Kediriselaludihati.com – Polsek Kediri Kota melakukan pengamanan kegiatan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026 yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BP3AP2KB) Kota Kediri di Memorial Park, Jalan Panglima Besar Bangsa, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota Kediri, pada Kamis (23/7/2026).

Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib serta memberikan rasa aman bagi para peserta, khususnya anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, Kanit Lantas Polsek Kediri Kota AKP Cham Sunarko bersama personel Polsek Kediri Kota dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Banjaran Aiptu Andik Y. S.H. melaksanakan pengamanan di lokasi kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB.

Peringatan Hari Anak Nasional tersebut dihadiri Kepala UPTD Warsi, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Zaki Zamani, Satgas Perlindungan Anak sebanyak 147 orang, serta sekitar 100 siswa dari SDN Banjaran 1, 2, 4, dan 5.

Beragam kegiatan digelar dalam peringatan tersebut, mulai dari pertunjukan teatrikal anak, peragaan bela diri gulat oleh atlet anak-anak Kota Kediri, hingga aksi kampanye perlindungan anak melalui pembagian bunga kepada pengguna jalan.

Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono, S.Sos. mengatakan bahwa keterlibatan kepolisian dalam kegiatan anak merupakan bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi generasi muda.

“Anak-anak merupakan bagian penting dari masa depan bangsa. Karena itu, setiap kegiatan yang mengedepankan edukasi, kreativitas, dan perlindungan anak perlu mendapat dukungan bersama,” ujar Kapolsek.

Menurutnya, pengamanan kegiatan masyarakat bukan hanya bertujuan menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman dan aman.

Melalui kegiatan peringatan Hari Anak Nasional tersebut, berbagai pihak diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak anak serta menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi tumbuh kembang anak. (res/an)

Kediriselaludihati.com – Polsek Mojoroto, Polres Kediri Kota terus meningkatkan kegiatan patroli pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) sebagai langkah preventif mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya tindak kriminalitas 3C (curat, curas, dan curanmor).

Kegiatan patroli backbone tersebut dilaksanakan pada Rabu (22/7/2026) mulai pukul 10.30 WIB dengan menyasar sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat di wilayah hukum Polsek Mojoroto.

Dalam kegiatan tersebut, personel yang dipimpin oleh AKP Djoko Budi selaku Perwira Pengendali (Padal) bersama Aiptu Murtaji dan Aipda Aris Kristanto melakukan pemantauan di sejumlah lokasi, di antaranya kawasan Pertigaan GOR Joyoboyo, Terminal, ATM, kawasan perumahan, serta pertokoan.

Selain melakukan pemantauan situasi, petugas juga memastikan kondisi keamanan di lokasi-lokasi yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi. Kehadiran personel di lapangan menjadi bagian dari upaya kepolisian untuk memberikan rasa aman sekaligus mencegah munculnya potensi gangguan kamtibmas.

Kapolsek Mojoroto Kompol Rudi Purwanto, S.H. mengatakan bahwa patroli rutin merupakan langkah kepolisian dalam menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif.

“Patroli dilakukan secara berkala dengan menyasar berbagai lokasi yang menjadi aktivitas masyarakat. Selain mencegah tindak kriminalitas, kegiatan ini juga menjadi sarana anggota untuk berinteraksi dan menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat,” ujar Kapolsek.

Menurutnya, pencegahan gangguan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan peran serta masyarakat melalui kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan patroli harkamtibmas tersebut, Polsek Mojoroto berkomitmen menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif serta menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah hukumnya. (res/an)

Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memperkuat sinergi dengan sejumlah kementerian dan lembaga dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya. Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kompolnas dengan sejumlah lembaga terkait di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Kerja sama tersebut melibatkan Kompolnas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sekretaris Utama Kompolnas Irjen Pol. (Purn.) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo mengatakan, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan terkait perlindungan perempuan, anak, dan hak asasi manusia yang memiliki kompleksitas dan tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja.

“Segala sesuatu tidak bisa dilaksanakan dan dihadapi sendiri. Ini harus bersinergi sesama kementerian dan kelembagaan serta saling bertukar data dan informasi. Dengan sinergitas ini, diharapkan penanganan berbagai persoalan dapat dilakukan secara lebih optimal,” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut salah satunya diarahkan untuk memperkuat pertukaran data dan informasi antarkementerian dan lembaga. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan berbagai persoalan secara lebih terpadu, termasuk dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Arief menambahkan, penguatan perlindungan perempuan dan anak juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak hingga ke tingkat kewilayahan. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi penting agar setiap lembaga dapat menjalankan peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Sementara itu, Ketua KPAI Dr. Aris Adi Leksono mengatakan, penandatanganan MoU tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan anak, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan pemulihan korban.

“Kami berharap dengan MoU ini, penguatan perlindungan anak Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum untuk mencapai derajat keadilan, semakin optimal. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan anak dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang,” ujarnya.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Irjen Pol. (Purn.) Dra. Desy Andriani menambahkan, sinergi lintas lembaga diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan, baik perempuan maupun anak, termasuk kelompok rentan lainnya seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia.

“Sinergitas dan kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap korban-korban kekerasan, sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku serta pemenuhan hak-hak korban dan keluarga korban,” kata Desy.

Ketua LPSK Brigjen Pol. (Purn.) Dr. Achmadi menegaskan bahwa perlindungan saksi dan korban memiliki dimensi yang luas dan kompleks sehingga tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga saja.

“Perlindungan saksi dan korban tidak bisa dikerjakan sendiri. LPSK juga tidak bisa bekerja sendiri, demikian juga lembaga lainnya. Karena itu, sinergi kebijakan, program, dan kegiatan perlu terus ditingkatkan secara bersama-sama,” ungkapnya.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam Irjen Pol. Desman Sujaya Tarigan mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi dapat diimplementasikan secara konkret hingga ke tingkat daerah.

“MoU ini tidak hanya sekadar tanda tangan, tetapi implementasinya akan diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas di lapangan. Kita sudah berkomitmen bersama sampai ke tingkat daerah supaya perlindungan kepada anak, perempuan, dan masyarakat dapat lebih dirasakan,” ujarnya.

Melalui kerja sama tersebut, para pihak berkomitmen memperkuat koordinasi dan pertukaran data serta informasi, sekaligus mendorong implementasi kolaborasi hingga ke tingkat daerah. Langkah ini diharapkan dapat menghadirkan layanan perlindungan yang lebih cepat, tepat, profesional, dan terpadu bagi perempuan, anak, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan.