Kediriselaludihati.com – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kediri Kota memperkuat koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah dalam penanganan titik rawan kecelakaan lalu lintas atau blackspot melalui pengembangan sistem digital Mahameru Quick Response (MQR).

Penguatan tersebut dibahas dalam sosialisasi aplikasi MQR bersama para pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara daring dari Ruang Rapat Utama Satlantas Polres Kediri Kota, pada Selasa (20/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00 hingga 11.30 WIB itu diikuti oleh Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Septia Intan Putri, perwakilan Dinas Perhubungan, Bappeda, Dinas Kesehatan Kota Kediri, Jasa Raharja, serta personel Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) dan Turjawali Satlantas.

Salah satu pembahasan utama adalah penambahan akses pengguna aplikasi MQR untuk lima instansi, yakni Dinas Pekerjaan Umum atau Bina Marga, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, badan perencanaan pembangunan daerah, dan Dinas Kesehatan.

Melalui pengembangan tersebut, setiap instansi mendapatkan akses sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk fitur multiple login dan daftar pekerjaan atau task list.

Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Septia Intan Putri n menjelaskan bahwa sistem tersebut dirancang untuk mendukung koordinasi lintas instansi dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti persoalan keselamatan jalan.

“Penambahan akun untuk lima instansi yang dilengkapi fitur multiple login dan task list sesuai kewenangan,” Kata Kasatlantas Polres Kediri Kota AKP Septia Intan Putri.

Dalam pembagian tugas, Dinas PU atau Bina Marga berperan melakukan pemeriksaan, perbaikan, serta pemantauan kondisi fisik infrastruktur jalan, khususnya di lokasi yang teridentifikasi rawan kecelakaan.

Dinas Perhubungan bertanggung jawab pada identifikasi persoalan lalu lintas, audit keselamatan, rekayasa lalu lintas, serta penataan perlengkapan jalan seperti rambu dan fasilitas pendukung lainnya.

Sementara Jasa Raharja memiliki peran dalam pendataan korban kecelakaan, koordinasi penanganan, pemberian santunan sesuai ketentuan, serta kegiatan edukasi keselamatan.

Instansi perencanaan pembangunan bertugas mengintegrasikan persoalan titik rawan kecelakaan ke dalam dokumen perencanaan dan menyelaraskan program pembangunan yang berkaitan dengan keselamatan jalan.

Adapun Dinas Kesehatan berperan mengumpulkan dan mengolah data trauma korban kecelakaan melalui aplikasi Siap PSC.

Dengan pembagian kewenangan tersebut, penanganan lokasi rawan kecelakaan diharapkan tidak berhenti pada pendataan kepolisian, tetapi dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki tanggung jawab teknis.

Sosialisasi juga membahas tata cara penggunaan aplikasi MQR melalui telepon seluler.

Pengguna dari masing-masing instansi dapat masuk menggunakan nama pengguna dan kata sandi resmi, kemudian membuat laporan kegiatan melalui fitur yang tersedia.

Dalam pembuatan laporan, pengguna diminta mengisi judul, jenis tugas, deskripsi kegiatan, serta lokasi berdasarkan GPS. Dokumentasi foto juga dapat dilampirkan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan di lapangan.

Data yang dimasukkan selanjutnya menjadi bagian dari sistem pemantauan dan evaluasi lintas instansi.

Salah satu fitur aplikasi MQR adalah peta digital yang menampilkan persebaran titik rawan kecelakaan di wilayah Jawa Timur.

Pada peta tersebut, lokasi blackspot ditandai dengan pin berwarna ungu, sedangkan lokasi kegiatan baru dari instansi terkait ditampilkan menggunakan pin oranye.

Perbedaan penanda tersebut memudahkan pengguna membedakan lokasi yang membutuhkan perhatian keselamatan dengan kegiatan penanganan yang telah dilaporkan.

Selain peta digital, aplikasi juga dilengkapi menu analisis dan evaluasi atau Anev untuk merekap capaian serta tindak lanjut intervensi masing-masing instansi.

Melalui fitur tersebut, perkembangan penanganan suatu titik rawan kecelakaan dapat dipantau berdasarkan laporan kegiatan yang dimasukkan ke dalam sistem.

Penggunaan aplikasi bersama ini menjadi salah satu upaya memperkuat pendekatan berbasis data dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.

