor, khususnya untuk persoalan agraria yang membutuhkan penanganan terpadu,” tegasnya.

Dalam pembahasan bersama Kementerian PANRB dan ATR/BPN, pematangan desain organisasi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas BRAN secara efektif, adaptif, dan akuntabel. Penataan tersebut juga perlu memperhitungkan kebutuhan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan urusan agraria.

Dedi menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari tersusunnya regulasi atau terbentuknya organisasi. Yang terpenting adalah kemampuan negara menghadirkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi rakyat.

“Rakyat tidak seharusnya dibebani dengan rumitnya pembagian kewenangan antarinstansi. Ketika muncul persoalan agraria, negara harus hadir melalui koordinasi yang jelas dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sejak awal kita perlu membangun sistem kerja yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada hasil,” ungkap Dedi.

Selain struktur organisasi, integrasi data pertanahan menjadi perhatian dalam membangun fondasi kerja BRAN. Data yang terpadu diperlukan untuk membantu memetakan persoalan agraria, menentukan prioritas penanganan, menyelaraskan program, serta memantau hasil pelaksanaan reforma agraria secara objektif.

“Data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas. Kita perlu mengetahui persoalannya, memetakan subjek dan objek reforma agraria, kemudian menyusun langkah penyelesaian bersama kementerian dan lembaga terkait. Dengan pendekatan berbasis data, penanganan dapat dilakukan lebih terukur dan akuntabel,” kata Dedi.

Sebagai tindak lanjut pertemuan, penyusunan konsep kelembagaan dan matriks pembagian kewenangan akan dimatangkan melalui koordinasi teknis lintas kementerian dan lembaga. Pembahasan lanjutan juga diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan regulasi pendukung serta memastikan setiap tahapan pembentukan BRAN berjalan sesuai ketentuan hukum.

Percepatan penyusunan SOTK menjadi tahapan penting bagi BRAN untuk membangun organisasi yang memiliki mandat jelas, mekanisme koordinasi efektif, dan indikator kinerja terukur. Fondasi tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan agenda reforma agraria nasional secara berkelanjutan.

Dedi menegaskan, orientasi utama pembentukan BRAN adalah memastikan kebijakan reforma agraria tidak berhenti pada penataan kelembagaan, tetapi berlanjut menjadi kerja nyata yang dirasakan rakyat.

“Ukuran keberhasilan kita bukan semata-mata terbentuknya organisasi, melainkan sejauh mana reforma agraria mampu menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. BRAN akan mengedepankan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan,” pungkasnya.

Melalui percepatan penataan kelembagaan dan penyelarasan kewenangan, BRAN berupaya memperkuat fondasi pelaksanaan reforma agraria nasional sebagai bagian dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto. Sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci untuk membangun tata kelola agraria yang terpadu, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

BRAN kebut penataan kelembagaan, perjelas kewenangan, dan percepat reforma agraria demi keadilan agraria serta kesejahteraan rakyat.

Kediriselaludihati.com – Menjelang pelaksanaan Operasi Sikat Semeru 2026, jajaran Polres Kediri Kota terus memperkuat pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan dan pelayanan di tingkat kelurahan.

Salah satunya dilakukan Bhabinkamtibmas Kelurahan Dandangan yang mendampingi aktivitas warga dalam pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) secara mandiri.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Kelurahan Dandangan, Jalan Singosari, Kota Kediri, Jumat (9/10/2026), mulai pukul 09.30 WIB. Sejumlah warga mendatangi kantor kelurahan untuk mengikuti proses aktivasi identitas digital sekaligus melakukan pendaftaran data perlindungan sosial.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Dandangan, Aipda Heppy Endra, S.H., hadir untuk memantau aktivitas masyarakat dan memberikan imbauan agar warga tetap menjaga ketertiban selama mengikuti pelayanan administrasi.

Petugas mengingatkan masyarakat untuk membudayakan antre sesuai giliran sehingga proses pelayanan dapat berlangsung tertib dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga.

Selain mengingatkan pentingnya ketertiban, Heppy juga mengajak masyarakat menyampaikan informasi mengenai layanan tersebut kepada warga lain yang belum melakukan pendaftaran.

Langkah itu dilakukan agar masyarakat mengetahui prosedur pengaktifan IKD dan pendaftaran Perlinsos yang berkaitan dengan pendataan penerima bantuan pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono, S.Sos., melalui kegiatan jajarannya, menaruh perhatian pada pentingnya keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam mendampingi aktivitas masyarakat, terutama pelayanan yang melibatkan banyak warga.

“Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian untuk menjaga ketertiban di ruang pelayanan publik sekaligus memperkuat komunikasi antara aparat dan masyarakat,” terangnya.

Pengaktifan IKD merupakan bagian dari pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. Melalui identitas digital, masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pendaftaran Perlinsos secara mandiri menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperbarui atau mengajukan data yang berkaitan dengan program perlindungan sosial pemerintah.

Meski demikian, proses pendaftaran tidak serta-merta menjamin seseorang menjadi penerima bantuan. Penetapan penerima tetap mengikuti persyaratan dan mekanisme verifikasi yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, petugas juga mendorong warga untuk lebih aktif mencari informasi melalui saluran pelayanan resmi agar tidak mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi.

Pelayanan yang melibatkan banyak warga membutuhkan pengaturan antrean dan komunikasi yang baik. Ketertiban menjadi penting agar masyarakat dapat menyelesaikan keperluannya tanpa menimbulkan kerumunan yang menghambat proses pelayanan.

Kegiatan di Kantor Kelurahan Dandangan melibatkan sejumlah unsur pemerintah, di antaranya Dinas Sosial Kota Kediri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Dandangan, serta Kasi Ketenteraman, Ketertiban, dan Sosial Kelurahan Dandangan.

Kehadiran sejumlah instansi tersebut menunjukkan adanya koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan perlindungan sosial kepada masyarakat.

Di sisi lain, kegiatan sambang Bhabinkamtibmas berlangsung menjelang Operasi Sikat Semeru 2026 yang berfokus pada penanggulangan tindak kriminalitas, terutama pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan kejahatan jalanan.

Dalam menghadapi potensi kejahatan tersebut, partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting. Warga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan barang pribadi dan kendaraan ketika berada di tempat pelayanan umum maupun lokasi keramaian.

Selain itu, masyarakat perlu berhati-hati dalam menjaga data pribadi saat mengakses layanan administrasi digital. Informasi kependudukan, kode verifikasi, dan akses akun pribadi tidak semestinya diberikan kepada pihak yang tidak berwenang.

Kewaspadaan tersebut relevan dengan upaya pencegahan kejahatan, meskipun kegiatan aktivasi IKD dan pendaftaran Perlinsos bukan sasaran langsung Operasi Sikat Semeru.

Melalui kegiatan sambang, Bhabinkamtibmas memiliki kesempatan untuk membangun komunikasi dengan warga sekaligus memperkuat kesadaran mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Keterlibatan kepolisian dalam kegiatan pelayanan masyarakat juga memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan informasi mengenai persoalan keamanan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Di Kelurahan Dandangan, warga yang mengikuti proses pengaktifan IKD dan pendaftaran Perlinsos menunjukkan ketertiban dengan mengikuti antrean selama pelayanan berlangsung.

Kesadaran masyarakat untuk tertib dalam mengakses layanan publik menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelayanan pemerintah sekaligus menjaga kenyamanan bersama. (res/an).