Jakarta, 9 April 2026 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026 sebagai langkah konkret melindungi calon jemaah dari praktik haji ilegal dan penipuan.

Kesepakatan ini terjalin dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Kamis (9/4). Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

Wakapolri menegaskan, Satgas Haji akan bekerja terpadu dari pusat hingga daerah dengan pendekatan menyeluruh—mulai dari edukasi hingga penegakan hukum.

Polri akan mengedepankan:
• Edukasi (preemtif): Sosialisasi masif agar masyarakat tidak tertipu modus travel ilegal
• Pencegahan (preventif): Pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan
• Penindakan (represif): Tindakan tegas terhadap pelaku penipuan dan haji ilegal

“Satgas ini kami bentuk untuk memastikan masyarakat terlindungi dan tidak menjadi korban penipuan dengan berbagai modus,” ujar Wakapolri.

Selain itu, akan dibuka hotline pengaduan terpadu guna mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

Ancaman Nyata: Puluhan Kasus dan Kerugian Miliaran Rupiah

Data Polri menunjukkan praktik penipuan haji masih marak:
• 42 kasus tengah diproses hukum
• 1 kasus sudah tahap lanjutan
• Kerugian mencapai Rp92,64 miliar

Sementara itu, pada 2025, aparat berhasil mencegah 1.243 calon jemaah berangkat menggunakan visa non-haji, dengan jumlah terbesar melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Temuan ini menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan harus diperkuat secara sistematis.

Sinergi Hingga ke Arab Saudi

Tidak hanya di dalam negeri, Polri juga memperluas koordinasi hingga ke Arab Saudi. Personel akan ditempatkan untuk memperkuat komunikasi dengan aparat keamanan di Jeddah dan Mekkah.

Langkah ini memastikan perlindungan jemaah Indonesia tetap berjalan, bahkan saat berada di luar negeri.

Komitmen Pemerintah: Aman dan Tidak Membebani

Wakil Menteri Haji dan Umrah menegaskan, Satgas Haji dibentuk untuk menjalankan dua fokus utama arahan Presiden:
1. Perlindungan penuh terhadap jemaah
2. Menjaga agar biaya haji tidak semakin membebani masyarakat

Pemerintah juga memastikan bahwa kenaikan biaya global tidak serta-merta dibebankan kepada jemaah.

“Negara hadir untuk melindungi jemaah, baik dari sisi keamanan maupun pembiayaan,” tegasnya.

Imbauan: Waspada Modus Haji Ilegal

Polri mengingatkan masyarakat untuk:
• Tidak tergiur penawaran haji dengan visa non-resmi
• Memastikan travel memiliki izin resmi
• Segera melapor jika menemukan indikasi penipuan

“Modus akan terus berkembang. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi kunci. Polri akan bertindak tegas demi melindungi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Pembentukan Satgas Haji 2026 menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Polri, bersama Kemenhaj dan seluruh pemangku kepentingan, terus bergerak cepat dan responsif.

Jakarta — Pusat Polisi Militer (POM) TNI bersama POM Angkatan dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar Coffee Morning & Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H sebagai langkah memperkuat sinergitas dan soliditas antar institusi.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi dan koordinasi antara TNI dan Polri di tengah dinamika tugas yang semakin berkembang.

Dalam sambutannya, Danpuspomad menegaskan bahwa kebersamaan yang terjalin selama ini harus terus dijaga dan diperkuat, khususnya dalam membangun komunikasi serta kesamaan langkah dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Sementara itu, Kadivpropam Polri menyampaikan bahwa dinamika geopolitik global dan perkembangan situasi yang cepat menuntut kesiapan seluruh elemen negara untuk selalu adaptif dan responsif.

Menurutnya, TNI dan Polri memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus sebagai pelaksana kebijakan pemerintah.

“Dalam perspektif masyarakat, TNI dan Polri merupakan satu kesatuan yang merepresentasikan negara, sehingga sinergitas yang solid menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergitas antara POM TNI dan Propam Polri semakin kuat, tidak hanya dalam hubungan kelembagaan, tetapi juga dalam implementasi di lapangan.

Dengan soliditas yang terus diperkuat, TNI–Polri diharapkan mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus menghadirkan rasa aman dan kepercayaan di tengah masyarakat.

Kediriselaludihati.com — Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Kota Kediri menggelar pemeriksaan kesehatan berkala bagi anggota Polri dan aparatur sipil negara (PNS) tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rupatama Polres Kediri Kota, Rabu (8/4/2026), mulai pukul 07.30 WIB hingga selesai.

Sebanyak 152 personel mengikuti pemeriksaan tersebut sesuai dengan surat perintah yang telah diterbitkan. Seluruh peserta hadir dan menjalani rangkaian pemeriksaan secara lengkap tanpa terkecuali.

Kasidokkes Polres Kediri Kota Aipda Farid Kurniawan menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan berkala merupakan bagian penting dalam memastikan kesiapan fisik dan mental anggota dalam menjalankan tugas kepolisian.

“Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan personel secara menyeluruh, sehingga dapat menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Rangkaian pemeriksaan yang dilakukan meliputi pendaftaran, pemeriksaan tinggi dan berat badan, visus mata, serta pemeriksaan fisik oleh dokter. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan laboratorium darah dan urine, tes treadmill atau elektrokardiogram (EKG), pemeriksaan gigi dan odontogram, hingga rontgen thorax.

Tidak hanya kesehatan fisik, pemeriksaan juga mencakup aspek psikologis melalui tes MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) guna memastikan kesehatan jiwa personel tetap terjaga.

Dari total peserta, sebanyak 106 personel masuk kategori intensif I, 32 personel intensif II, dan 14 personel intensif III. Klasifikasi tersebut digunakan sebagai dasar pemantauan kondisi kesehatan lanjutan bagi masing-masing anggota.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan terkendali. Seluruh tahapan pemeriksaan berjalan sesuai prosedur dengan pengawasan tenaga medis yang kompeten.

Melalui kegiatan ini, Polres Kediri Kota menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas sumber daya manusia, sehingga setiap personel tetap dalam kondisi prima dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (res/aro)