Persoalan keselamatan jalan tidak hanya berkaitan dengan perilaku pengendara, tetapi juga kondisi infrastruktur, kelengkapan rambu, pengaturan lalu lintas, serta kecepatan penanganan korban kecelakaan.

Karena itu, koordinasi antara kepolisian dan instansi terkait diperlukan agar setiap persoalan dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing.

Meski demikian, laporan sosialisasi belum menyebutkan jumlah titik rawan kecelakaan yang telah terdata di wilayah Kediri maupun lokasi yang menjadi prioritas penanganan.

AKP Septia Intan Putri melaporkan bahwa kegiatan sosialisasi aplikasi MQR berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Melalui penguatan sistem MQR, Satlantas Polres Kediri Kota bersama instansi terkait berupaya meningkatkan koordinasi, mempercepat pelaporan kondisi jalan, serta mendukung langkah pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui pemantauan dan evaluasi yang lebih terintegrasi. (res/an)

Kediriselaludihati- Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto menggelar dialog bersama pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kediri untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat, termasuk isu nasional dan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pertemuan yang dikemas melalui program DIAGRAM atau Dialog Bersama Mahasiswa tersebut berlangsung di Cafe Cold n Brew, Jalan Diponegoro, Kota Kediri, Senin (19/10/2026), mulai pukul 17.00 hingga 19.30 WIB.

Dialog mempertemukan pimpinan kepolisian dengan organisasi mahasiswa yang selama ini memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan terhadap berbagai kebijakan publik.

Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto hadir bersama Kasat Intelkam AKP Laksono Setiawan, KBO Sat Intelkam Iptu Sri Mulyono, serta sejumlah pejabat dan anggota Satuan Intelkam Polres Kediri Kota.

Dari HMI Cabang Kediri hadir Ketua Cabang Chanifan, Ketua Bidang PA Bagas, Ketua Bidang PTKP Rinanza, dan Wakil Sekretaris Umum Bidang PTKP Erdogan.

Sementara PMII diwakili Ketua Cabang Shoffa, Ketua KOPRI Niza, Wakil Ketua II Radit, dan Sekretaris Umum Rama.

Pertemuan diawali dengan perkenalan Kapolres bersama para pengurus organisasi mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan dialog mengenai dinamika sosial dan politik yang berkembang di tingkat nasional maupun daerah.

Salah satu pembahasan menyangkut isu-isu nasional yang menjadi perhatian mahasiswa, termasuk perkembangan dua tahun kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Selain itu, peserta membicarakan situasi organisasi kemahasiswaan dan pentingnya menjaga komunikasi antara kepolisian dengan kelompok mahasiswa di Kota Kediri.

Melalui forum tersebut, Polres Kediri Kota berupaya membangun hubungan yang lebih terbuka dengan organisasi mahasiswa, terutama dalam menyikapi berbagai persoalan yang berpotensi berkembang menjadi dinamika sosial di masyarakat.

Dalam laporan kegiatan disebutkan bahwa program DIAGRAM bertujuan mempererat silaturahmi dan kerja sama antara kepolisian dengan organisasi kemahasiswaan.

“Kegiatan DIAGRAM merupakan bentuk sinergitas Polres Kediri Kota dengan organisasi kemahasiswaan yang ada di Kota Kediri untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” kata AKBP Wisnu.

Pertemuan tersebut juga menjadi ruang komunikasi mengenai penyampaian aspirasi mahasiswa, termasuk kemungkinan pelaksanaan kegiatan organisasi maupun aksi unjuk rasa.

Dalam tanggapan yang dicatat pada laporan kepolisian, perwakilan HMI dan PMII menyampaikan kesiapan untuk menjaga komunikasi dengan Polres Kediri Kota.

Mereka juga menyampaikan bahwa dalam beberapa pekan mendatang kedua organisasi tidak memiliki rencana menggelar aksi demonstrasi di wilayah hukum Polres Kediri Kota.

Keputusan tersebut dikaitkan dengan agenda internal masing-masing organisasi yang saat ini sedang menjadi prioritas.

HMI dan PMII tengah memusatkan perhatian pada kegiatan pengaderan mahasiswa baru, sedangkan PMII juga mempersiapkan agenda pelantikan ketua umum pada November 2026.

Perwakilan organisasi mahasiswa turut menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan instansi terkait apabila akan menyelenggarakan kegiatan maupun aksi penyampaian pendapat di muka umum.

Meski demikian, tidak adanya rencana demonstrasi dalam waktu dekat bukan berarti organisasi mahasiswa kehilangan ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang, dengan pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Forum DIAGRAM menjadi salah satu pendekatan komunikasi yang dapat digunakan kepolisian untuk mendengar pandangan mahasiswa sekaligus membangun koordinasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam konteks tersebut, hubungan kepolisian dan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan, tetapi juga membutuhkan ruang dialog yang menghormati kebebasan berpendapat serta sikap kritis organisasi kemahasiswaan.

Laporan pertemuan belum merinci pandangan maupun kritik spesifik yang disampaikan mahasiswa terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kapolres Kediri Kota melalui laporan kegiatan menyampaikan bahwa dialog bersama HMI dan PMII berlangsung aman, lancar, dan kondusif.

Melalui program DIAGRAM, Polres Kediri Kota berharap komunikasi dengan organisasi mahasiswa dapat terus terjalin sehingga perbedaan pandangan maupun persoalan yang berkembang di masyarakat dapat dibicarakan melalui dialog yang terbuka dan konstruktif. (res/aro)

Kediriselaludihati.com – Persoalan pernikahan usia dini di Desa Petungroto, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi perhatian aparat kepolisian. Upaya pencegahan dilakukan melalui edukasi kepada pelajar mengenai perundungan, kenakalan remaja, dan risiko pergaulan yang dapat memengaruhi masa depan mereka.

Pesan tersebut disampaikan Bhabinkamtibmas Desa Petungroto, Polsek Mojo, Polres Kediri Kota Aiptu Eko Setyo Prayitno, S.H., saat menjadi pembina upacara bendera di SMP Negeri 2 Mojo Kelas Jauh, Desa Petungroto, pada Senin (19/10/2026).

Dalam kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIB itu, Eko mengajak para siswa lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan dan menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pernikahan usia dini, yang dalam laporan kepolisian disebut marak terjadi di Desa Petungroto.

Edukasi kepada pelajar dinilai penting sebagai langkah pencegahan agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikan dan memiliki kesempatan mempersiapkan masa depan dengan lebih baik.

Selain membahas pernikahan usia dini, Bhabinkamtibmas juga mengingatkan siswa mengenai bahaya bullying atau perundungan di lingkungan sekolah.

Perundungan dapat muncul melalui tindakan fisik, ucapan yang merendahkan, maupun perilaku mengucilkan teman. Karena itu, pelajar perlu membangun kebiasaan saling menghormati dan tidak melakukan kekerasan.

Kapolsek Mojo Iptu Mahmud Satriawan, S.H., melalui laporan kegiatan menjelaskan bahwa penyuluhan tersebut merupakan bagian dari pembinaan kepada pelajar untuk mencegah berbagai persoalan sosial sejak dini.

“Memberikan imbauan terkait bullying, kenakalan remaja, serta bahaya pergaulan bebas guna pencegahan pernikahan usia dini yang marak di Desa Petungroto,” kata Kapolsek Mojo.

Menurut laporan tersebut, perhatian terhadap pergaulan remaja menjadi salah satu pokok pesan yang disampaikan kepada siswa selama pelaksanaan upacara.

Melalui kegiatan pembinaan di sekolah, kepolisian berupaya meningkatkan kesadaran pelajar agar lebih memahami pentingnya menjaga perilaku, menghormati sesama, dan mengutamakan pendidikan.

Eko juga membuka ruang komunikasi bagi siswa maupun pihak sekolah apabila menghadapi persoalan yang membutuhkan pendampingan kepolisian.

“Apabila ada permasalahan atau membutuhkan bantuan agar menghubungi Bhabinkamtibmas Petungroto,” ungkapnya.

Kehadiran Bhabinkamtibmas sebagai pembina upacara menjadi salah satu bentuk pendekatan kepolisian kepada kalangan pelajar, khususnya di wilayah pedesaan.

Selain menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara sekolah, siswa, dan aparat kepolisian.

Meski laporan menyebut persoalan pernikahan usia dini di Desa Petungroto, belum terdapat data jumlah kasus maupun periode kejadiannya.

Kapolsek Mojo melaporkan bahwa kegiatan pembinaan di SMP Negeri 2 Mojo Kelas Jauh berlangsung lancar, tertib, dan aman.

Melalui edukasi tersebut, Polsek Mojo berupaya mendorong pelajar menjauhi kekerasan, menghindari pergaulan berisiko, serta memprioritaskan pendidikan sebagai bekal menuju masa depan. (res/an)